Gabungan LSM di Depok minta bantuan Demokrat
Selasa, 11 Desember 2012 - 16:09 WIB
Gabungan LSM di Depok minta bantuan Demokrat
A
A
A
Sindonews.com - Gabungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kota Depok yakin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi akan menunjuk pelaksana teknis (Plt) di Pemerintahan Kota (Pemkot) Depok untuk menggantikan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail dan Wakil Wali Kota Idris Abdul Somad.
Keyakinan tersebut didasari Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Depok No.07/2012, tertanggal 14 September 2012 tentang Pencabutan SK KPU Kota Depok No.18/2010 tentang Penetapan Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota dan Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok dalam Pilkada, Keputusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 14 K/TUN/2012, dan Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).
"Kita yakin seribu persen kalau Mendagri bakal menunjuk Plt Wali Kota Depok," ujar Juru Bicara LSM Gabungan Kasno, kepada wartawan, di Depok, Selasa (11/12/2012).
Menurut Kasno, Mendagri akan mengambil langkah brilian untuk melindungi demokrasi yang sudah dikangkangi incumbent. Tidak mungkin juga Mendagri mau mendukung dan berpihak ke incumbent, jika pada kenyataanya proses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2010 cacat hukum.
"Kita sejujurnya hanya ingin proses demokrasi berjalan dengan baik. Artinya, tanpa ada kecurangan. Kalau Mendagri sudah menunjuk Plt wali kota, kami persilakan proses selanjut digelar sesuai aturan main yang berlaku," kata dia.
Kasno mengakui, sampai hari ini pihak gabungan LSM tengah meminta dukungan semua pihak untuk memberi support kepada Mendagri Gamawan Fauzi untuk menunjuk Plt Wali Kota Depok. Untuk itu, dia bersama teman-temannya berencana bertemu dengan para petinggi Partai Demokrat di Cikeas, Bogor.
Kasno berharap, para elite Demokrat mau berpartisipasi memberikan kepastian hukum di Kota Depok. "Tadi sudah kita kontak, kita dikasih waktu pukul 14.30 WIB. Kita ingin Demokrat mendukung kepastian hukum di Kota Depok ini," terangnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura Yoyo Effendi mengatakan, Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Depok telah mengirim surat pertimbangan hukum ke Mendagri.
Sejumlah fraksi yaitu Fraksi Partai Demokrat (FPD), Fraksi Partai Golkar (FPG), Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDI Perjuangan), dan Fraksi Gerindra Bangsa (FGB) serta dua orang unsur partai yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sudah memiliki sikap yang sama dalam memandang permasalahan pilkada.
"Kita minta DPRD segera mengambil tindakan terkait permasalahan hukum yang berkaitan dengan legitimasi wali kota dan wakil wali kota Depok yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis," tegas Yoyo.
Keyakinan tersebut didasari Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Depok No.07/2012, tertanggal 14 September 2012 tentang Pencabutan SK KPU Kota Depok No.18/2010 tentang Penetapan Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota dan Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok dalam Pilkada, Keputusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 14 K/TUN/2012, dan Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).
"Kita yakin seribu persen kalau Mendagri bakal menunjuk Plt Wali Kota Depok," ujar Juru Bicara LSM Gabungan Kasno, kepada wartawan, di Depok, Selasa (11/12/2012).
Menurut Kasno, Mendagri akan mengambil langkah brilian untuk melindungi demokrasi yang sudah dikangkangi incumbent. Tidak mungkin juga Mendagri mau mendukung dan berpihak ke incumbent, jika pada kenyataanya proses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2010 cacat hukum.
"Kita sejujurnya hanya ingin proses demokrasi berjalan dengan baik. Artinya, tanpa ada kecurangan. Kalau Mendagri sudah menunjuk Plt wali kota, kami persilakan proses selanjut digelar sesuai aturan main yang berlaku," kata dia.
Kasno mengakui, sampai hari ini pihak gabungan LSM tengah meminta dukungan semua pihak untuk memberi support kepada Mendagri Gamawan Fauzi untuk menunjuk Plt Wali Kota Depok. Untuk itu, dia bersama teman-temannya berencana bertemu dengan para petinggi Partai Demokrat di Cikeas, Bogor.
Kasno berharap, para elite Demokrat mau berpartisipasi memberikan kepastian hukum di Kota Depok. "Tadi sudah kita kontak, kita dikasih waktu pukul 14.30 WIB. Kita ingin Demokrat mendukung kepastian hukum di Kota Depok ini," terangnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura Yoyo Effendi mengatakan, Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Depok telah mengirim surat pertimbangan hukum ke Mendagri.
Sejumlah fraksi yaitu Fraksi Partai Demokrat (FPD), Fraksi Partai Golkar (FPG), Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDI Perjuangan), dan Fraksi Gerindra Bangsa (FGB) serta dua orang unsur partai yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sudah memiliki sikap yang sama dalam memandang permasalahan pilkada.
"Kita minta DPRD segera mengambil tindakan terkait permasalahan hukum yang berkaitan dengan legitimasi wali kota dan wakil wali kota Depok yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis," tegas Yoyo.
(san)
