Dianggap LSM, HNSI meradang
Selasa, 01 Januari 2013 - 17:51 WIB
Dianggap LSM, HNSI meradang
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Sulawesi Barat, Muh. Rafi, membantah organisasi yang dipimpinnya adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Klarifikasi ini menyusul kalimat Ketua DPRD, Hamzah Hapati Hasan, yang menyebut akan mengundang LBH Mamuju dan beberapa LSM yang memprotes program aspirasi.
"HNSI adalah asosiasi profesi, bukan LSM," tegasnya melalui telepon, Selasa (1/1/2013).
Sesuai AD/ART, lanjutnya, HNSI adalah lembaga profesi yang mempunyai kepengurusan berjenjang. Mulai dari pusat sampai ke rukun nelayan tingkat desa.
Sebagaimana Direktur LBH Mamuju Hatta Kainang, Rafi pun menolak untuk mengikuti pertemuan yang digagas Hamzah Hapati Hasan. Menurutnya, upaya itu sudah terlambat.
"Satu hal lagi, DPRD Sulbar terkesan takut dengan istilah dana aspirasi. Ini jangan lagi diplesetkan menjadi program aspirasi, dimana pada kenyataannya ada fee dan proses pelelangannya harus atas persetujuan pemilik dana aspirasi," katanya.
Rafi juga mengomentari pernyataan Wakil Ketua DPRD Sulbar, Nasir Nawawi, beberapa waktu lalu yang menyebut bahwa komentar Rafi bukan suara HNSI. Sebab dia juga pengurus HNSI dan organisasi itu tidak pernah menggelar rapat soal program aspirasi.
Menurutnya, posisi Ketua HNSI Sulbar sudah cukup untuk mewakili aspirasi anggotanya. Gugatannya terhadap program aspirasi itu juga berdasarkan keluhan banyak nelayan.
"Kalau ada pengurus yang merasa tidak terlibat dalam sebuah keputusan, perlu dilihat level kepengurusan yang bersangkutan. Pak Nasir itu pengurus kabupaten. Mungkin saja yang bersangkutan tidak tau AD/ART organisasi," tegas Rafi.
Klarifikasi ini menyusul kalimat Ketua DPRD, Hamzah Hapati Hasan, yang menyebut akan mengundang LBH Mamuju dan beberapa LSM yang memprotes program aspirasi.
"HNSI adalah asosiasi profesi, bukan LSM," tegasnya melalui telepon, Selasa (1/1/2013).
Sesuai AD/ART, lanjutnya, HNSI adalah lembaga profesi yang mempunyai kepengurusan berjenjang. Mulai dari pusat sampai ke rukun nelayan tingkat desa.
Sebagaimana Direktur LBH Mamuju Hatta Kainang, Rafi pun menolak untuk mengikuti pertemuan yang digagas Hamzah Hapati Hasan. Menurutnya, upaya itu sudah terlambat.
"Satu hal lagi, DPRD Sulbar terkesan takut dengan istilah dana aspirasi. Ini jangan lagi diplesetkan menjadi program aspirasi, dimana pada kenyataannya ada fee dan proses pelelangannya harus atas persetujuan pemilik dana aspirasi," katanya.
Rafi juga mengomentari pernyataan Wakil Ketua DPRD Sulbar, Nasir Nawawi, beberapa waktu lalu yang menyebut bahwa komentar Rafi bukan suara HNSI. Sebab dia juga pengurus HNSI dan organisasi itu tidak pernah menggelar rapat soal program aspirasi.
Menurutnya, posisi Ketua HNSI Sulbar sudah cukup untuk mewakili aspirasi anggotanya. Gugatannya terhadap program aspirasi itu juga berdasarkan keluhan banyak nelayan.
"Kalau ada pengurus yang merasa tidak terlibat dalam sebuah keputusan, perlu dilihat level kepengurusan yang bersangkutan. Pak Nasir itu pengurus kabupaten. Mungkin saja yang bersangkutan tidak tau AD/ART organisasi," tegas Rafi.
(ysw)
