Warga 9 desa sambangi kantor desa OKI
Rabu, 24 Oktober 2012 - 18:25 WIB
Warga 9 desa sambangi kantor desa OKI
A
A
A
Sindonews.com – Ratusan Warga dari sembilan desa di Kecamatan Cengal dan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) mendatangi kantor Bupati OKI. Kedatangan mereka menuntut Kebun Plasma dari PT Lonsum Tbk yang seharusnya menjadi hak mereka. Jika tidak berikan kebun Karet Plasma Warga meminta agar lahan mereka di gantirugi oleh PT lonsum.
Ratusan warga dari sembilan desa tersebut tergabung dalam Aliansi Rakyat Menggungat yang di koordinator oleh Ali Hanafia. Masyarakat juga memiliki data jika kebun plasma dari PT lonsum tersebut di kuasai oleh orang-orang tertentu dan bukan diperuntukan kepada masyarakat asli setempat. Di dalam data yang didapat satu orang ada yang memiliki surat plasma sebanyak 20-100.
Kedatangan masyarakat ini mendapat pengawalan ketat dari aparat Kepolisian Resor (Polres) OKI. Massa berorasi di halaman kantor bupati OKI.
“Kembalikan lahan kami, ganti rugi lahan kami yang dirampasKami minta Pemkab OKI membantu mendata ulang lahan. Kami sudah muak dengan janji-janji,” kata Ali hanafia menjelaskan saat unjuk rasa, Rabu (24/10/2012).
Sekitar 30 menit berorasi di halaman kantor Bupati, akhirnya perwakilan massa diterima tim terpadu penanggulangan sengketa lahan dan tapal batas untuk berdialog di ruang rapat Bende Seguguk (BS) I Setda OKI. Dalam pertemuan tersebut data pembagian plasma yang diterima warga dari KUD sama sekali tidak transparan karena hanya tercantum nama dan tidak tercantum alamat dan areal tanah yang dimiliki. Sebaliknya kata Ali Hanafiah, ada alamat dan areal tanah namun tidak ada nama yang jelas.
“Dari data yang kami terima ada 616 jumlah nama penerima plasma. Setelah kami cek di lapangan hanya ada segelintir nama warga yang berdiam di sembilan desa tersebut,” katanya.
Menurut Hanafia, data penerima plasma tersebut direkayasa. Karena itu pihaknya meminta agar data tersebut diperbaharui dan didata ulang oleh Pemkab OKI agar bisa tepat sasaran.“Kami tidak percaya dengan data dari setiap KUD di kecamatan Cengal dan Sungai Menang, semua data tersebut direkayasa dan tidak tepat sasaran,” tegasnya.
Warga mengancam akan melaporkan temuan data tersebut ke jalur hukum jika Pemkab OKI melalui tim terpadu penyeleaian tapal batas tidak bisa membantu menyelesaikan tuntutan warga tersebut.” Kami bisa melaporkan hal ini ke Jalur hukum,” ungkapnya.
Berdasarkan data yang ada bahwa luas Hak Guna Usaha (HGU) PT Lonsum tersebut sebanyak 20 ribu hekater, digantirugi sebanyak 8.500 hektare.
”Pihak PT lonsum harus mendata ulang pemberian lahan plasma agar pemberiannya tepat sasaran,” terang Ali.
Menyikapi hal tersebut, Kabag Pemeritahan, Arif Akhadi yang juga sebagai anggota Tim Terpadu penyelesaian sengekata lahan meminta agar warga bisa bersabar, karena sejak 9 Oktober 2012 kemarin permasalahan tersebut sudah ditangani tim terpadu sengketa lahan yang diketuai Wabup OKI Engga Dewata Zainal.
“Aspirasi ini sudah ditanggai tim terpadu pada 9 Oktober 2012 kemarin. kita butuh data dan harus diproses terlebih dahulu,” kata Arief.
