Jokowi gandeng BPKP awasi keuangan Jakarta
Selasa, 30 Oktober 2012 - 10:41 WIB
Jokowi gandeng BPKP awasi keuangan Jakarta
A
A
A
Sindonews.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menjadi pengawas pengelolaan keuangan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Kepada wartawan, mantan Wali Kota Solo itu mengatakan, dirinya bisa lebih fokus untuk turun kelapangan menyelesaikan persoalan di Jakarta, karena ada BPKP yang mengawasi keuangan di internal Pemprov.
"Kesepakatan dengan BPKP mencapai konkret, yang mengawasi keuangan sudah ada. Saya tinggal pergi ke kali, dan ke sungai," katanya di Kantor BPKP, Jakarta, Selasa (30/10/2012).
Dalam kesempatan itu, Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta juga menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan BPKP terkait pengawasan pengelolaan keuangan di Pemprov DKI Jakarta.
Jokowi mengungkapkan, MoU dengan BPK dilakukan untuk mengantisipasi adanya penyelewengan anggaran yang dilakukan jajarannya. Pasalnya, DKI Jakarta memiliki anggaran yang besar, dan diperkirakan akan mencapai Rp150 triliun dalam tiga tahun mendatang.
"Di Solo, saya hanya megang Rp3,5 triliun. Sementara Jakarta tiga tahun mendatang anggarannya bisa mencapai Rp150 triliun. Kalau anggaran besar ini tidak ada pengawasan, tidak ada pendampingan, dan setiap hari saya disuruh melototin uang, ke kali-nya kapan?" ujarnya.
Selain itu, dia juga berharap agar BPKP bisa menjaga agar anggaran DKI Jakarta digunakan secara tepat sasaran. Sehingga bisa langsung digunakan, dan dirasakan oleh masyarakat Jakarta.
Kepada wartawan, mantan Wali Kota Solo itu mengatakan, dirinya bisa lebih fokus untuk turun kelapangan menyelesaikan persoalan di Jakarta, karena ada BPKP yang mengawasi keuangan di internal Pemprov.
"Kesepakatan dengan BPKP mencapai konkret, yang mengawasi keuangan sudah ada. Saya tinggal pergi ke kali, dan ke sungai," katanya di Kantor BPKP, Jakarta, Selasa (30/10/2012).
Dalam kesempatan itu, Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta juga menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan BPKP terkait pengawasan pengelolaan keuangan di Pemprov DKI Jakarta.
Jokowi mengungkapkan, MoU dengan BPK dilakukan untuk mengantisipasi adanya penyelewengan anggaran yang dilakukan jajarannya. Pasalnya, DKI Jakarta memiliki anggaran yang besar, dan diperkirakan akan mencapai Rp150 triliun dalam tiga tahun mendatang.
"Di Solo, saya hanya megang Rp3,5 triliun. Sementara Jakarta tiga tahun mendatang anggarannya bisa mencapai Rp150 triliun. Kalau anggaran besar ini tidak ada pengawasan, tidak ada pendampingan, dan setiap hari saya disuruh melototin uang, ke kali-nya kapan?" ujarnya.
Selain itu, dia juga berharap agar BPKP bisa menjaga agar anggaran DKI Jakarta digunakan secara tepat sasaran. Sehingga bisa langsung digunakan, dan dirasakan oleh masyarakat Jakarta.
(lil)
