Pemerintah lamban tangani banjir di masyarakat
Selasa, 04 Desember 2012 - 17:01 WIB
Pemerintah lamban tangani banjir di masyarakat
A
A
A
Sindonews.com - Sekretaris Lembaga Penanganan Bencana dan Perubahan Iklim NU (LPBI NU) Sulton Huda mengatakan, penanganan bencana masih belum optimal. Bahkan, terkesan lamban dalam mengatasinya.
Dia mencontohkan, saat bencana banjir, penanganan baru datang setelah tujuh jam. Akibatnya, masyarakat banyak yang mengalami kekurangan logistik dan kerugian materi.
“Pemerintah dalam menangani bencana masih lamban. Itu terlihat dari proses evakuasi sampai identifikasi korban. Terlebih lagi, kemampuan SDM tentang bencana masih kurang," ujar Sulton saat menyampaikan materi di acara Roundtable Discussion Muslimat NU, di Hotel Bumi Wiyata, Margonda, Depok, Selasa (4/12/2012).
Kebanyakan mereka, sambung Sulton, tahunya kalau orang kena bencana dikasih makan. Sulton mengungkapkan, proses awal penanganan bencana terdapat masalah. Bahkan, proses evakuasi 80 persen oleh masyarakat itu sendiri. Selain SDM yang masih kurang, anggaran bagi bencana juga minim.
“Anggarannya juga minim, jadi tidak bisa dipukul rata, antara daerah satu dengan lainnya,” tuturnya.
Untuk itu, dirinya meminta pemerintah serius menangani bencana dengan melalui tahapannya. Selain itu, perlu adanya upaya mengubah mindset masyarakat untuk lebih waspada pada bencana. Misalnya dengan melakukan sosialisasi, simulasi bencana dan gotong royong antar sesama harus terus dilakukan.
“Yang perlu kita waspadai, biasanya di tempat kita, setiap ada bencana selalu ada korban jiwa. Kewaspadaan dan pengetahuan tentang banjir harus terus dilakukan pada masyarakat,” paparnya.
Konsultan Pemberdayan Masyarkat Arifin Junaidi mengungkapkan, sebenarnya masyarakat juga ada yang telah memiliki kesadaran pada bencana. Hanya saja, oknum yang lebih besar mengorbankan warga yang menjunjung kearifan lokal.
“Sebenarnya proses pemulihan bencana jadi contoh antara Yogjakarta dan Padang itu berbeda. Di Yogja lebih cepat, karena warga turut bersama-sama. Sedangkan Padang menunggu bantuan lebih besar dari pemerintah,” pungkasnya.
Dia mencontohkan, saat bencana banjir, penanganan baru datang setelah tujuh jam. Akibatnya, masyarakat banyak yang mengalami kekurangan logistik dan kerugian materi.
“Pemerintah dalam menangani bencana masih lamban. Itu terlihat dari proses evakuasi sampai identifikasi korban. Terlebih lagi, kemampuan SDM tentang bencana masih kurang," ujar Sulton saat menyampaikan materi di acara Roundtable Discussion Muslimat NU, di Hotel Bumi Wiyata, Margonda, Depok, Selasa (4/12/2012).
Kebanyakan mereka, sambung Sulton, tahunya kalau orang kena bencana dikasih makan. Sulton mengungkapkan, proses awal penanganan bencana terdapat masalah. Bahkan, proses evakuasi 80 persen oleh masyarakat itu sendiri. Selain SDM yang masih kurang, anggaran bagi bencana juga minim.
“Anggarannya juga minim, jadi tidak bisa dipukul rata, antara daerah satu dengan lainnya,” tuturnya.
Untuk itu, dirinya meminta pemerintah serius menangani bencana dengan melalui tahapannya. Selain itu, perlu adanya upaya mengubah mindset masyarakat untuk lebih waspada pada bencana. Misalnya dengan melakukan sosialisasi, simulasi bencana dan gotong royong antar sesama harus terus dilakukan.
“Yang perlu kita waspadai, biasanya di tempat kita, setiap ada bencana selalu ada korban jiwa. Kewaspadaan dan pengetahuan tentang banjir harus terus dilakukan pada masyarakat,” paparnya.
Konsultan Pemberdayan Masyarkat Arifin Junaidi mengungkapkan, sebenarnya masyarakat juga ada yang telah memiliki kesadaran pada bencana. Hanya saja, oknum yang lebih besar mengorbankan warga yang menjunjung kearifan lokal.
“Sebenarnya proses pemulihan bencana jadi contoh antara Yogjakarta dan Padang itu berbeda. Di Yogja lebih cepat, karena warga turut bersama-sama. Sedangkan Padang menunggu bantuan lebih besar dari pemerintah,” pungkasnya.
(san)
