Jokowi bantah tunggakan biaya kesehatan karena KJS
Senin, 17 Desember 2012 - 12:11 WIB
Jokowi bantah tunggakan biaya kesehatan karena KJS
A
A
A
Sindonews.com – Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menampik keras, tunggakan Dinas Kesehatan (Dinkes) sebesar Rp355 miliar, karena program Kartu Jakarta Sehat yang diluncurkan pemprov beberapa waktu yang lalu.
"Dari dulu, dari tahun-tahun sebelumnya juga ada tunggakan. Tunggakan itu sebelum bulan Oktober. KJS itu akhir Oktober mulai. Bukan karena KJS," kata pria yang akrab disapa Jokowi ini di Balai Kota, Jakarta, Senin (17/12/2012).
Jokowi mengaku, akan mencari tahu penyebab besarnya tunggakan Dinas Kesehatan Pemprov DKI, kepada pihak Rumah Sakit.
Kendati demikian, Jokowi mengaku, program KJS menambah jumlah tunggakan yang belum dibayar dan menambah jumlah pasien yang melakukan pengobatan.
"Saya akan mencari tahu mengenai tunggakan ini. Tapi yang jelas bukan karena KJS, karena KJS baru diluncurkan akhir Oktober. Adanya KJS, memang menambha jumlah pasien yang ada,” tegasnya.
Jokowi mengatakan, akan segera membayar tunggakan tersebut. Karena, hamper setiap tahunnya, terjadi masalah serupa.
"Pemprov akan bayar tunggakan itu. Hanya proses administrasi yang harus diselesaikan di Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Jamkesda. Mungkin orangnya kurang, harus teliti ngeceknya. Jadi bukan karena KJS," tukas Jokowi.
"Dari dulu, dari tahun-tahun sebelumnya juga ada tunggakan. Tunggakan itu sebelum bulan Oktober. KJS itu akhir Oktober mulai. Bukan karena KJS," kata pria yang akrab disapa Jokowi ini di Balai Kota, Jakarta, Senin (17/12/2012).
Jokowi mengaku, akan mencari tahu penyebab besarnya tunggakan Dinas Kesehatan Pemprov DKI, kepada pihak Rumah Sakit.
Kendati demikian, Jokowi mengaku, program KJS menambah jumlah tunggakan yang belum dibayar dan menambah jumlah pasien yang melakukan pengobatan.
"Saya akan mencari tahu mengenai tunggakan ini. Tapi yang jelas bukan karena KJS, karena KJS baru diluncurkan akhir Oktober. Adanya KJS, memang menambha jumlah pasien yang ada,” tegasnya.
Jokowi mengatakan, akan segera membayar tunggakan tersebut. Karena, hamper setiap tahunnya, terjadi masalah serupa.
"Pemprov akan bayar tunggakan itu. Hanya proses administrasi yang harus diselesaikan di Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Jamkesda. Mungkin orangnya kurang, harus teliti ngeceknya. Jadi bukan karena KJS," tukas Jokowi.
(stb)
