Pangeran Kutai sorot infrastruktur di Kaltim

Kamis, 17 Januari 2013 - 19:22 WIB
Pangeran Kutai sorot...
Pangeran Kutai sorot infrastruktur di Kaltim
A A A
Sindonews.com - Pembangunan infrastruktur di Kalimantan Timur (Kaltim) dianggap kurang begitu berkembang baik oleh Kerajaan Kutai. Meski provinsi ini terbilang kaya, namun masih banyak infrastruktur seperti jalan dan jembatan yang sangat tidak memadai.

Kerajaan Hindu tertua di Indonesia ini mengaku prihatin dengan masih kurangnya pembangunan infrastruktur terutama di daerah pedalaman.

“Tidak perlu bicara pedalaman, di perkotaan saja masih banyak yang terasa kurang. Samarinda dan Balikpapan misalnya, sering sekali terjadi kemacetan karena infrastruktur yang kurang baik,” kata Putra Mahkota Kerajaan Kutai Aji Arifin Prabu, Kamis (17/1/2012).

Ia menambahkan, jalan alterntif juga sangat minim. Sehingga jika ruas jalan tersebut rusak tidak bisa dilewati, maka arus lalu lintas menjadi terhenti.

“Kebijakan soal infrastruktur ada yang salah,” kata Arifin yang bergelar Pangeran Adipati Prabu Anum Surya Adiningrat.

Kerajaan Kutai memang mewarnai sejarah pembangunan dan pengembangan Kaltim sejak awal. Terbentuknya Kota Samarinda tidak lepas dari perintah raja yang menginginkan pendatang dari Sulawesi di tempatkan di daerah tersebut.

“Kami cukup prihatin dengan pembangunan di provinsi ini. Padahal kita punya potensi luar biasa di berbagai bidang. Sayang sekali jika hal itu tidak dirasakan masyarakat Kaltim, paling tidak dari sisi infrastruktur,” tambahnya.

Menjelang pemilihan Gubernur Kaltim 10 September 2013 mendatang, Arifin meminta agar terpilih gubernur yang benar-benar bisa membangun Kaltim. Pengembangan infrastruktur harus menjadi prioritas. Pihak Kerajaan Kutai akan mendukung sepenuhnya untuk membangun.

Ditanya mengenai calon dari keluarga kerajaan, Arifin tidak menutup kemungkinan peluang itu ada. Semuanya tergantung aspirasi masarakat dan keputusan kerajaan.

“Saya mendukung penuh siapa saja dari keluarga kerajaan yang nantinya dicalonkan. Namun yang jelas harus ada pembicaraan untuk mengambil keputusan di lingkungan kerajaan,” kata Arifin.
(ysw)
Berita Terkait
Stafsus Menkeu: Inovasi...
Stafsus Menkeu: Inovasi Kebijakan Daerah Jadi Kunci Pembangunan Nasional
Kunjungi Pelosok, Gubernur...
Kunjungi Pelosok, Gubernur Bantu Pembangunan Masjid Rp1 Miliar
Pohuwatu Gunakan Dana...
Pohuwatu Gunakan Dana Desa Bangun Rumah Sehat Komunal Gratis Bagi Warga Miskin
Pertamina Patra Niaga...
Pertamina Patra Niaga Regional JBB Tunjukkan Komitmen Dukung Pembangunan Daerah
Daya Saing Award, Upaya...
Daya Saing Award, Upaya Majukan Potensi di Daerah
Akselerasi Pembangunan...
Akselerasi Pembangunan Daerah
Berita Terkini
Kebakaran Landa TPA...
Kebakaran Landa TPA Cipayung Depok, 8 Unit Damkar Dikerahkan
5 jam yang lalu
Polda Papua: Mortir...
Polda Papua: Mortir Sisa PD II di Biak Meledak saat Digergaji 5 Orang
8 jam yang lalu
KM Nurul Salsa Tenggelam...
KM Nurul Salsa Tenggelam di Perairan Pulau Polassi Sulsel: 1 Meninggal dan 23 Hilang
9 jam yang lalu
Gus Salam, Calon Ketum...
Gus Salam, Calon Ketum PBNU yang Dukung Argentina Sejak 1986
9 jam yang lalu
Dilaporkan ke Polres...
Dilaporkan ke Polres Jaksel, Roy Suryo Langsung Pamerkan IPK 3,86
10 jam yang lalu
Kasus Dugaan Korupsi...
Kasus Dugaan Korupsi Bupati Fadia Arafiq Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Semarang
10 jam yang lalu
Infografis
20 Universitas Terbaik...
20 Universitas Terbaik di Indonesia Versi QS WUR 2027
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved