Operasional Trans Jogja mau dihentikan

Sindonews.com - Setelah sempat bersigetang mengenai hibah bus, akhirnya Pemkot Yogyakarta melunak untuk memenuhi permintaan DPRD agar menghentikan sementara operasional 20 Bus Trans Jogja yang dihibahkan ke Pemprov DIY.

Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti mengatakan, pada dasarnya Pemkot Yogyakarta siap memenuhi apa yang diinginkan DPRD, apalagi bila langkah itu dapat menyelesaikan permasalahan hibah bus Trans Jogja.

“Jika dengan itu (menghentikan) dapat menyelesaikan masalah ini cukup di tingkat kota, kami siap melakukannya,” tandas Haryadi, Rabu (23/1).

Hibah 20 bus milik Pemkot Yogyakarta ke Pemprov DIY untuk mendukung operasional Trans Jogja hingga saat ini masih terjadi tarik ulur antara eksekutif dan legislatif.

Pemkot bersikeras menginginkan busbus itu beroperasi meskipun ada mekanisme yang tidak benar sehingga perlu persetujuan hibah dari DPRD. Namun, kalangan DPRD bergeming membahas persetujuan hibah sebelum persoalan itu diselesaikan Pemkot Yogyakarta.

“Ini yang lebih penting,bagaimana keberadaan bus-bus itu dapat mendukung operasional Trans Jogja,” ujarnya.

Menurut Haryadi, awalnya permintaan bus-bus itu ke pusat untuk mendukung sarana dan prasarana transportasi di Yogyakarta. Namun karena rute bus itu tidak hanya me-lintas di Yogyakarta, agar tidak menyalahi aturan maka pengelolanya harus yang memiliki kewenangan di seluruh DIY.

“Selain itu, karena wilayah Pemkot kecil, sehingga tidak mungkin membuat BUMD untuk mengelola bus-bus tersebut. Karena itu,agar bus-bus ini bermanfaat maka akan dihibahkan ke Pemda DIY untuk mendukung operasional Trans Jogja,” papar Haryadi.

Haryadi menegaskan, Pemkot Yogyakarta terus berusaha membahas dengan DPRD agar persoalan hibah bus itu segera selesai dan dapat digunakan untuk melayani masyarakat tanpa melanggar aturan.

Wakil Ketua DPRD Yogyakarta Agung Damar Kusumandaru mengatakan untuk pembahasan persetujuan hibah 20 bus Pemkot ke Pemda DIY hingga sekarang memang belum masuk dalam agenda Bamus.

Namun,tidak menutup kemungkinan masalah itu bisa menjadi salah satu agenda saat Banmus akan membahas soal alat kelengkapan DPRD, yang akan dilaksanakan akhir bulan ini.