Ganjil-genap, kebijakan yang terintegrasi
Jum'at, 14 Desember 2012 - 13:08 WIB
Ganjil-genap, kebijakan yang terintegrasi
A
A
A
Sindonews.com - Kebijakan ganjil-genap diberikan istilah sebagai kebijakan yang terintegrasi. Hal ini karena kebijakan yang kembali digaungkan oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) ini dinilai tidak bisa berdiri sendiri.
Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Bambang Susantono menyatakan, kebijakan ganjil-genap diakui harus dipersiapkan secara matang. Karena kebijakan ini terkait dengan angkutan umum yang ada, agar dapat mengangkut warga yang tidak bisa menggunakan kendaraannya hari itu.
"Tentu harus dipersiapkan dengan baik, karena ganjil-genap itu tidak bisa berdiri sendiri. Akan terkait dengan penyediaan angkutan umum, dengan penyediaan tempat bagi orang yang mau berpindah dari angkutan pribadi ke angkutan umum," kata Bambang, di Hotel Four Seasons, Jakarta, Jumat (14/12/2012).
Menurutnya, kebijakan ganjil-genap yang rencananya akan diterapkan pada tahun 2013 mendatang ini, nantinya akan dapat membatasi jumlah kendaraan pribadi yang digunakan masyarakat setiap harinya.
Namun di sisi lain, pemerintah beserta pihak-pihak terkait dinilai juga harus memperluas akses terhadap angkutan umum. Sehingga kebijakan ini harus terintegrasi dengan angkutan umum lainnya.
"Jadi istilahnya satu kebijakan yang terintegrasi. Karena, sekali lagi, pilihan untuk ganjil-genap itu kan membatasi akses kendaraan pribadi. Tapi di sisi lain kita harus memperluas akses untuk angkutan umum, intinya itu," tukas Bambang.
Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Bambang Susantono menyatakan, kebijakan ganjil-genap diakui harus dipersiapkan secara matang. Karena kebijakan ini terkait dengan angkutan umum yang ada, agar dapat mengangkut warga yang tidak bisa menggunakan kendaraannya hari itu.
"Tentu harus dipersiapkan dengan baik, karena ganjil-genap itu tidak bisa berdiri sendiri. Akan terkait dengan penyediaan angkutan umum, dengan penyediaan tempat bagi orang yang mau berpindah dari angkutan pribadi ke angkutan umum," kata Bambang, di Hotel Four Seasons, Jakarta, Jumat (14/12/2012).
Menurutnya, kebijakan ganjil-genap yang rencananya akan diterapkan pada tahun 2013 mendatang ini, nantinya akan dapat membatasi jumlah kendaraan pribadi yang digunakan masyarakat setiap harinya.
Namun di sisi lain, pemerintah beserta pihak-pihak terkait dinilai juga harus memperluas akses terhadap angkutan umum. Sehingga kebijakan ini harus terintegrasi dengan angkutan umum lainnya.
"Jadi istilahnya satu kebijakan yang terintegrasi. Karena, sekali lagi, pilihan untuk ganjil-genap itu kan membatasi akses kendaraan pribadi. Tapi di sisi lain kita harus memperluas akses untuk angkutan umum, intinya itu," tukas Bambang.
(rsa)
