Rieke kritik manuver Aher
A
A
A
Sindonews.com - Calon Gubernur Jawa Barat Rieke Dyah Pitaloka mengkritisi manuver Ahmad Heryawan yang memberikan bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemrpov Jabar) namun mengenakan atribut kampanye.
"Harusnya itu bantuan provinsi karena itu uang rakyat. Justru kalau ada gubernur punya uang sebesar itu patut dicurigai," kata Rieke di rumahnya, Jalan Ahmad Dahlan V No 11A, Beji, Depok, Selasa (22/1/2013).
Menurut dia, penurunan anggaran pada masa kampanye dapat diindikasikan sebagai penyalahgunaan uang rakyat.
Terlebih penggelontoran dana yang berasal dari APBD diberikan oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dengan mengenakan atribut kampanye beberapa waktu lalu di Kabupaten Bandung.
Rieke mengimbau kepada rakyat agar menerima dana tersebut karena itu adalah uang mereka.
"Tapi seharusnya tidak dengan mengenakan baju kampanye," kritik Rieke.
Dia juga mengimbau agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dana yang dialirkan ke desa-desa sebesar Rp50 juta per desa. Ditegaskan dia, penelusuran harus dilakukan secara detail dan teliti.
Pasalnya, alokasi dana tersebut terhitung besar jika dikalkulasi dengan jumlah desa yang menerima bantuan.
"KPK harus jeli. Telusuri dana yang turunke desa betul tidak Rp50 juta yang turun," imbaunya.
Dia juga ingin memberikan pelajaran pada rakyat agar lebih cerdas. Misalnya dengan memberikan pengertian dan pemahaman bahwa dana yang diberikan gubernur bukanlah uang pribadi. Tetapi dana yang berasal dari APBD yang artinya itu adalah uang rakyat juga.
"Jangan buat seolah ini adalah uang gubernur. Ini bentuk kejahatan indikasi korupsi kekerasan lewat bahasa," tutupnya.
"Harusnya itu bantuan provinsi karena itu uang rakyat. Justru kalau ada gubernur punya uang sebesar itu patut dicurigai," kata Rieke di rumahnya, Jalan Ahmad Dahlan V No 11A, Beji, Depok, Selasa (22/1/2013).
Menurut dia, penurunan anggaran pada masa kampanye dapat diindikasikan sebagai penyalahgunaan uang rakyat.
Terlebih penggelontoran dana yang berasal dari APBD diberikan oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dengan mengenakan atribut kampanye beberapa waktu lalu di Kabupaten Bandung.
Rieke mengimbau kepada rakyat agar menerima dana tersebut karena itu adalah uang mereka.
"Tapi seharusnya tidak dengan mengenakan baju kampanye," kritik Rieke.
Dia juga mengimbau agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dana yang dialirkan ke desa-desa sebesar Rp50 juta per desa. Ditegaskan dia, penelusuran harus dilakukan secara detail dan teliti.
Pasalnya, alokasi dana tersebut terhitung besar jika dikalkulasi dengan jumlah desa yang menerima bantuan.
"KPK harus jeli. Telusuri dana yang turunke desa betul tidak Rp50 juta yang turun," imbaunya.
Dia juga ingin memberikan pelajaran pada rakyat agar lebih cerdas. Misalnya dengan memberikan pengertian dan pemahaman bahwa dana yang diberikan gubernur bukanlah uang pribadi. Tetapi dana yang berasal dari APBD yang artinya itu adalah uang rakyat juga.
"Jangan buat seolah ini adalah uang gubernur. Ini bentuk kejahatan indikasi korupsi kekerasan lewat bahasa," tutupnya.
(ysw)