DPS Jabar menyusut, cagub turunkan tim

Sindonews.com - Menyusutnya jumlah daftar pemilih sementara (DPS) KPU Jabar membuat sejumlah tim pememangan calon gubernur Jawa Barat bersikap hati-hati. Mereka langsung menerjunkan sejumlah tim untuk melakukan pengecekan.

Ketua Tim Pemenangan Koalisi Babarengan Dede-Laksamana, Didin Supriadin, mengaku tidak yakin bahwa jumlah DPS Jabar hanya 32,2 juta.

"Tadinya saya pikir pemilih di Jabar itu luar biasa. Maka kaitan masalah ini Insya Allah saya masih belum yakin. Sebanyak 32,2 juta itu masih harus betul-betul dicek dan ricek kaitan masalah validasinya," kata Didin, di Kantor KPU Jabar, Senin (17/12/2012).

Untuk itu dia akan melibatkan partai koalisi yang terdiri dari Demokrat, PKB, Gerindra, dan PAN dibantu relawan akan mengkritisi DPS yang akan menjadi bahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilgub Jabar 2013.

"Jadi DPT ini akan kita kritisi, kalau memang ada temuan akan dilaporkan untuk jadi bahan perbaikan. Jangan sampai ini menjadi masalah awal kecurangan di pilgub," tegasnya.

Calon Gubernur Jabar yang diusung PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka juga meragukan DPS yang hanya 32,2 juta. Menurutnya, PDI Perjuangan dan relawan akan membentuk posko pengaduan soal DPS ini.

Rieke juga mengajak masyarakat untuk sama-sama melakukan pengecekan.
"Kami meminta seriusi persoalan DPS ini tidak boleh main-main, karena satu suara menentukan," katanya.

Lanjut calon yang berpasangan dengan Teten Masduki ini, jumlah DPS 32 juta ini berasal dari 36 juta DP4 yang sudah diverifikasi KPU.

"Ada penyusutan 4 juta, itu orang lho, dan itu akan sangat berpengaruh, apa betul ini mereka tidak punya hak pilih? Kami minta ada solusi dari sekarang untuk antisipasi, ini kan wilayah dengan 26 kota/kabupaten," tambahnya.

Hal senada diungkapkan calon dari Golkar, Irianto MS Syafiuddin. Dia khawatir banyak orang yang berhak mendaftar tetapi tidak masuk DPS.

"Maka kita siapkan tim kita untuk mengetahui sejauh mana DPS itu di tiap kabupaten/kota," kata pria yang akrab disapa Yance.

Tetapi ada juga calon yang menilai wajar hasi verifikasi KPU terhadap DP4 menjadi DPS. Misalnya Dikdik Mulyana Arif Mansur, mantan Kapolda Sumsel ini bahkan memuji kinerja KPU.

"Saya sangat percaya dengan kinerja beliau-beliau (KPU), sangat-sangat percaya. Jadi ada kepentingan apa dan hak apa untuk mengkoreksi?
Mereka kan kerja sudah cukup lama, kenapa harus kita ini (tidak percaya)," katanya.

Disinggung mengenai adanya penyusutan dari DP4 menjadi DPS yang mencapai 4 juta, menurut Dikdik hal itu wajar. Dia berasumsi, penyusutan bisa saja terjadi karena proses E-KTP yang sedang berlangsung.

"Sekarang mungkin tambah akurat. Kaya anak saya contohnya di Subang terdaftar di Bandung dan di Garut juga terdaftar. Sekarang dengan E KTP kan tinggal satu," tuturnya.

Selain itu, kata pria yang berpasangan dengan mantan Sekda Kabupaten Indramayu ini, dulu ada kebiasaan buruk KTP ganda. Sehingga banyak orang terdaftar di banyak tempat pemilihan. "Jadi menurut saya wajar menyusut segitu," katanya.

Sementara Ahmad Heryawan yang berpasangan dengan Deddy Mizwar lebih menyikapi netral soal DPS ini. Kata inkumben ini, DPS merupakan hasil verifikasi oleh KPU terhadap DP4 yang diserahkan Pemerintah Provinsi Jabar yang mencapai 36,6 juta.

Sementara Komisioner KPU Jabar Aang Ferdiman menyatakan bahwa besok, Selasa 18 Desember 2012, pihaknya akan menyerahkan isi DPS kepada pasangan calon. Tujuannya untuk bersama-sama dengan para calon maupun parpol untuk memperbaiki DPS.

Masa perbaikan bisa dilakukan mulai besok hingga penetapan DPS menjadi DPT pada 5 Januari 2013. Diharapkan seluruh pemilih bisa memilih.

"Jadi di sini ada masa perbaikan satu bulan. Di daerah lain waktu penetapan DPS sangat sempit. Di kami ada satu uulan untuk sama-sama memperbaiki DPS," kata Ferdiman.