Anggaran stiker ganjil genap Rp12,5 M dinilai mubazir
Rabu, 27 Februari 2013 - 16:18 WIB
Anggaran stiker ganjil genap Rp12,5 M dinilai mubazir
A
A
A
Sindonews.com - Langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengentaskan masalah kemacetan di jalan dengan program pengaturan nomor urut kendaraan ganjil genap masih menuai pro dan kontra.
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) Dr. Ari Junaedi menilai, untuk membuat stiker nomor kendaraan ganjil genap Pemprov DKI telah menggelontorkan anggaran yang cukup besar. Hal itu dinilai mubazir.
Lantaran program pengaturan nomor urut kendaraan ganjil genap dipandang pesimis dapat menyelesaikan kemacetan di Jakarta yang sudah sangat parah. Menurutnya, dengan anggaran sebesar itu pemerintah bisa fokus memperbaiki banyanya titik jalan rusak.
Tak hanya itu, anggaran itu juga bisa digunakan untuk membeli armada bus transportasi massal Transjakarta yang kerap mogok di tengah jalan dan membahayakan penumpang.
"Anggaran Rp12,5 miliar terlalu besar untuk stiker ganjil genap. Lebih baik anggaran sebesar itu untuk perbaiki jalan yang berlubang-lubang atau penambahan bus Transjakarta," ujarnya saat dihubungi Sindonews, Rabu (26/2/2013).
Lebih jauh, dia juga mengkritisi kebijakan Pemprov DKI yang dinilai telah melangkahi wewenang kepolisian dalam mengatur lalu lintas.
"Perlu kerjasama antara Polda Metro Jaya dengan TMC Polri dalam penerapan ganjil genap. Mereka yang paling mengetahui seluk beluk di lapangan dan pula kelayakan jalanan," terangnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat program pengaturan nomor kendaraan ganjil genap untuk mengurai kemacetan di ibu kota. Langkah ini dinilai melangkahi kebijakan kepolisian.
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) Dr. Ari Junaedi menilai, untuk membuat stiker nomor kendaraan ganjil genap Pemprov DKI telah menggelontorkan anggaran yang cukup besar. Hal itu dinilai mubazir.
Lantaran program pengaturan nomor urut kendaraan ganjil genap dipandang pesimis dapat menyelesaikan kemacetan di Jakarta yang sudah sangat parah. Menurutnya, dengan anggaran sebesar itu pemerintah bisa fokus memperbaiki banyanya titik jalan rusak.
Tak hanya itu, anggaran itu juga bisa digunakan untuk membeli armada bus transportasi massal Transjakarta yang kerap mogok di tengah jalan dan membahayakan penumpang.
"Anggaran Rp12,5 miliar terlalu besar untuk stiker ganjil genap. Lebih baik anggaran sebesar itu untuk perbaiki jalan yang berlubang-lubang atau penambahan bus Transjakarta," ujarnya saat dihubungi Sindonews, Rabu (26/2/2013).
Lebih jauh, dia juga mengkritisi kebijakan Pemprov DKI yang dinilai telah melangkahi wewenang kepolisian dalam mengatur lalu lintas.
"Perlu kerjasama antara Polda Metro Jaya dengan TMC Polri dalam penerapan ganjil genap. Mereka yang paling mengetahui seluk beluk di lapangan dan pula kelayakan jalanan," terangnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat program pengaturan nomor kendaraan ganjil genap untuk mengurai kemacetan di ibu kota. Langkah ini dinilai melangkahi kebijakan kepolisian.
(san)