Arief berjanji akan memanggil manajemen PT Lonsum Tbk untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. “Data yang ada ini akan kita pelajari dan di ferfikasi, semua perkembangannya akan kita laporkan langsung ke Bupati OKI, nanti awal September akan diadakan pertemuan dari perwakilan masyarakat, perusahaan dan dari dinas perkebunan,” tandasnya.
Ratusan warga dari sembilan desa tersebut tergabung dalam Aliansi Rakyat Menggungat yang di koordinator oleh Ali Hanafia. Masyarakat juga memiliki data jika kebun plasma dari PT lonsum tersebut di kuasai oleh orang-orang tertentu dan bukan diperuntukan kepada masyarakat asli setempat. Di dalam data yang didapat satu orang ada yang memiliki surat plasma sebanyak 20-100.
Kedatangan masyarakat ini mendapat pengawalan ketat dari aparat Kepolisian Resor (Polres) OKI. Massa berorasi di halaman kantor bupati OKI.
“Kembalikan lahan kami, ganti rugi lahan kami yang dirampasKami minta Pemkab OKI membantu mendata ulang lahan. Kami sudah muak dengan janji-janji,” kata Ali hanafia menjelaskan saat unjuk rasa, Rabu (24/10/2012).
Sekitar 30 menit berorasi di halaman kantor Bupati, akhirnya perwakilan massa diterima tim terpadu penanggulangan sengketa lahan dan tapal batas untuk berdialog di ruang rapat Bende Seguguk (BS) I Setda OKI. Dalam pertemuan tersebut data pembagian plasma yang diterima warga dari KUD sama sekali tidak transparan karena hanya tercantum nama dan tidak tercantum alamat dan areal tanah yang dimiliki. Sebaliknya kata Ali Hanafiah, ada alamat dan areal tanah namun tidak ada nama yang jelas.
“Dari data yang kami terima ada 616 jumlah nama penerima plasma. Setelah kami cek di lapangan hanya ada segelintir nama warga yang berdiam di sembilan desa tersebut,” katanya.
Menurut Hanafia, data penerima plasma tersebut direkayasa. Karena itu pihaknya meminta agar data tersebut diperbaharui dan didata ulang oleh Pemkab OKI agar bisa tepat sasaran.“Kami tidak percaya dengan data dari setiap KUD di kecamatan Cengal dan Sungai Menang, semua data tersebut direkayasa dan tidak tepat sasaran,” tegasnya.
Warga mengancam akan melaporkan temuan data tersebut ke jalur hukum jika Pemkab OKI melalui tim terpadu penyeleaian tapal batas tidak bisa membantu menyelesaikan tuntutan warga tersebut.” Kami bisa melaporkan hal ini ke Jalur hukum,” ungkapnya.
Berdasarkan data yang ada bahwa luas Hak Guna Usaha (HGU) PT Lonsum tersebut sebanyak 20 ribu hekater, digantirugi sebanyak 8.500 hektare.
”Pihak PT lonsum harus mendata ulang pemberian lahan plasma agar pemberiannya tepat sasaran,” terang Ali.
Menyikapi hal tersebut, Kabag Pemeritahan, Arif Akhadi yang juga sebagai anggota Tim Terpadu penyelesaian sengekata lahan meminta agar warga bisa bersabar, karena sejak 9 Oktober 2012 kemarin permasalahan tersebut sudah ditangani tim terpadu sengketa lahan yang diketuai Wabup OKI Engga Dewata Zainal.
“Aspirasi ini sudah ditanggai tim terpadu pada 9 Oktober 2012 kemarin. kita butuh data dan harus diproses terlebih dahulu,” kata Arief.
Arief berjanji akan memanggil manajemen PT Lonsum Tbk untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. “Data yang ada ini akan kita pelajari dan di ferfikasi, semua perkembangannya akan kita laporkan langsung ke Bupati OKI, nanti awal September akan diadakan pertemuan dari perwakilan masyarakat, perusahaan dan dari dinas perkebunan,” tandasnya.
(azh)
