KPU DIY mulai verifikasi faktual 16 parpol
Rabu, 31 Oktober 2012 - 15:42 WIB
KPU DIY mulai verifikasi faktual 16 parpol
A
A
A
Sindonews.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mulai melakukan verifikasi faktual terhadap 16 partai politik yang dinyatakan lolos administrasi.
Proses verifikasi faktual ini dilakukan selama empat hari, hingga 3 November 2012 mendatang. Setiap harinya, empat partai politik akan diverifikasi.
"16 partai kita bagi menjadi empat bagian. Mulai hari ini, setiap bagian kita datangi untuk verifikasi faktualnya," tandas Kepala Divisi Hukum dan Hubungan Antar Lembaga KPU DIY, Miftahul Alfin, Rabu (31/10/2012).
Menurutnya, verifikasi faktual hanya akan dilakukan untuk pengurusan partai politik di level Kabupaten dan Kota. Dari data sementara yang diberikan ke KPU, sebagian besar dari 16 partai politik itu memiliki pengurus di Kabupaten dan Kota.
Sementara peraturan perundangan menyebutkan, partai politik harus memiliki pengurusan di 75 persen Kabupaten Kota di setiap Provinsi.
"Kalau di DIY ini minimalnya ada pengurusan di empat dari lima Kabupaten dan Kota," tambahnya.
Hasil verifikasi faktual akan dilaporkan kepada partai politik antara 7 hingga 10 November. Bagi partai yang belum lolos verifikasi faktual, akan mendapatkan kesempatan melakukan perbaikan berkas yang dinyatakan belum memenuhi syarat faktual.
Proses verifikasi faktual ini dilakukan selama empat hari, hingga 3 November 2012 mendatang. Setiap harinya, empat partai politik akan diverifikasi.
"16 partai kita bagi menjadi empat bagian. Mulai hari ini, setiap bagian kita datangi untuk verifikasi faktualnya," tandas Kepala Divisi Hukum dan Hubungan Antar Lembaga KPU DIY, Miftahul Alfin, Rabu (31/10/2012).
Menurutnya, verifikasi faktual hanya akan dilakukan untuk pengurusan partai politik di level Kabupaten dan Kota. Dari data sementara yang diberikan ke KPU, sebagian besar dari 16 partai politik itu memiliki pengurus di Kabupaten dan Kota.
Sementara peraturan perundangan menyebutkan, partai politik harus memiliki pengurusan di 75 persen Kabupaten Kota di setiap Provinsi.
"Kalau di DIY ini minimalnya ada pengurusan di empat dari lima Kabupaten dan Kota," tambahnya.
Hasil verifikasi faktual akan dilaporkan kepada partai politik antara 7 hingga 10 November. Bagi partai yang belum lolos verifikasi faktual, akan mendapatkan kesempatan melakukan perbaikan berkas yang dinyatakan belum memenuhi syarat faktual.
(rsa)
