Tentukan UMP, Pemprov DKI janji transparan
Rabu, 24 Oktober 2012 - 15:29 WIB
Tentukan UMP, Pemprov DKI janji transparan
A
A
A
Sindonews.com - Forum Serikat Buruh DKI Jakarta memberikan apresasi terhadap 13 poin hasil putusan pertemuan mereka dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Dalam rapat itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berjanji akan bekerja secara transparan dalam penentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) bagi buruh ibu kota.
"Dia ingin upah transparan dan jelas. Tapi untuk 60 item masalah Kehidupan Hidup Layak (KHL) Pak Basuki belum dapat memutuskan, karena masih akan dilihat dari beberapa item. Dia ingin agar ada angka realistis untuk KHL," ujar Koordinator Aksi Buruh DKI Jakarta, Baris Silitonga di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (24/10/2012).
Namun, menyangkut KHL harus dihitung lebih dulu mulai dari rumah tinggal dan masa kerja. Sehingga, soal KHL tidak bisa diputusan dalam rapat itu. Selain itu, Ahok juga tidak setuju jika UMP buruh ibu kota lebih kecil dari daerah lain.
"Tanggapan Pak Wakil Gubernur setuju, rumah tangga harus dihitung, terus sama dengan masa kerja juga dilihat. Kan juga tidak benar jika DKI UMP lebih murah," katanya.
Sementara itu, ketika disinggung mengenai aksi lanjutan, Baris menuturkan masih akan menunggu pertemuan pada 2 November mendatang."Nanti, kita lihat pertemuan di mana dulu. Apa hasilnya, kalau tidak sepakat yah maaf kepada warga DKI kalau terkena macet lagi," imbaunya.
Dalam rapat itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berjanji akan bekerja secara transparan dalam penentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) bagi buruh ibu kota.
"Dia ingin upah transparan dan jelas. Tapi untuk 60 item masalah Kehidupan Hidup Layak (KHL) Pak Basuki belum dapat memutuskan, karena masih akan dilihat dari beberapa item. Dia ingin agar ada angka realistis untuk KHL," ujar Koordinator Aksi Buruh DKI Jakarta, Baris Silitonga di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (24/10/2012).
Namun, menyangkut KHL harus dihitung lebih dulu mulai dari rumah tinggal dan masa kerja. Sehingga, soal KHL tidak bisa diputusan dalam rapat itu. Selain itu, Ahok juga tidak setuju jika UMP buruh ibu kota lebih kecil dari daerah lain.
"Tanggapan Pak Wakil Gubernur setuju, rumah tangga harus dihitung, terus sama dengan masa kerja juga dilihat. Kan juga tidak benar jika DKI UMP lebih murah," katanya.
Sementara itu, ketika disinggung mengenai aksi lanjutan, Baris menuturkan masih akan menunggu pertemuan pada 2 November mendatang."Nanti, kita lihat pertemuan di mana dulu. Apa hasilnya, kalau tidak sepakat yah maaf kepada warga DKI kalau terkena macet lagi," imbaunya.
(lns)
