Anggaran pelantikan Jokowi besar, birokrasi perlu reformasi
Sabtu, 13 Oktober 2012 - 12:58 WIB
Anggaran pelantikan Jokowi besar, birokrasi perlu reformasi
A
A
A
Sindonews.com - Rencana pelantikan Joko Widodo (Jokowi)-Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih dengan anggaran Rp500 juta dinilai masih terlalu besar, meski sebelumnya sudah ditekan dari Rp1 miliar.
Pengamat politik dari LIPI Siti Zuhro mengatakan, Rp100 juta merupakan angka yang ideal dan cukup masuk akal untuk menggelar sebuah acara pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.
"Itu besar, Rp500 juta itu bisa digunakan untuk pesta luar biasa. Kalau bisa ditekan Rp100 juta itu sudah cukup, bisa makan sampai kenyang," katanya usai diskusi 'Polemik' Sindo Radio di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (13/10/2012).
Dia menilai, dari anggaran tersebut publik sudah bisa membaca apa yang sebenarnya terjadi. Apalagi warga Jakarta sudah berpendidikan menengah keatas, dengan akses informasi yang begitu tinggi.
"Rakyat kan menilai, ya mudah-mudahan tidak Pak Jokowi yang kena," ujarnya.
Apa yang dilakukan birokrasi saat ini, lanjut Zuhro, masih sebatas seremonial semata, dan belum beranjak ke arah substansi. Menurutnya, harus ada gerakan reformasi birokrasi.
"Saya melihat birokrasi di DKI perlu direformasi, harus direformasi. Bangunkan program yang pro kami (rakyat), ini tidak direspon secara seksama oleh birokrasi kita," pungkasnya.
Pengamat politik dari LIPI Siti Zuhro mengatakan, Rp100 juta merupakan angka yang ideal dan cukup masuk akal untuk menggelar sebuah acara pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.
"Itu besar, Rp500 juta itu bisa digunakan untuk pesta luar biasa. Kalau bisa ditekan Rp100 juta itu sudah cukup, bisa makan sampai kenyang," katanya usai diskusi 'Polemik' Sindo Radio di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (13/10/2012).
Dia menilai, dari anggaran tersebut publik sudah bisa membaca apa yang sebenarnya terjadi. Apalagi warga Jakarta sudah berpendidikan menengah keatas, dengan akses informasi yang begitu tinggi.
"Rakyat kan menilai, ya mudah-mudahan tidak Pak Jokowi yang kena," ujarnya.
Apa yang dilakukan birokrasi saat ini, lanjut Zuhro, masih sebatas seremonial semata, dan belum beranjak ke arah substansi. Menurutnya, harus ada gerakan reformasi birokrasi.
"Saya melihat birokrasi di DKI perlu direformasi, harus direformasi. Bangunkan program yang pro kami (rakyat), ini tidak direspon secara seksama oleh birokrasi kita," pungkasnya.
(rsa)
