Tutupi ganti rugi, Lapindo disarankan jual aset

Sindonews.com - Macetnya ganti rugi terhadap korban lumpur Lapindo, membuat Dewan Pengarah mengusulkan agar perusahaan milik Aburizal Bakrie itu menjual asetnya kepada pemerintah.

Meskipun wacana tersebut masih sebatas usulan, namun hal tersebut dinilai sebagai salah satu skema alternatif pembayaran ganti rugi korban luapan lumpur Lapindo, Sidoarjo.

"Kemarin yang ikut rapat Pak Sekda (Rasiyo) dengan pemerintah pusat. Hasilnya ada usulan dari Tim Pengarah agar pemerintah membeli aset Lapindo tersebut," kata Gubernur Jawa Timur Soekarwo, di sela-sela Penyerahan Investment Award, di Gedung Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, Rabu (15/1/2013).

Kata Soekarwo, skema tersebut masih sebatas usulan untuk menyikapi macetnya ganti rugi korban lumpur hingga saat ini. Jika memang usulan tersebut disetujui maka hasil penjualan aset kepada negara itu akan digunakan untuk menutup ganti rugi.

Aset tersebut adalah sejumlah tanah yang sebelumnya milik warga dan saat ini menjadi lautan lumpur. Totalnya sekitar 680 hektar yang ada di peta terdampar.

Gubernur juga mengaku terus komunikasi dengan pihak PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) selaku juru bayar Lapindo Inc.

"Komunikasi tersebut lancar-lancar saja namun hanya pembayarannya yang macet," tandasnya.

Menurutya, kabar terbaru menyebutkan akan ada realisasi pembayaran terhadap Korban Lapindo sebesar Rp250 miliar. Tapi jumlah tersebut belum pasti karena masih menunggu perkembangan.

Dia juga berharap, agar Lapindo segera merealiasikan pembayaran tersebut. Sebab, sebagaimana janjinya yang akan melakukan pembayaran tuntas pada hingga bulan Desember 2012. Namun, menginjak tahun 2013 pembayaran tersebut belum tuntas.

"Karena macet negara harus bertanggung jawab, Yakni dengan membeli aset Lapindo tersebut. Dewan pengarah mempunyai usualan sepeti itu," tukasnya.