Pemprov DKI didesak tambah RTH
Pemprov DKI didesak tambah RTH
A
A
A
Sindonews.com — Kondisi udara di wilayah DKI Jakarta diakui sangat memprihatinkan. Oleh karenanya Pemerintah Provinsi DKI diminta untuk menambah Ruang Terbuka Hijau (RTH).
Namun, Provinsi (Pemprov) DKI kesulitan untuk menambah kuantitas RTH, mengingat tidak ada lahan lagi yang cukup dan memadai.
Direktur Perkotaan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) Joess Air Lubis, mengakui sangat sulit mencari lahan di Jakarta untuk dijadikan sebagai RTH publik.
Sejumlah kawasan telah berubah fungsi sebagai gedung perkantoran, pemukiman dan gedung komersial lainnya. Maka tak heran apabila saat ini kondisi udara di Jakarta sangat memprihatinkan. Warga tetap harus menjaga udara di kota metropolitan ini dengan meningkatkan kualitas ketersediaan RTH.
"Sulit mencari RTH publik di Jakarta. Yang ada pun kondisinya kurang baik untuk dinikmati masyarakat," ujar Joess Air Lubis di sela-sela kampanye RTH di Taman Langsat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (28/10/2012).
Dalam acara Kampanye Hidden Park bertajuk "Aksi Kami Peduli Taman Kota", Joess mengatakan, di dalam amanat UU Nomor 26/2007 tentang Penataan Ruang (UUPR), setiap wilayah kota dan kabupaten diwajibkan menyediakan ruang terbuka hijau (RTH) minimal 30 persen dari luas wilayah daerah. Sedangkan saat ini luas RTH publik di Jakarta baru 9,6 persen. Jumlah ini jauh dari batas minimal.
Ke depan Pemprov DKI Jakarta harus berusaha menambah kuantitas RTH ini. Dalam regulasi yang ada yakni Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta 2011-2030, mewajibkan 14 persen RTH dari lahan yang ada.
Mensiasati hal tersebut, kata Joess, pihaknya tetap meminta jajaran Pemprov DKI Jakarta dan warganya untuk menambah RTH. Khusus untuk Pemprov DKI Jakarta bisa membeli lahan masyarakat atau swasta untuk dijadikan sebagai RTH publik. Sedangkan masyarakat dimintakan untuk membuat RTH private di rumahnya.
"Minimal 20 persen dari luas lahan rumah ada taman di rumah warga. Dengan adanya taman itu berarti masyarakat telah ikut berkontribusi terhadap ketersediaan RTH di ibukota ini," tandasnya.
Namun, Provinsi (Pemprov) DKI kesulitan untuk menambah kuantitas RTH, mengingat tidak ada lahan lagi yang cukup dan memadai.
Direktur Perkotaan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) Joess Air Lubis, mengakui sangat sulit mencari lahan di Jakarta untuk dijadikan sebagai RTH publik.
Sejumlah kawasan telah berubah fungsi sebagai gedung perkantoran, pemukiman dan gedung komersial lainnya. Maka tak heran apabila saat ini kondisi udara di Jakarta sangat memprihatinkan. Warga tetap harus menjaga udara di kota metropolitan ini dengan meningkatkan kualitas ketersediaan RTH.
"Sulit mencari RTH publik di Jakarta. Yang ada pun kondisinya kurang baik untuk dinikmati masyarakat," ujar Joess Air Lubis di sela-sela kampanye RTH di Taman Langsat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (28/10/2012).
Dalam acara Kampanye Hidden Park bertajuk "Aksi Kami Peduli Taman Kota", Joess mengatakan, di dalam amanat UU Nomor 26/2007 tentang Penataan Ruang (UUPR), setiap wilayah kota dan kabupaten diwajibkan menyediakan ruang terbuka hijau (RTH) minimal 30 persen dari luas wilayah daerah. Sedangkan saat ini luas RTH publik di Jakarta baru 9,6 persen. Jumlah ini jauh dari batas minimal.
Ke depan Pemprov DKI Jakarta harus berusaha menambah kuantitas RTH ini. Dalam regulasi yang ada yakni Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta 2011-2030, mewajibkan 14 persen RTH dari lahan yang ada.
Mensiasati hal tersebut, kata Joess, pihaknya tetap meminta jajaran Pemprov DKI Jakarta dan warganya untuk menambah RTH. Khusus untuk Pemprov DKI Jakarta bisa membeli lahan masyarakat atau swasta untuk dijadikan sebagai RTH publik. Sedangkan masyarakat dimintakan untuk membuat RTH private di rumahnya.
"Minimal 20 persen dari luas lahan rumah ada taman di rumah warga. Dengan adanya taman itu berarti masyarakat telah ikut berkontribusi terhadap ketersediaan RTH di ibukota ini," tandasnya.
(lns)
Explore More