Soal anggaran, PT KAI dan Kemenhub saling lempar
Senin, 26 November 2012 - 22:18 WIB
Soal anggaran, PT KAI dan Kemenhub saling lempar
A
A
A
Sindonews.com - PT KAI dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) saling lempar terkait besaran penggunaan anggaran biaya perbaikan putusnya rel Kereta Rel Listrik (KRL) jalur I (Jakarta-Bogor) di Kampung Babakan Sirna, Desa Cilebut Timur, Sukaraja, Kabupaten Bogor.
"Silakan tanya ke saja ke PT KAI yang lebih tahu, kalau kita hanya regulator," ujar Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono saat ditemui di lokasi longsor rel Cilebut, Bogor, Senin (26/11/2012).
Meski demikian, dia mengakui pihaknya yang memiliki kewenangan penuh dalam penyediaan dan perawatan sarana prasarana transportasi.
"Iya memang itu kewenangan kita, hanya tetap PT KAI yang mengusulkan anggaran biaya perbaikan ini," katanya.
Sikap serupa juga diungkapkan Direktur Utama PT KAI Ignasius Jonan. Menurutnya masalah anggaran/biaya perawatan sarana prasarana adalah kewajiban Dirjen Perkeretaapian di bawah Kemenhub.
"Jangan tanya saya lah, tanya Dirjen atau Kemenhub. Kalau kita hanya operator," jelasnya saat uji coba rel KRL Commuterline di lokasi longsor, Cilebut, Bogor.
Meski demikian pihaknya berjanji segera memperbaiki fasilitas KRL yang terputus karena longsor tanpa harus menunggu anggaran turun dari pemerintah.
"Enggak perlu nunggu pengajuan kemudian disetujui. Kita akan pakai anggaran yang ada di PT KAI saja," jelasnya.
Berdasarkan informasi diperoleh, biaya perbaikan hingga jalur KRL kembali normal dua jalur diperkirakan memakan biaya lebih dari Rp1 miliar. Karena kerusakan rel dan listrik aliran atas (LAA) akibat longsor cukup parah.
Pihak PT KAI menargetkan dua jalur tersebut akan kembali normal dengan memakan waktu selama 21 hari. Sedangkan jalur I (Bogor-Jakarta), dua hingga tiga hari kedepan setelah dilakukan uji coba menggunakan KRL Commuterline sebanyak dua kali.
"Silakan tanya ke saja ke PT KAI yang lebih tahu, kalau kita hanya regulator," ujar Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono saat ditemui di lokasi longsor rel Cilebut, Bogor, Senin (26/11/2012).
Meski demikian, dia mengakui pihaknya yang memiliki kewenangan penuh dalam penyediaan dan perawatan sarana prasarana transportasi.
"Iya memang itu kewenangan kita, hanya tetap PT KAI yang mengusulkan anggaran biaya perbaikan ini," katanya.
Sikap serupa juga diungkapkan Direktur Utama PT KAI Ignasius Jonan. Menurutnya masalah anggaran/biaya perawatan sarana prasarana adalah kewajiban Dirjen Perkeretaapian di bawah Kemenhub.
"Jangan tanya saya lah, tanya Dirjen atau Kemenhub. Kalau kita hanya operator," jelasnya saat uji coba rel KRL Commuterline di lokasi longsor, Cilebut, Bogor.
Meski demikian pihaknya berjanji segera memperbaiki fasilitas KRL yang terputus karena longsor tanpa harus menunggu anggaran turun dari pemerintah.
"Enggak perlu nunggu pengajuan kemudian disetujui. Kita akan pakai anggaran yang ada di PT KAI saja," jelasnya.
Berdasarkan informasi diperoleh, biaya perbaikan hingga jalur KRL kembali normal dua jalur diperkirakan memakan biaya lebih dari Rp1 miliar. Karena kerusakan rel dan listrik aliran atas (LAA) akibat longsor cukup parah.
Pihak PT KAI menargetkan dua jalur tersebut akan kembali normal dengan memakan waktu selama 21 hari. Sedangkan jalur I (Bogor-Jakarta), dua hingga tiga hari kedepan setelah dilakukan uji coba menggunakan KRL Commuterline sebanyak dua kali.
(rsa)
