Pemprov & Pemkab ngotot isi kursi Bupati Mateng

Sabtu, 15 Desember 2012 - 04:08 WIB
Pemprov & Pemkab ngotot...
Pemprov & Pemkab ngotot isi kursi Bupati Mateng
A A A
Sindonews.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju berbeda pendapat soal pengangkatan caretaker atau pelaksana tugas Bupati Mamuju Tengah (Mateng). Kedua pemerintahan daerah itu mengaku lebih berwenang.

Sekprov Sulbar Ismail Zainuddin, mengatakan, penunjukkan pelaksana tugas Bupati Mateng merupakan kewenangan Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh. Dan seluruh pejabat eselon II lingkup Pemprov Sulbar memiliki peluang yang sama.

"Besok (hari ini) gubernur tiba di Mamuju. Kami langsung akan menggelar rapat pimpinan terkait penunjukkan pelaksana tugas Bupati Mateng. Saya sendiri belum tahu gambaran atau figur yang akan ditunjuk. Yang pasti, seluruh pejabat eselon II lingkup Pemprov Sulbar memiliki peluang," kata Ismail melalui telepon, Jumat (14/12/2012) malam.

Dia juga menyampaikan ucapan selamat pada para pejuang pembentukan dan masyarakat Mateng. Disebutkan, langkah selanjutnya adalah Pemprov Sulbar akan segera membentuk pemerintahan di Daerah Otonomi Baru (DOB) tersebut.

Sementara Bupati Mamuju Suhardi Duka, mengatakan, Pemkab Mamuju sebagai kabupaten induk lebih berwenang mengusulkan pelaksana tugas Bupati Mateng. Menurutnya, Gubernur tidak serta merta dapat menunjuk pelaksana tugas itu. Sebab usulan tetap dari kabupaten dan diangkat oleh Mendagri.

"Baca undang-undang. Aturannya, kabupaten induk mengusulkan pejabat eselon II-nya untuk menjadi pelaksana tugas Bupati Mateng ke Pemprov Sulbar," tegasnya.

Ia menjelaskan, tidak ada pejabat provinsi yang menjadi pelaksana tugas saat DOB terbentuk. Lihat sat Mamuju Utara (Matra) terbentuk. Pelaksana tugasnya dari Pemkab Mamuju.

"Berbeda dengan Sulbar, karena Sulsel tidak mengutus pejabatnya," papar Suhardi.

Bupati, lanjutnya, merupakan pejabat publik. Karena itu Suhardi bertindak hati-hati mengajukan nama calon pemimpin rakyat yang daerahnya baru otonomi.

"Jangan sampai ada penolakan. Kami jauh hari sudah membuat perencanaan pasca Mateng terbentuk. Yakni menginventarisir aset dan personel atau pegawai untuk dibagi dengan Mateng. Kemudian menyiapkan infrastruktur lain yang akan digunakan oleh pejabatnya," tuturnya.

Dan yang terpenting, kata Suhardi, meminta saran dan pendapat pada para tokoh setempat siapa yang pantas untuk diajukan sebagai pelaksana tugas Bupati Mateng.
(ysw)
Berita Terkait
Bupati Yaatulo Bicara...
Bupati Yaatulo Bicara Potensi Kabupaten Nias Jadi Provinsi Kepulauan
Pemekaran Papua Bentuk...
Pemekaran Papua Bentuk Keseriusan Pemerintah Membangun Kesejahteraan Masyarakat
Gubernur Sulut: Pemekaran...
Gubernur Sulut: Pemekaran Bukan untuk Memisahkan Wilayah, tapi Mendekatkan Pelayanan Publik
DPR Sahkan Usulan 3...
DPR Sahkan Usulan 3 DOB Papua, Indonesia Akan Miliki 37 Provinsi
Waketum PKN Dukung Pemekaran...
Waketum PKN Dukung Pemekaran Provinsi Maluku
Usai Penetapan 3 Provinsi...
Usai Penetapan 3 Provinsi Baru, Papua Aman dan Kondusif
Berita Terkini
24 RW di Jakarta Bakal...
24 RW di Jakarta Bakal Alami Gangguan Air Bersih, Ini Penyebabnya
1 jam yang lalu
Tarif Sejumlah Rute...
Tarif Sejumlah Rute Transjabodetabek Bakal Dinaikkan, Termasuk Blok M-Bandara Soetta
1 jam yang lalu
CFD Rasuna Said Tetap...
CFD Rasuna Said Tetap Digelar Minggu 7 Juni, Catat Waktunya!
1 jam yang lalu
Kebakaran Permukiman...
Kebakaran Permukiman Warga di Cideng, 5 Orang Terluka dan 1 Tewas
3 jam yang lalu
Perjalanan KRL Tanah...
Perjalanan KRL Tanah Abang-Duri Berangsur Normal setelah Kebakaran di Sekitar Rel Dipadamkan
3 jam yang lalu
Hadiri Konsolidasi Nasional...
Hadiri Konsolidasi Nasional MBG, Ketum Garuda Komitmen Wujudkan Generasi Emas 2045
4 jam yang lalu
Infografis
Rentetan Kasus Korupsi...
Rentetan Kasus Korupsi di Jateng: Tiga Bupati Terjaring KPK pada Awal 2026
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved