Dishub DIY cermati wacana penggratisan Trans Jogja
Sabtu, 10 November 2012 - 18:18 WIB
Dishub DIY cermati wacana penggratisan Trans Jogja
A
A
A
Sindonews.com - Dinas Perhubungan DIY mencermati wacana penggratisan layanan transportasi darat Trans Jogja mulai akhir 2012. Pencermatan dilakukan dengan melibatkan dua instansi lain Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset (DPPKA) serta Biro Hukum Pemda DIY.
Aturan hukum menjadi bagian utama yang harus dicermati untuk mengeluarkan kebijakan tersebut. Selain mencegah terjadinya pelanggaran aturan, juga dibutuhkan pencermatan dibuatnya kebijakan seperti Keputusan Gubernur untuk menjadi landasan hukum dari kebijakan penggratisan.
"Dapat dilakukan sepanjang peraturannya memungkinkan. Kita akan cermati dulu aturan hukum yang ada," ujar Kepala Dishubkominfo DIY Tjipto Haribawa, Sabtu (10/11/2012)
Faktor lain yang mendasari perlunya pencermatan adalah adanya perhitungan pendapatan daerah. Meski mendapatkan subsidi dari pemerintah daerah untuk operasionalisasi Trans Jogja, setiap tahun Trans Jogja juga diharapkan dapat memberikan pemasukan bagi pemerintah daerah.
Sebelumnya, mencuat wacana penggratisan layanan Trans Jogja pada jam-jam tertentu setiap harinya. Wacana sementara kebijakan yang diharapkan dapat mendorong peningkatan kepercayaan masyarakat tersebut dapat dilakukan antara pukul 18.00-22.00 WIB.
Kalangan Komisi C DPRD DIY berharap langkah tersebut dapat direalisasikan di dua bulan terakhir 2012 ini. "Kami ingin bisa dilaksanakan bulan ini sampai Desember," jelas Wakil Ketua Komisi C DPRD DIY Arif Rahman Hakim.
Dari sisi hukum disebutkan Politikus PKS tersebut, wacana penggratisan tarif Trans Jogja sangat mungkin dilakukan. Dari sisi pendapatan, disebutkannya jam-jam yang ditawarkan untuk penggratisan bukan saat peak sesion penumpang.
Hasil evaluasi yang dilakukan, pada malam hari penumpang Trans Jogja cenderung sepi. "selama ini ketika malam hari Trans Jogja relatif sepi penumpang," tandasnya.
Pelayanan gratis ditegaskan Arif, diharapkan dapat mendorong kenaikan target pendapatan Trans Jogja di 2013 sebesar Rp25 miliar. Pada 2012 ini disebutkannya, pendapatan Trans Jogja hanya mencapai Rp17,5 miliar.
Aturan hukum menjadi bagian utama yang harus dicermati untuk mengeluarkan kebijakan tersebut. Selain mencegah terjadinya pelanggaran aturan, juga dibutuhkan pencermatan dibuatnya kebijakan seperti Keputusan Gubernur untuk menjadi landasan hukum dari kebijakan penggratisan.
"Dapat dilakukan sepanjang peraturannya memungkinkan. Kita akan cermati dulu aturan hukum yang ada," ujar Kepala Dishubkominfo DIY Tjipto Haribawa, Sabtu (10/11/2012)
Faktor lain yang mendasari perlunya pencermatan adalah adanya perhitungan pendapatan daerah. Meski mendapatkan subsidi dari pemerintah daerah untuk operasionalisasi Trans Jogja, setiap tahun Trans Jogja juga diharapkan dapat memberikan pemasukan bagi pemerintah daerah.
Sebelumnya, mencuat wacana penggratisan layanan Trans Jogja pada jam-jam tertentu setiap harinya. Wacana sementara kebijakan yang diharapkan dapat mendorong peningkatan kepercayaan masyarakat tersebut dapat dilakukan antara pukul 18.00-22.00 WIB.
Kalangan Komisi C DPRD DIY berharap langkah tersebut dapat direalisasikan di dua bulan terakhir 2012 ini. "Kami ingin bisa dilaksanakan bulan ini sampai Desember," jelas Wakil Ketua Komisi C DPRD DIY Arif Rahman Hakim.
Dari sisi hukum disebutkan Politikus PKS tersebut, wacana penggratisan tarif Trans Jogja sangat mungkin dilakukan. Dari sisi pendapatan, disebutkannya jam-jam yang ditawarkan untuk penggratisan bukan saat peak sesion penumpang.
Hasil evaluasi yang dilakukan, pada malam hari penumpang Trans Jogja cenderung sepi. "selama ini ketika malam hari Trans Jogja relatif sepi penumpang," tandasnya.
Pelayanan gratis ditegaskan Arif, diharapkan dapat mendorong kenaikan target pendapatan Trans Jogja di 2013 sebesar Rp25 miliar. Pada 2012 ini disebutkannya, pendapatan Trans Jogja hanya mencapai Rp17,5 miliar.
(lns)
