Kartu ini bisa hindari jual-beli jatah BBM
Jum'at, 01 Maret 2013 - 16:53 WIB
Kartu ini bisa hindari jual-beli jatah BBM
A
A
A
Sindonews.com - Untuk mengantisipasi penjualan jatah BBM yang didapat Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menerbitkan e-voucher Bahan Bakar Minyak (BBM).
"Mulai hari ini telah diluncurkan e-voucher BBM Pemkot Bandung, dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan karyawan. Selain itu untuk mengurangi banyaknya penyimpangan," kata Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan KOta Bandung Jaja Nurzaman saat ditemui di Balai Kota Bandung, Jalan Aceh, Jumat (1/3/2013).
Pada pelaksanaan jual beli dengan cara manual, kata Jaja, diakui banyak bentuk penyimpangan.
"Ada yang diuangkan kembaliannya. Bahkan diperjualbelikan ke luar pegawai Pemda," katanya.
Menurutnya, Inspektorat Kota Bandung pun pernah mempersoalkan adanya anggaran pengadaan BBM di Pemkot Bandung. Pemberian jatah dalam bentuk kertas, dinilai tidak bijak, dan seharusnya diberikan dalam bentuk BBM dan pelumas.
Karenanya, bekerjasama Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Jalan Wastukencana, Pemkot pun melahirkan e-BBM. Sebuah kartu dengan identitas magnetik yang bisa diisi ulang jatah BBM tiap bulan. Setiap pengisian dengan menunjukkan kartu ini, jatah pun akan berkurang.
"Lebih teknis lagi, diatur penjatahannya berbeda-beda sesuai kebutuhan. Selain itu akan hangus apabila terpakai kurang dari jatah per bulan," kata dia.
Meskipun tidak merugikan negara secara langsung, namun perbuatan jual-beli voucher manual dianggap mengurangi efisiensi anggaran.
"Alat magnetik yang mengidentifikasi nomor mobil, akan menertibkan administrasi dan pertanggungjawaban. Tidak bisa dijual beli, karena alatnya akan salah deteksi," ucapnya.
Penyaluran jatah BBM dengan voucher elektrik di kalangan pegawai Setda, diklaim sebagai yang pertama kali ada di Bandung, Jawa Barat, bahkan Indonesia.
"Mulai hari ini telah diluncurkan e-voucher BBM Pemkot Bandung, dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan karyawan. Selain itu untuk mengurangi banyaknya penyimpangan," kata Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan KOta Bandung Jaja Nurzaman saat ditemui di Balai Kota Bandung, Jalan Aceh, Jumat (1/3/2013).
Pada pelaksanaan jual beli dengan cara manual, kata Jaja, diakui banyak bentuk penyimpangan.
"Ada yang diuangkan kembaliannya. Bahkan diperjualbelikan ke luar pegawai Pemda," katanya.
Menurutnya, Inspektorat Kota Bandung pun pernah mempersoalkan adanya anggaran pengadaan BBM di Pemkot Bandung. Pemberian jatah dalam bentuk kertas, dinilai tidak bijak, dan seharusnya diberikan dalam bentuk BBM dan pelumas.
Karenanya, bekerjasama Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Jalan Wastukencana, Pemkot pun melahirkan e-BBM. Sebuah kartu dengan identitas magnetik yang bisa diisi ulang jatah BBM tiap bulan. Setiap pengisian dengan menunjukkan kartu ini, jatah pun akan berkurang.
"Lebih teknis lagi, diatur penjatahannya berbeda-beda sesuai kebutuhan. Selain itu akan hangus apabila terpakai kurang dari jatah per bulan," kata dia.
Meskipun tidak merugikan negara secara langsung, namun perbuatan jual-beli voucher manual dianggap mengurangi efisiensi anggaran.
"Alat magnetik yang mengidentifikasi nomor mobil, akan menertibkan administrasi dan pertanggungjawaban. Tidak bisa dijual beli, karena alatnya akan salah deteksi," ucapnya.
Penyaluran jatah BBM dengan voucher elektrik di kalangan pegawai Setda, diklaim sebagai yang pertama kali ada di Bandung, Jawa Barat, bahkan Indonesia.
(ysw)
