Pemkot diminta gelar operasi yustisia berkala
Senin, 18 Februari 2013 - 00:00 WIB
Pemkot diminta gelar operasi yustisia berkala
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah Kota Makassar diminta menggelar operasi yustisia secara berkala. Operasi tersebut untuk meminimalisair lonjakan penduduk yang tidak terdata sebagai penduduk Makassar.
“Langkah penertiban harus dilakukan. Ini bentuk antisipasi terjadinya lonjakan arus penduduk pencari kerja dari luar Makassar yang pada akhirnya terjebak dalam dunia prostitusi karena kurangnya daya saing kerja mereka,” ungkap Anggota DPRD dari Komisi D, Bidang Kesra Endre M Cecep Lantara, Minggu (17/2/2013).
Dia mengatakan, praktek prostitusi di Kota Makassar sudah harus menjadi perhatian serius. Apalagi, praktek seperti ini sudah dikemas dalam bentuk yang lebih rapi dan anggun. Jika dikalangan menengah ke bawah hanya mengenal panti pijat, maka kelas atas bisa saja berkedok agensi model.
Karena itu, dia juga meminta kepada Kantor Catatan Sipil (Capil) dan Kependudukan untuk memperketat seleksi pengeluaran kartu tanda penduduk (KTP) baru. Bila ada pemohon KTP baru, maka harus dilengkapi dengan surat pengantar keterangan pindah dari daerah asal.
Selain itu, perlu dilakukan koordinasi lintas SKPD untuk mengefektifkan pengawasan dengan melibatkan satpol PP dan dinas pariwisata.
“Aparat terkait harus jeli melihat praktek ini, sehingga sekali lagi memang aparat harus turun memeriksa identitas kependudukan masyarakat,” katanya.
Menurut Legislator Demokrat ini, setiap momen-momen besar seperti usai lebaran Idul Fitri penduduk Kota Makassar diperkirakan bertambah 3.000 orang. Pemudik biasanya akan membawa orang lagi kembali ke Makassar.
Begitupula dengan momen tahun baru, yang memancing masyarakat untuk melakukan gerakan urbanisasi, mengadu nasib di Makasar sebagai konsekuensi kota angging mammiri sebagai kota metropolitan.
Sementara itu, Kepala Kantor Capil dan Kependudukan Makassar Maruhum Sinaga mengatakan, prediksi pertambahan penduduk baru Makassar belum tentu semuanya menjadi penduduk tetap.Apalagi pemkot sangat ketat mengeluarkan KTP bagi pemohon baru.
“Kami sangat ketat dan tegas dalam mengeluarkan KTP, sehingga urbanisasi tidak memberikan dampak yang besar bagi Kota Makassar,” kata Sinaga
“Langkah penertiban harus dilakukan. Ini bentuk antisipasi terjadinya lonjakan arus penduduk pencari kerja dari luar Makassar yang pada akhirnya terjebak dalam dunia prostitusi karena kurangnya daya saing kerja mereka,” ungkap Anggota DPRD dari Komisi D, Bidang Kesra Endre M Cecep Lantara, Minggu (17/2/2013).
Dia mengatakan, praktek prostitusi di Kota Makassar sudah harus menjadi perhatian serius. Apalagi, praktek seperti ini sudah dikemas dalam bentuk yang lebih rapi dan anggun. Jika dikalangan menengah ke bawah hanya mengenal panti pijat, maka kelas atas bisa saja berkedok agensi model.
Karena itu, dia juga meminta kepada Kantor Catatan Sipil (Capil) dan Kependudukan untuk memperketat seleksi pengeluaran kartu tanda penduduk (KTP) baru. Bila ada pemohon KTP baru, maka harus dilengkapi dengan surat pengantar keterangan pindah dari daerah asal.
Selain itu, perlu dilakukan koordinasi lintas SKPD untuk mengefektifkan pengawasan dengan melibatkan satpol PP dan dinas pariwisata.
“Aparat terkait harus jeli melihat praktek ini, sehingga sekali lagi memang aparat harus turun memeriksa identitas kependudukan masyarakat,” katanya.
Menurut Legislator Demokrat ini, setiap momen-momen besar seperti usai lebaran Idul Fitri penduduk Kota Makassar diperkirakan bertambah 3.000 orang. Pemudik biasanya akan membawa orang lagi kembali ke Makassar.
Begitupula dengan momen tahun baru, yang memancing masyarakat untuk melakukan gerakan urbanisasi, mengadu nasib di Makasar sebagai konsekuensi kota angging mammiri sebagai kota metropolitan.
Sementara itu, Kepala Kantor Capil dan Kependudukan Makassar Maruhum Sinaga mengatakan, prediksi pertambahan penduduk baru Makassar belum tentu semuanya menjadi penduduk tetap.Apalagi pemkot sangat ketat mengeluarkan KTP bagi pemohon baru.
“Kami sangat ketat dan tegas dalam mengeluarkan KTP, sehingga urbanisasi tidak memberikan dampak yang besar bagi Kota Makassar,” kata Sinaga
(rsa)
