Tolak hasil Muswilub, Kantor DPW PAN Malut dirusak
Kamis, 07 Februari 2013 - 20:26 WIB
Tolak hasil Muswilub, Kantor DPW PAN Malut dirusak
A
A
A
Sindonews.com - Konflik di internal Partai Amanat Nasional (PAN) Maluku Utara (Malut) terus berlanjut. Puluhan pengurus Wilayah dan Daerah PAN Malut kembali melakukan aksi anarkis.
Mereka menolak hasil Musyawarah Wilayah Luar Biasa (Muswillub) yang menetapkan Sahrin Hamid sebagai ketua terpilih DPW PAN Malut. Mereka menganggap Muswillub yang dilaksanakan di Morotai Jumat 25 Januari 2013 lalu itu, tidak sesuai dengan AD/ART PAN.
Puluhan pengurus wilayah, kaders dan simpatisan PAN di Kabupaten Kota di Malut, Kamis (7/2/2013) sore kembali menyegel dan merusak fasilitas kantor DPW PAN. Mereka juga membakar atribut persiapan pencalegan di jalan Stadion Kota Ternate Tengah, Kota Ternate.
Ketua Pengembangan Organisasi dan Keanggotaan (POK) DPW PAN Malut Muhammad Jufri mengatakan, pelaksanaan Muswilub beberapa waktu lalu penuh dengan rekayasa.
Jufri menambahkan, kejanggalan terjadi sejak awal proses pelaksanaan Muswilub mulai dari pembentukan panitia, penetapan lokasi Muswil hingga pelaksanaan Muswilub.
“Semuanya bertentangan dengan aturan dan tidak sesuai dengan mekanisme organisasi,” tambahannya.
Karena itu, lanjut Jufri, pihaknya akan terus berjuang baik secara politik maupun hukum.
“Kita tetap menguasai kantor DPW PAN sampai ada putusan dari DPP.
Mereka menolak hasil Musyawarah Wilayah Luar Biasa (Muswillub) yang menetapkan Sahrin Hamid sebagai ketua terpilih DPW PAN Malut. Mereka menganggap Muswillub yang dilaksanakan di Morotai Jumat 25 Januari 2013 lalu itu, tidak sesuai dengan AD/ART PAN.
Puluhan pengurus wilayah, kaders dan simpatisan PAN di Kabupaten Kota di Malut, Kamis (7/2/2013) sore kembali menyegel dan merusak fasilitas kantor DPW PAN. Mereka juga membakar atribut persiapan pencalegan di jalan Stadion Kota Ternate Tengah, Kota Ternate.
Ketua Pengembangan Organisasi dan Keanggotaan (POK) DPW PAN Malut Muhammad Jufri mengatakan, pelaksanaan Muswilub beberapa waktu lalu penuh dengan rekayasa.
Jufri menambahkan, kejanggalan terjadi sejak awal proses pelaksanaan Muswilub mulai dari pembentukan panitia, penetapan lokasi Muswil hingga pelaksanaan Muswilub.
“Semuanya bertentangan dengan aturan dan tidak sesuai dengan mekanisme organisasi,” tambahannya.
Karena itu, lanjut Jufri, pihaknya akan terus berjuang baik secara politik maupun hukum.
“Kita tetap menguasai kantor DPW PAN sampai ada putusan dari DPP.
(ysw)
