Atasi banjir Jakarta, pusat harus bantu Pemprov
Rabu, 26 Desember 2012 - 17:51 WIB
Atasi banjir Jakarta, pusat harus bantu Pemprov
A
A
A
Sindonews.com – Banjir yang kerap kali terjadi di DKI Jakarta disebabkan banyak factor. Diantaranya, pengelolaan Kali Ciliwung dan Cisadane yang masih dilakukan secara parsial, tidak adanya bantuan dari Pemerintah Pusat. Hal itu diungkapkan pengamat perkotaan Slamet Doroyani.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tidak akan mampu, mengurai permasalahan banjir jika tidak dibantu oleh Pemerintah Pusat. Pasalnya, Pemerintah Pusat juga memiliki andil tanggungjawab yang besar terhadap banjir yang terjadi di Ibu Kota.
“Kementerian PU dan beberapa kementerian memiliki tanggungjawab yang sama, dengan Pemprov DKI. Seharusnya kedua lembaga pemeirntahan ini duduk bersama untuk menyelesaikan permasalahan banjir,” kata pengamat perkotaan Slamet Doroyani, Rabu (26/12/2012).
Upaya Pemprov DKI Jakarta untuk mrevitalisasi 226 situ, lanjutnya, tidak akan selesai dilakukan dalam jangka waktu lima tahun. Selain itu, drainase yang masuk ke dalam tanggungjawab Pemerintah Pusat, juga dikerjakan oleh Pemprov DKI.
“Seharusnya pembagian peran dan tugas, antara Pemprov DKI dengan Pemerintah Pusat harus diperjelas,” tegasnya.
Selain itu, Pemprov DKI juga melakukan kerjasama atau kordinasi dengan tiga kepala daerah penyangga Ibu Kota seperti Jawa Barat dan Banten.
“Kesepakatan tiga kepala daerah ini, yang nantinya akan meminimalisir banjir di Ibu Kota,” imbuhnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, rampungnya pembangunan Kanal banjir Timur (KBT) dan kanal Banjir Barat (KBB), rupanya tidak terlalu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap banjir di DKi Jakarta. Bahkan, adanya KBT dan KBB hanya memindahkan titik banjir. Hal itu diungkapkan pengamat perkotaan Slamet Doroyani.
Untuk mengatasi banjir di DKI Jakarta tidak hanya dilakukan, dengan melakukan pembangunan KBT dan KBB. Namun, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan korinasi dengan kawasan penyangga Ibu Kota.
“KBT dan KBB hanya memindahkan lokasi titik banjir, tapi tidak meminimalisir banjir yang terjadi di Jakarta,” kata pengamat perkotaan Slamet Doroyani kepada Sindonews.com, Rabu (26/12/2012).
Ia menilai, gerakan Jokowi-Ahok lamban dalam menangulangi banjir yang sudah menjadi langganan bagi Kota Jakarta. Lambannya penanganan banjir, mengakibatkan warga mengalami kerugian materi, bahkan sampai ada yang kehilangan nyawa akibat bencana banjir ini.
“Sistem erly warning yang tidak berjalan dengan baik dan tidak adanya kordinasi dengan kawasan penyanggah, membuat banjir di Jakarta sulit diatas,” katanya.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tidak akan mampu, mengurai permasalahan banjir jika tidak dibantu oleh Pemerintah Pusat. Pasalnya, Pemerintah Pusat juga memiliki andil tanggungjawab yang besar terhadap banjir yang terjadi di Ibu Kota.
“Kementerian PU dan beberapa kementerian memiliki tanggungjawab yang sama, dengan Pemprov DKI. Seharusnya kedua lembaga pemeirntahan ini duduk bersama untuk menyelesaikan permasalahan banjir,” kata pengamat perkotaan Slamet Doroyani, Rabu (26/12/2012).
Upaya Pemprov DKI Jakarta untuk mrevitalisasi 226 situ, lanjutnya, tidak akan selesai dilakukan dalam jangka waktu lima tahun. Selain itu, drainase yang masuk ke dalam tanggungjawab Pemerintah Pusat, juga dikerjakan oleh Pemprov DKI.
“Seharusnya pembagian peran dan tugas, antara Pemprov DKI dengan Pemerintah Pusat harus diperjelas,” tegasnya.
Selain itu, Pemprov DKI juga melakukan kerjasama atau kordinasi dengan tiga kepala daerah penyangga Ibu Kota seperti Jawa Barat dan Banten.
“Kesepakatan tiga kepala daerah ini, yang nantinya akan meminimalisir banjir di Ibu Kota,” imbuhnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, rampungnya pembangunan Kanal banjir Timur (KBT) dan kanal Banjir Barat (KBB), rupanya tidak terlalu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap banjir di DKi Jakarta. Bahkan, adanya KBT dan KBB hanya memindahkan titik banjir. Hal itu diungkapkan pengamat perkotaan Slamet Doroyani.
Untuk mengatasi banjir di DKI Jakarta tidak hanya dilakukan, dengan melakukan pembangunan KBT dan KBB. Namun, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan korinasi dengan kawasan penyangga Ibu Kota.
“KBT dan KBB hanya memindahkan lokasi titik banjir, tapi tidak meminimalisir banjir yang terjadi di Jakarta,” kata pengamat perkotaan Slamet Doroyani kepada Sindonews.com, Rabu (26/12/2012).
Ia menilai, gerakan Jokowi-Ahok lamban dalam menangulangi banjir yang sudah menjadi langganan bagi Kota Jakarta. Lambannya penanganan banjir, mengakibatkan warga mengalami kerugian materi, bahkan sampai ada yang kehilangan nyawa akibat bencana banjir ini.
“Sistem erly warning yang tidak berjalan dengan baik dan tidak adanya kordinasi dengan kawasan penyanggah, membuat banjir di Jakarta sulit diatas,” katanya.
(stb)
