Anggaran perjalanan DPRD Bone membengkak
Selasa, 13 November 2012 - 18:50 WIB
Anggaran perjalanan DPRD Bone membengkak
A
A
A
Sindonews.com - Anggaran perjalanan dinas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bone membengkak Rp800 juta.
Penambahan anggaran perjalanan dinas dewan tersebut diakui oleh Sekretaris DPRD Bone Andi Ruslan. Dia mengatakan pada penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan tahun 2012 ini, bertambah sebesar Rp800 juta.
"Anggaran tersebut harus dihabiskan dalam satu bulan," katanya di Bone, Selasa (13/11/2012).
Ruslan menjelaskan, sekalipun anggaran perjalanan dinas dewan bertambah namun sebenarnya anggaran untuk dewan tidak ada penambahan. Perjalanan dinas itu diambilkan dari anggaran pokok untuk tunjangan perumahan bagi anggota DPRD.
Menurut Ruslan, tunjangan perumahan dewan untuk tahun ini ditiadakan, sehingga dananya dialihkan untuk perjalanan dinas dewan. Perjalanan dinas itu untuk dinas di dalam kabupaten, diluar kabupaten maupun diluar provinsi Sulsel.
"Anggaran dewan sebenarnya tetap, yakni sebesar Rp14 milyar untuk tahun 2012, namun karena ada dana sebesar Rp800 juta untuk tunjangan perumahan, tapi tidak digunakan, dari pada dikembalikan ke negara, lebih baik digeser ke biaya perjalanan dinas saja," ucap Ruslan.
Mengenai tekhnis dan jadwal perjalanan dinas dewan, Ruslan belum mengetahui mau dipakai kemana anggaran tersebut. Karena teknis dan jadwalnya ditentukan oleh komisi masing-masing yang ada di DPRD.
"Sekretariat tidak menangani kemana dan kapan dana itu dipakai, kami hanya memproses administrasinya saja," katanya.
Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bone Asia Andi Pananrangi mengatakan dialihkannya tunjangan perumahan ke perjalanan dinas dewan itu didasarkan atas kebutuhan organisasi dewan.
"Ada beberapa perda yang sementara dalam proses perampungan, dan membutuhkan perbandingan study banding dan konsultasi, seperti perda transparansi, akuntabiltas dan partisipatif pemerintahan, perda rencana tata ruang dan wilayah," ucap Asia.
Asia mengatakan kedua Perda tersebut mendesak untuk diselesaikan, dan memiliki nilai strategis untuk pembangunan Bone.
"Ini semua butuh biaya, karena kita tidak mau Perda yang dibikin kali ini hanya sekedar menjadi daftar Perda tanpa manfaat dimasyarakat," kata Asia.
Penambahan anggaran perjalanan dinas dewan tersebut diakui oleh Sekretaris DPRD Bone Andi Ruslan. Dia mengatakan pada penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan tahun 2012 ini, bertambah sebesar Rp800 juta.
"Anggaran tersebut harus dihabiskan dalam satu bulan," katanya di Bone, Selasa (13/11/2012).
Ruslan menjelaskan, sekalipun anggaran perjalanan dinas dewan bertambah namun sebenarnya anggaran untuk dewan tidak ada penambahan. Perjalanan dinas itu diambilkan dari anggaran pokok untuk tunjangan perumahan bagi anggota DPRD.
Menurut Ruslan, tunjangan perumahan dewan untuk tahun ini ditiadakan, sehingga dananya dialihkan untuk perjalanan dinas dewan. Perjalanan dinas itu untuk dinas di dalam kabupaten, diluar kabupaten maupun diluar provinsi Sulsel.
"Anggaran dewan sebenarnya tetap, yakni sebesar Rp14 milyar untuk tahun 2012, namun karena ada dana sebesar Rp800 juta untuk tunjangan perumahan, tapi tidak digunakan, dari pada dikembalikan ke negara, lebih baik digeser ke biaya perjalanan dinas saja," ucap Ruslan.
Mengenai tekhnis dan jadwal perjalanan dinas dewan, Ruslan belum mengetahui mau dipakai kemana anggaran tersebut. Karena teknis dan jadwalnya ditentukan oleh komisi masing-masing yang ada di DPRD.
"Sekretariat tidak menangani kemana dan kapan dana itu dipakai, kami hanya memproses administrasinya saja," katanya.
Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bone Asia Andi Pananrangi mengatakan dialihkannya tunjangan perumahan ke perjalanan dinas dewan itu didasarkan atas kebutuhan organisasi dewan.
"Ada beberapa perda yang sementara dalam proses perampungan, dan membutuhkan perbandingan study banding dan konsultasi, seperti perda transparansi, akuntabiltas dan partisipatif pemerintahan, perda rencana tata ruang dan wilayah," ucap Asia.
Asia mengatakan kedua Perda tersebut mendesak untuk diselesaikan, dan memiliki nilai strategis untuk pembangunan Bone.
"Ini semua butuh biaya, karena kita tidak mau Perda yang dibikin kali ini hanya sekedar menjadi daftar Perda tanpa manfaat dimasyarakat," kata Asia.
(ysw)
