Lurah & camat di solo bakal ditindak
Selasa, 16 Oktober 2012 - 15:06 WIB
Lurah & camat di solo bakal ditindak
A
A
A
Sindonews.com - Inspektorat Daerah Kota Solo, Jawa Tengah, membentuk tim untuk menyidang puluhan lurah, camat, dan sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terbukti menghadiri pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, 15 Oktober 2012 lalu.
"Kita akan mengklarifikasinya. Saya (Inspektorat Daerah), BKD (Badan Kepegawaian Daerah), Kabag Pemerintahan, dan Pak Sekda, yang semuanya dikoordinasi Komisi I," kata Inspektorat Daerah Untara di Solo, Jawa Tengah, Selasa (16/10/2012)
Untuk diketahui, rombongan kunjungan kerja (kunker) lurah, camat, dan sejumlah PNS Solo ke Pemkot Jakarta Barat, 15-16 Oktober 2012, berbelok ke gedung DPRD DKI Jakarta
Mereka secara terang-terangan menghadiri pelantikan Jokowi yang disandingkan dengan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Padahal, praktik tersebut terindikasi melanggar aturan kedisiplinan, mengingat kegiatan itu tak teragenda dalam kunker.
"Dalam SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) hanya tertera kunker ke Pemkot Jakarta Barat selama dua hari, 15-16 Oktober 2012. Saya belum bisa mengatakan jenis pelanggaran berat ataukah ringan. Yang jelas saat mereka pulang akan diklarifikasi," ujarnya.
Dia meyakini ada yang memobilisasi keberangkatan PNS Solo ke pelantikan Jokowi di Jakarta. Untuk itulah klarifikasi penting dilakukan, guna memberi pembinaan sekaligus efek jera.
"Kita akan mengklarifikasinya. Saya (Inspektorat Daerah), BKD (Badan Kepegawaian Daerah), Kabag Pemerintahan, dan Pak Sekda, yang semuanya dikoordinasi Komisi I," kata Inspektorat Daerah Untara di Solo, Jawa Tengah, Selasa (16/10/2012)
Untuk diketahui, rombongan kunjungan kerja (kunker) lurah, camat, dan sejumlah PNS Solo ke Pemkot Jakarta Barat, 15-16 Oktober 2012, berbelok ke gedung DPRD DKI Jakarta
Mereka secara terang-terangan menghadiri pelantikan Jokowi yang disandingkan dengan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Padahal, praktik tersebut terindikasi melanggar aturan kedisiplinan, mengingat kegiatan itu tak teragenda dalam kunker.
"Dalam SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) hanya tertera kunker ke Pemkot Jakarta Barat selama dua hari, 15-16 Oktober 2012. Saya belum bisa mengatakan jenis pelanggaran berat ataukah ringan. Yang jelas saat mereka pulang akan diklarifikasi," ujarnya.
Dia meyakini ada yang memobilisasi keberangkatan PNS Solo ke pelantikan Jokowi di Jakarta. Untuk itulah klarifikasi penting dilakukan, guna memberi pembinaan sekaligus efek jera.
(lil)
