DPRD Depok lelah kritik eksekutif
Rabu, 12 Desember 2012 - 17:46 WIB
DPRD Depok lelah kritik eksekutif
A
A
A
Sindonews.com – Lantaran DPRD lelah memberikan pengawasan dan kritik terhadap Pemerintah Kota Depok. Kota Belimbing ini kembali mendapatkan predikat terendah, dalam survey integritas sektor publik tahun 2012 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal itu diakui oleh Sekretaris Fraksi Gerindra Bangsa (FGB) Selamet Riyadi.
Menurutnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok kecewa, karena Kota Depok kembali menempati posisi terendah, berdasarkan hasil survei integritas sektor publik tahun 2012 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Jujur kami kecewa mendengar hal itu. Tapi kita sudah lelah mengkritik dan memberi masukan kepada pemerintah. Saya sendiri sudah tiga kali menyampaikan kritikan soal perizinan dalam pandangan umum fraksi,” tegas Sekretaris Fraksi Gerindra Bangsa (FGB), Selamet Riyadi, Rabu (12/12/2012).
Ia mengaku, Wali Kota Nur Mahmudi Ismail kurang bisa memberi arahan kepada jajaran di bawahnya. Sehingga masukan dari Dewan, KPK dan lembaga lainnya tidak segera direspons dengan baik.
Sehingga Depok mendapatkan predikat terendah. Hasil tersebut, yang dibuat malu bukan hanya Pemerintah Kota (Pemkot) Depok. Tetapi seluruh lembaga pemerintahan baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif.
“Sekarang kita ingin mendengarkan pembelaan seperti apa yang akan dilakukan Wali Kota Nur Mahmudi Ismail,” ujar Slamet.
Sementara itu, Wali Kota Depok Nur Mahmudi mengaku telah melakukan evaluasi terus menerus terhadap indeks kepuasan masyarakat (IKM). Terdapat 21 layanan publik yang disorot baik dari kejelasan prosedur maupun ketepatan waktu.
Kendati demikian dia mengaku masih ada kekurangan dalam pelayanan publik tersebut. Sebab, Depok masih kekurangan sumber daya manusia untuk melayani masyarakat di kelurahan dan kecamatan.
Untuk melayani masyarakat dengan kondisi ideal, Depok masih membutuhkan sekitar 3.000 PNS.
“Berbeda dengan perbincangan daerah lain yang kelebihan SDM, kami masih kekurangan, apakah itu di puskesmas seperti bidan, dokter, maupun tenaga perawat, atau di tempat pelayanan lainnya,” kata dia.
Dia menambahkan, kekurangan personil juga terjadi di kelurahan. Seharusnya setiap kantor kelurahan memiliki minimal sembilan personel. Namun saat ini SDM kelurahan-kelurahan di Depok hanya memiliki personel kurang dari sembilan orang.
Hal itu diakui oleh Sekretaris Fraksi Gerindra Bangsa (FGB) Selamet Riyadi.
Menurutnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok kecewa, karena Kota Depok kembali menempati posisi terendah, berdasarkan hasil survei integritas sektor publik tahun 2012 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Jujur kami kecewa mendengar hal itu. Tapi kita sudah lelah mengkritik dan memberi masukan kepada pemerintah. Saya sendiri sudah tiga kali menyampaikan kritikan soal perizinan dalam pandangan umum fraksi,” tegas Sekretaris Fraksi Gerindra Bangsa (FGB), Selamet Riyadi, Rabu (12/12/2012).
Ia mengaku, Wali Kota Nur Mahmudi Ismail kurang bisa memberi arahan kepada jajaran di bawahnya. Sehingga masukan dari Dewan, KPK dan lembaga lainnya tidak segera direspons dengan baik.
Sehingga Depok mendapatkan predikat terendah. Hasil tersebut, yang dibuat malu bukan hanya Pemerintah Kota (Pemkot) Depok. Tetapi seluruh lembaga pemerintahan baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif.
“Sekarang kita ingin mendengarkan pembelaan seperti apa yang akan dilakukan Wali Kota Nur Mahmudi Ismail,” ujar Slamet.
Sementara itu, Wali Kota Depok Nur Mahmudi mengaku telah melakukan evaluasi terus menerus terhadap indeks kepuasan masyarakat (IKM). Terdapat 21 layanan publik yang disorot baik dari kejelasan prosedur maupun ketepatan waktu.
Kendati demikian dia mengaku masih ada kekurangan dalam pelayanan publik tersebut. Sebab, Depok masih kekurangan sumber daya manusia untuk melayani masyarakat di kelurahan dan kecamatan.
Untuk melayani masyarakat dengan kondisi ideal, Depok masih membutuhkan sekitar 3.000 PNS.
“Berbeda dengan perbincangan daerah lain yang kelebihan SDM, kami masih kekurangan, apakah itu di puskesmas seperti bidan, dokter, maupun tenaga perawat, atau di tempat pelayanan lainnya,” kata dia.
Dia menambahkan, kekurangan personil juga terjadi di kelurahan. Seharusnya setiap kantor kelurahan memiliki minimal sembilan personel. Namun saat ini SDM kelurahan-kelurahan di Depok hanya memiliki personel kurang dari sembilan orang.
(stb)
