PNS DKI membengkak, karena Foke salah urus
Kamis, 29 November 2012 - 11:32 WIB
PNS DKI membengkak, karena Foke salah urus
A
A
A
Sindonews.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengakui jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI membengkak. Bahkan, banyak dari para PNS itu yang tidak memenuhi kompetensi. Akibatnya, banyak terjadi target yang diinginkan tidak tercapai.
Menurut Jokowi, banyaknya PNS yang tidak berkompeten di tiap dinas yang ada, menunjukkan betapa Pemprov DKI Jakarta saat di bawah mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo (Foke) telah salah urus.
"Kebanyakan (aparatur di DKI), tapi ada satu dua titik yang kurang. Itu yang saya bilang salah kelola seperti itu. Sebagai contoh guru Bahasa Indonesia kebanyakan, ada 200 guru, tapi matematika kurang 10 ini misalnya. Ini kan dulunya salah mengkalkulasi misalnya," kata Jokowi di Monas, Jakarta, Kamis (29/11/2012).
Dia melanjutkan, banyak birokrasi di lingkungan Pemprov DKI yang tidak berada pada kompetensinya. Sehingga kesalahan manajemen ini menjadi serius, dan berdampak pada tidak maksimalnya pelayanan masyarakat.
"Ya itu tadi, kalau manajemen salah kelola, salah urus, bisa menjadi masalah. Sehingga betul-betul memang yang namanya manajemen mengelola birokrasi harus dengan organisasi yang betul. Banyak birokrasi kita yang tidak berada pada kompetensi di sebuah dinas," jelas Jokowi.
Sebagai contoh, di Dinas Pekerjaan Umum (PU). Hal yang berkaitan dengan keteknikan berada di dalamnya, san di biro-biro lainnya juga dipegang oleh orang-orang yang berkompetensi di bidang masing-masing.
"Seharusnya yang berkaitan dengan keteknikan ada di situ. Misalnya di bidang biro-biro yang ada, ya mestinya orang-orangnya berkompetensi dalam bidang itu. Tapi yang banyak tidak seperti itu," tukas Jokowi.
Menurut Jokowi, banyaknya PNS yang tidak berkompeten di tiap dinas yang ada, menunjukkan betapa Pemprov DKI Jakarta saat di bawah mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo (Foke) telah salah urus.
"Kebanyakan (aparatur di DKI), tapi ada satu dua titik yang kurang. Itu yang saya bilang salah kelola seperti itu. Sebagai contoh guru Bahasa Indonesia kebanyakan, ada 200 guru, tapi matematika kurang 10 ini misalnya. Ini kan dulunya salah mengkalkulasi misalnya," kata Jokowi di Monas, Jakarta, Kamis (29/11/2012).
Dia melanjutkan, banyak birokrasi di lingkungan Pemprov DKI yang tidak berada pada kompetensinya. Sehingga kesalahan manajemen ini menjadi serius, dan berdampak pada tidak maksimalnya pelayanan masyarakat.
"Ya itu tadi, kalau manajemen salah kelola, salah urus, bisa menjadi masalah. Sehingga betul-betul memang yang namanya manajemen mengelola birokrasi harus dengan organisasi yang betul. Banyak birokrasi kita yang tidak berada pada kompetensi di sebuah dinas," jelas Jokowi.
Sebagai contoh, di Dinas Pekerjaan Umum (PU). Hal yang berkaitan dengan keteknikan berada di dalamnya, san di biro-biro lainnya juga dipegang oleh orang-orang yang berkompetensi di bidang masing-masing.
"Seharusnya yang berkaitan dengan keteknikan ada di situ. Misalnya di bidang biro-biro yang ada, ya mestinya orang-orangnya berkompetensi dalam bidang itu. Tapi yang banyak tidak seperti itu," tukas Jokowi.
(san)
