Depok terburuk, Nurmahmudi harus setop berdalih
Rabu, 12 Desember 2012 - 13:54 WIB
Depok terburuk, Nurmahmudi harus setop berdalih
A
A
A
Sindonews.com - Hasil rilis survei Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebutkan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok memperoleh nilai terburuk se-Indonesia terkait integritas pelayanan publik dinilai sebagai alarm bagi Depok.
Peneliti Kajian Budaya dan Pengamat Sosial Universitas Indonesia (UI) Devie Rahmawati mengatakan, dengan demikian Wali Kota Depok Nurmahmudi Ismail diminta untuk bekerja secara fokus mengevaluasi diri.
"Jangan sibuk cari dalih, cari akar permasalahannya, lagi-lagi Pemkot harus terapkan prioritas pekerjaan, kalau kekurangan SDM maka tentukan skala prioritas," ujar Devie di UI, Depok, Rabu (12/12/12).
Devie menambahkan, sosialisasi program juga penting bagi masyarakat. Jika perlu, pemkot bisa menggelar kompetisi bagi tiap dinas untuk memberikan pelayanan tercepat terhadap publik.
"Bisa berikan reward juga, fokus, jangan sibuk cari alasan, justru dengan adanya rilis KPK membuat pemerintah daerah mudah mengevaluasi diri, tak perlu lagi bayar konsultan, Wali Kota seharusnya melakukan reformasi birokrasi," tukasnya.
Rilis KPK kali ini merupakan kali kedua setelah tahun lalu Depok juga menduduki rangking dua paling buncit sebelum Lampung dalam hal pelayanan publik. Devie menilai, jika hal itu menjadi bahan kritikan kepada Wali Kota Depok, merupakan risiko politik.
"Kan sekarang sudah tau kesalahannya dimana, perbaiki, berlindunglah kepada publik, ini jadi santapan LSM, itu risiko politik lah, bukan pencitraan yang diperlukan masyarakat," tandasnya.
Peneliti Kajian Budaya dan Pengamat Sosial Universitas Indonesia (UI) Devie Rahmawati mengatakan, dengan demikian Wali Kota Depok Nurmahmudi Ismail diminta untuk bekerja secara fokus mengevaluasi diri.
"Jangan sibuk cari dalih, cari akar permasalahannya, lagi-lagi Pemkot harus terapkan prioritas pekerjaan, kalau kekurangan SDM maka tentukan skala prioritas," ujar Devie di UI, Depok, Rabu (12/12/12).
Devie menambahkan, sosialisasi program juga penting bagi masyarakat. Jika perlu, pemkot bisa menggelar kompetisi bagi tiap dinas untuk memberikan pelayanan tercepat terhadap publik.
"Bisa berikan reward juga, fokus, jangan sibuk cari alasan, justru dengan adanya rilis KPK membuat pemerintah daerah mudah mengevaluasi diri, tak perlu lagi bayar konsultan, Wali Kota seharusnya melakukan reformasi birokrasi," tukasnya.
Rilis KPK kali ini merupakan kali kedua setelah tahun lalu Depok juga menduduki rangking dua paling buncit sebelum Lampung dalam hal pelayanan publik. Devie menilai, jika hal itu menjadi bahan kritikan kepada Wali Kota Depok, merupakan risiko politik.
"Kan sekarang sudah tau kesalahannya dimana, perbaiki, berlindunglah kepada publik, ini jadi santapan LSM, itu risiko politik lah, bukan pencitraan yang diperlukan masyarakat," tandasnya.
(rsa)
