Warga desa tutup lokasi penumpukan batubara
Selasa, 08 Januari 2013 - 22:16 WIB
Warga desa tutup lokasi penumpukan batubara
A
A
A
Sindonews.com – Diduga belum mengantongi izin lingkungan sekitar serta belum dipenuhinya permintaan pemerintah di tiga desa Kecamatan Merapi, puluhan warga desa melakukan aksi demo dengan menutup tempat penumpukan batubara (stockpile) milik perusahaan PT BAU.
Menurut, Kepala Desa (Kades) Gunung Agung Edi Wansyah, banyak permintaan masyarakat di tiga desa yang belum terealisasi PT BAU kepada masyarakat setempat. Termasuk keingin warga desa yang ingin terlibat bekerja di perusahaan tersebut.
“Kita minta kebijakan kepada perusahaan melalui angkutan batubara dengan melibatkan Koperasi Tiga Desa, namun permintaan pemerintah tiga desa belum ada realisasi sampai saat ini,” jelasnya di lokasi aksi, Selasa (8/1/2013).
Ia menjelaskan, jika permintaan pemerintah tiga desa telah diakomodir oleh pihak perusahaan maka Pemerintah Desa (Pemdes) akan mengeluarkan rekomendasi izin lingkungan, begitu pula sebaliknya.
“Keberadaan stock pile itu sudah beroperasi tapi belum ada izin. Ironisnya, permintaan kami justru tidak didengarkan oleh pihak perusahaan,” kata dia.
Sebelumnya, lanjut dia, pemerintah tiga desa, yaitu Desa Suka Marga, Desa Tanjung Pinang dan Desa Gunung Agung, telah mengajukan permintaan kepada pihak perusahaan hanya sejauh ini belum ada respon atau pun tanggapan dari PT BAU. Alasan mereka masih menunggu instruksi perusahaan di pusat yang berlokasi di Jakarta.
“Apabila memang permintaan kami telah diakomodir oleh perusahaan kami siap memberikan rekomendasi untuk pembentukan stockpile ini,” janjinya.
Pengamatan di lapangan, aksi menghentikan kendaraan angkutan batubara di lokasi jalan menuju stockpile ke Stasiun Suka Cinta sempat ada bentrok mulut antara pemerintah tiga desa dengan perusahaan angkutan dan PT BAU. Namun, tidak berlangsung lama setelah kedua belah pihak berhasil sama sama menahan emosinya.
Kades Tanjung Pinang Samrin, mengatakan lokasi stockpile sendiri tetap akan ditutup karena belum miliki izin lingkungan. Bahkan, pihaknya mengaku siap untuk mengawal serta berharap agar pihak perusahaan segera mengabulkan permintaan warga untuk dapat dirangkul dan dipekerjakan di perusahaan tersebut.
Terpisah, Kepala Teknik Tambang PT BAU (KTT) Andry Budiwangsah menjelaskan, pemerintah tiga desa itu ingin meminta angkutan batubara dengan koperasi, namun dari perusahaan sendiri pihaknya sendiri mengaku masih harus menampung permintaan warga tersebut.
Bahkan, untuk solusi awal, pihaknya menyarankan agar angkutan tersebut bergabung dengan jasa angkutan yang sudah ada yakni CV ABG.
“Warga tiga desa ingin berdiri sendiri melalui koperasi sedangkan kalau berdiri sendiri terlalu banyak jasa angkutan, sehingga kami sarankan untuk bergabung saja dengan CV ABG,” jelasnya.
Ia melanjutkan, pihaknya masih akan melakukan koordinasi dengan CV ABG untuk membahas mengenai permintaan dari tiga desa bahkan nanti kami juga akan mengintruksikan kepada CV ABG untuk terbuka mengenai harga angkutan nantinya.
Menurut, Kepala Desa (Kades) Gunung Agung Edi Wansyah, banyak permintaan masyarakat di tiga desa yang belum terealisasi PT BAU kepada masyarakat setempat. Termasuk keingin warga desa yang ingin terlibat bekerja di perusahaan tersebut.
“Kita minta kebijakan kepada perusahaan melalui angkutan batubara dengan melibatkan Koperasi Tiga Desa, namun permintaan pemerintah tiga desa belum ada realisasi sampai saat ini,” jelasnya di lokasi aksi, Selasa (8/1/2013).
Ia menjelaskan, jika permintaan pemerintah tiga desa telah diakomodir oleh pihak perusahaan maka Pemerintah Desa (Pemdes) akan mengeluarkan rekomendasi izin lingkungan, begitu pula sebaliknya.
“Keberadaan stock pile itu sudah beroperasi tapi belum ada izin. Ironisnya, permintaan kami justru tidak didengarkan oleh pihak perusahaan,” kata dia.
Sebelumnya, lanjut dia, pemerintah tiga desa, yaitu Desa Suka Marga, Desa Tanjung Pinang dan Desa Gunung Agung, telah mengajukan permintaan kepada pihak perusahaan hanya sejauh ini belum ada respon atau pun tanggapan dari PT BAU. Alasan mereka masih menunggu instruksi perusahaan di pusat yang berlokasi di Jakarta.
“Apabila memang permintaan kami telah diakomodir oleh perusahaan kami siap memberikan rekomendasi untuk pembentukan stockpile ini,” janjinya.
Pengamatan di lapangan, aksi menghentikan kendaraan angkutan batubara di lokasi jalan menuju stockpile ke Stasiun Suka Cinta sempat ada bentrok mulut antara pemerintah tiga desa dengan perusahaan angkutan dan PT BAU. Namun, tidak berlangsung lama setelah kedua belah pihak berhasil sama sama menahan emosinya.
Kades Tanjung Pinang Samrin, mengatakan lokasi stockpile sendiri tetap akan ditutup karena belum miliki izin lingkungan. Bahkan, pihaknya mengaku siap untuk mengawal serta berharap agar pihak perusahaan segera mengabulkan permintaan warga untuk dapat dirangkul dan dipekerjakan di perusahaan tersebut.
Terpisah, Kepala Teknik Tambang PT BAU (KTT) Andry Budiwangsah menjelaskan, pemerintah tiga desa itu ingin meminta angkutan batubara dengan koperasi, namun dari perusahaan sendiri pihaknya sendiri mengaku masih harus menampung permintaan warga tersebut.
Bahkan, untuk solusi awal, pihaknya menyarankan agar angkutan tersebut bergabung dengan jasa angkutan yang sudah ada yakni CV ABG.
“Warga tiga desa ingin berdiri sendiri melalui koperasi sedangkan kalau berdiri sendiri terlalu banyak jasa angkutan, sehingga kami sarankan untuk bergabung saja dengan CV ABG,” jelasnya.
Ia melanjutkan, pihaknya masih akan melakukan koordinasi dengan CV ABG untuk membahas mengenai permintaan dari tiga desa bahkan nanti kami juga akan mengintruksikan kepada CV ABG untuk terbuka mengenai harga angkutan nantinya.
(ysw)
