PDIP minta Panwaslu awasi 42 TPS di Ponpes Al Zaitun
Minggu, 24 Februari 2013 - 04:00 WIB
PDIP minta Panwaslu awasi 42 TPS di Ponpes Al Zaitun
A
A
A
Sindonews.com - DPD PDI Perjuangan (PDIP) melaporkan ke Panwaslu Jabar tentang pelaksanaan pencoblosan di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaitun, Kabupaten Indramayu.
Pelaksana harian (Plh) Ketua DPD PDI Perjuangan (PDIP) Jabar Mayjen TNI (Purn) TB Hasanudin menyebutkan, ada sekira 26 ribu orang yang akan mencoblos di 42 tempat pemungutan suara (TPS) yang ada di Ponpes kontroversial itu.
Kata Hasanudin, persiapan dan pelaksanaan pencoblosan di TPS Ponpes Al Zaitun itu tidak terkontrol oleh KPU dan Panwaslu. Pasalnya, mereka melaksanakan penyelenggaraan pencoblosan secara mandiri, padahal pencoblosan harus dikontrol negara, dalam hal ini oleh penyelenggara Pilgub Jabar yakni KPU Jabar.
"Kami sudah laporkan ke Panwaslu Jabar bahwa di Pesantren Al Zaitun selalu terulang tiap Pilkada, Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden lalu. Ada 26 ribu orang dan 42 TPS tapi tak terkontrol oleh negara (KPU)," kata Hasanudin, Sabtu 23 Februari 2013.
Terlepas pemilih di Ponpes Al Zaitun pro pada siapa atau pasangan tertentu, menurutnya penyelenggaraan Pilgub Jabar di ponpes tersebut harus di bawah tanggung jawab KPU Jabar. Mereka tidak bisa menyelenggarakan sendiri karena khawatir ada penggelembungan suara.
"Negara harus masuk terapkan aturan di tiap jengkal NKRI ini, termasuk di Al Zaitun. Saya melihat Al Zaitun seperti negara dalam negara. TPS-nya sendiri, yang nyoblosnya sendiri, dan seterusnya, harusnya tak seperti itu," ungkapnya.
Pimpinan Komisi 1 (pertahanan) DPR RI dari Fraksi PDIP ini menggambarkan Ponpes Al Zaitun sebagai ponpes yang ekslusif alias tertutup. Ponpes yang sering disangutpautkan dengan kasus NII ini hanya memiliki satu pintu, bangunannya dikelilingi tembok tinggi.
Kehidupan di dalam ponpes bersifat indpenden, yakni fasilitas kebutuhan hidup sendiri. Misalnya, untuk memenuhi kebutuhan makjanan, ponpes ini melakukan pertanian sendiri.
"Soal kehidupannya yang ekslusif saya kira itu tidak masalah. Tapi soal TPS atau Pilgub harusnya diselenggarakan KPU," katanya.
Mengenai jumlah pemilih yang besar di ponpes tersebut, lanjutnya, juga tidak masalah. Tetapi tetap harus terjangkau oleh aparat, KPU, dan panwaslu.
"Saya sudah sampaikan hal itu ke KPU, juga kepolisian," ujarnya.
PDIP khawatir jika Al Zaitun tak dikontrol akan mencederai demokrasi. PDIP Jabar sendiri akan menurunkan tim sebagai saksi ke Ponpes Al Zaitun.
"Kita akan turunkan tim terkait 42 TPS di Al Zaitun. Tim ini akan turun ke Indramayu," tambah juru bicara Tim Pemenangan Rieke-Teten, Abdi Yuhana.
Pelaksana harian (Plh) Ketua DPD PDI Perjuangan (PDIP) Jabar Mayjen TNI (Purn) TB Hasanudin menyebutkan, ada sekira 26 ribu orang yang akan mencoblos di 42 tempat pemungutan suara (TPS) yang ada di Ponpes kontroversial itu.
Kata Hasanudin, persiapan dan pelaksanaan pencoblosan di TPS Ponpes Al Zaitun itu tidak terkontrol oleh KPU dan Panwaslu. Pasalnya, mereka melaksanakan penyelenggaraan pencoblosan secara mandiri, padahal pencoblosan harus dikontrol negara, dalam hal ini oleh penyelenggara Pilgub Jabar yakni KPU Jabar.
"Kami sudah laporkan ke Panwaslu Jabar bahwa di Pesantren Al Zaitun selalu terulang tiap Pilkada, Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden lalu. Ada 26 ribu orang dan 42 TPS tapi tak terkontrol oleh negara (KPU)," kata Hasanudin, Sabtu 23 Februari 2013.
Terlepas pemilih di Ponpes Al Zaitun pro pada siapa atau pasangan tertentu, menurutnya penyelenggaraan Pilgub Jabar di ponpes tersebut harus di bawah tanggung jawab KPU Jabar. Mereka tidak bisa menyelenggarakan sendiri karena khawatir ada penggelembungan suara.
"Negara harus masuk terapkan aturan di tiap jengkal NKRI ini, termasuk di Al Zaitun. Saya melihat Al Zaitun seperti negara dalam negara. TPS-nya sendiri, yang nyoblosnya sendiri, dan seterusnya, harusnya tak seperti itu," ungkapnya.
Pimpinan Komisi 1 (pertahanan) DPR RI dari Fraksi PDIP ini menggambarkan Ponpes Al Zaitun sebagai ponpes yang ekslusif alias tertutup. Ponpes yang sering disangutpautkan dengan kasus NII ini hanya memiliki satu pintu, bangunannya dikelilingi tembok tinggi.
Kehidupan di dalam ponpes bersifat indpenden, yakni fasilitas kebutuhan hidup sendiri. Misalnya, untuk memenuhi kebutuhan makjanan, ponpes ini melakukan pertanian sendiri.
"Soal kehidupannya yang ekslusif saya kira itu tidak masalah. Tapi soal TPS atau Pilgub harusnya diselenggarakan KPU," katanya.
Mengenai jumlah pemilih yang besar di ponpes tersebut, lanjutnya, juga tidak masalah. Tetapi tetap harus terjangkau oleh aparat, KPU, dan panwaslu.
"Saya sudah sampaikan hal itu ke KPU, juga kepolisian," ujarnya.
PDIP khawatir jika Al Zaitun tak dikontrol akan mencederai demokrasi. PDIP Jabar sendiri akan menurunkan tim sebagai saksi ke Ponpes Al Zaitun.
"Kita akan turunkan tim terkait 42 TPS di Al Zaitun. Tim ini akan turun ke Indramayu," tambah juru bicara Tim Pemenangan Rieke-Teten, Abdi Yuhana.
(rsa)
