Pangeran Kutai sorot infrastruktur di Kaltim

Kamis, 17 Januari 2013 - 19:22 WIB
Pangeran Kutai sorot infrastruktur di Kaltim
Pangeran Kutai sorot infrastruktur di Kaltim
A A A
Sindonews.com - Pembangunan infrastruktur di Kalimantan Timur (Kaltim) dianggap kurang begitu berkembang baik oleh Kerajaan Kutai. Meski provinsi ini terbilang kaya, namun masih banyak infrastruktur seperti jalan dan jembatan yang sangat tidak memadai.

Kerajaan Hindu tertua di Indonesia ini mengaku prihatin dengan masih kurangnya pembangunan infrastruktur terutama di daerah pedalaman.

“Tidak perlu bicara pedalaman, di perkotaan saja masih banyak yang terasa kurang. Samarinda dan Balikpapan misalnya, sering sekali terjadi kemacetan karena infrastruktur yang kurang baik,” kata Putra Mahkota Kerajaan Kutai Aji Arifin Prabu, Kamis (17/1/2012).

Ia menambahkan, jalan alterntif juga sangat minim. Sehingga jika ruas jalan tersebut rusak tidak bisa dilewati, maka arus lalu lintas menjadi terhenti.

“Kebijakan soal infrastruktur ada yang salah,” kata Arifin yang bergelar Pangeran Adipati Prabu Anum Surya Adiningrat.

Kerajaan Kutai memang mewarnai sejarah pembangunan dan pengembangan Kaltim sejak awal. Terbentuknya Kota Samarinda tidak lepas dari perintah raja yang menginginkan pendatang dari Sulawesi di tempatkan di daerah tersebut.

“Kami cukup prihatin dengan pembangunan di provinsi ini. Padahal kita punya potensi luar biasa di berbagai bidang. Sayang sekali jika hal itu tidak dirasakan masyarakat Kaltim, paling tidak dari sisi infrastruktur,” tambahnya.

Menjelang pemilihan Gubernur Kaltim 10 September 2013 mendatang, Arifin meminta agar terpilih gubernur yang benar-benar bisa membangun Kaltim. Pengembangan infrastruktur harus menjadi prioritas. Pihak Kerajaan Kutai akan mendukung sepenuhnya untuk membangun.

Ditanya mengenai calon dari keluarga kerajaan, Arifin tidak menutup kemungkinan peluang itu ada. Semuanya tergantung aspirasi masarakat dan keputusan kerajaan.

“Saya mendukung penuh siapa saja dari keluarga kerajaan yang nantinya dicalonkan. Namun yang jelas harus ada pembicaraan untuk mengambil keputusan di lingkungan kerajaan,” kata Arifin.
(ysw)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.7069 seconds (0.1#10.140)