Pemprov & Pemkab ngotot isi kursi Bupati Mateng

Sabtu, 15 Desember 2012 - 04:08 WIB
Pemprov & Pemkab ngotot...
Pemprov & Pemkab ngotot isi kursi Bupati Mateng
A A A
Sindonews.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju berbeda pendapat soal pengangkatan caretaker atau pelaksana tugas Bupati Mamuju Tengah (Mateng). Kedua pemerintahan daerah itu mengaku lebih berwenang.

Sekprov Sulbar Ismail Zainuddin, mengatakan, penunjukkan pelaksana tugas Bupati Mateng merupakan kewenangan Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh. Dan seluruh pejabat eselon II lingkup Pemprov Sulbar memiliki peluang yang sama.

"Besok (hari ini) gubernur tiba di Mamuju. Kami langsung akan menggelar rapat pimpinan terkait penunjukkan pelaksana tugas Bupati Mateng. Saya sendiri belum tahu gambaran atau figur yang akan ditunjuk. Yang pasti, seluruh pejabat eselon II lingkup Pemprov Sulbar memiliki peluang," kata Ismail melalui telepon, Jumat (14/12/2012) malam.

Dia juga menyampaikan ucapan selamat pada para pejuang pembentukan dan masyarakat Mateng. Disebutkan, langkah selanjutnya adalah Pemprov Sulbar akan segera membentuk pemerintahan di Daerah Otonomi Baru (DOB) tersebut.

Sementara Bupati Mamuju Suhardi Duka, mengatakan, Pemkab Mamuju sebagai kabupaten induk lebih berwenang mengusulkan pelaksana tugas Bupati Mateng. Menurutnya, Gubernur tidak serta merta dapat menunjuk pelaksana tugas itu. Sebab usulan tetap dari kabupaten dan diangkat oleh Mendagri.

"Baca undang-undang. Aturannya, kabupaten induk mengusulkan pejabat eselon II-nya untuk menjadi pelaksana tugas Bupati Mateng ke Pemprov Sulbar," tegasnya.

Ia menjelaskan, tidak ada pejabat provinsi yang menjadi pelaksana tugas saat DOB terbentuk. Lihat sat Mamuju Utara (Matra) terbentuk. Pelaksana tugasnya dari Pemkab Mamuju.

"Berbeda dengan Sulbar, karena Sulsel tidak mengutus pejabatnya," papar Suhardi.

Bupati, lanjutnya, merupakan pejabat publik. Karena itu Suhardi bertindak hati-hati mengajukan nama calon pemimpin rakyat yang daerahnya baru otonomi.

"Jangan sampai ada penolakan. Kami jauh hari sudah membuat perencanaan pasca Mateng terbentuk. Yakni menginventarisir aset dan personel atau pegawai untuk dibagi dengan Mateng. Kemudian menyiapkan infrastruktur lain yang akan digunakan oleh pejabatnya," tuturnya.

Dan yang terpenting, kata Suhardi, meminta saran dan pendapat pada para tokoh setempat siapa yang pantas untuk diajukan sebagai pelaksana tugas Bupati Mateng.
(ysw)
Berita Terkait
Bupati Yaatulo Bicara...
Bupati Yaatulo Bicara Potensi Kabupaten Nias Jadi Provinsi Kepulauan
Pemekaran Papua Bentuk...
Pemekaran Papua Bentuk Keseriusan Pemerintah Membangun Kesejahteraan Masyarakat
Gubernur Sulut: Pemekaran...
Gubernur Sulut: Pemekaran Bukan untuk Memisahkan Wilayah, tapi Mendekatkan Pelayanan Publik
DPR Sahkan Usulan 3...
DPR Sahkan Usulan 3 DOB Papua, Indonesia Akan Miliki 37 Provinsi
Waketum PKN Dukung Pemekaran...
Waketum PKN Dukung Pemekaran Provinsi Maluku
Usai Penetapan 3 Provinsi...
Usai Penetapan 3 Provinsi Baru, Papua Aman dan Kondusif
Berita Terkini
Korban Terakhir Ledakan...
Korban Terakhir Ledakan Gas di Rumah Mewah di Medan Ditemukan Meninggal, Operasi SAR Ditutup
1 jam yang lalu
Punya KTP DKI dan Beli...
Punya KTP DKI dan Beli Rumah Pertama? Ini Syarat Dapat Diskon BPHTB 50 Persen
1 jam yang lalu
Polda Metro Jaya Bakal...
Polda Metro Jaya Bakal Panggil Hotman Paris Usai Dilaporkan PWI
3 jam yang lalu
APDSI dan PPPK Aksi...
APDSI dan PPPK Aksi Damai, Tuntut Pemenuhan Hak serta Gaji ke-13
3 jam yang lalu
Ketahanan Pangan Nasional,...
Ketahanan Pangan Nasional, Nestl Salurkan 90 Sapi Perah Impor di Jatim
4 jam yang lalu
PASTI Indonesia Desak...
PASTI Indonesia Desak Polda Kalsel Hentikan Kasus Babe Aldo dan Ditangani Bareskrim
4 jam yang lalu
Infografis
Pemprov DKI Jakarta...
Pemprov DKI Jakarta Larang Ondel-ondel Digunakan untuk Ngamen di Jalanan
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved