Polisi bakal tangguhkan penahanan Onih
Jum'at, 05 Oktober 2012 - 16:15 WIB
Polisi bakal tangguhkan penahanan Onih
A
A
A
Sindonews.com - Polres Metro Tangerang Kota yang menangani kasus Onih, buruh PT Panarub Dwikarya yang ditahan karena tuduhan menyebar teror bom, membuka peluang untuk penangguhan penahanan Omih.
"Hingga saat ini, belum ada pihak keluarga yang mengajukan penangguhan penahanan. Kami ingin menyikapinya, tapi semuanya ada proses dan prosedur dalam kepolisian," kata Wakapolres Metro Tangerang Kota, AKBP Hudit, di Tangerang, Banten, Jumat (5/10/2012).
Kalaupun ada surat penangguhan penahanan hari ini, pihaknya tidak dapat serta merta mengabulkan permintaan tersebut. "Kita akan membuka peluang sebesar-besarnya, karena ada aturan yang harus dilalui," tegasnya.
Dengan adanya jaminan dari Ketua Komisi IX DPR RI, DPRD Provinsi Banten, DPRD Kota Tangerang, serta pihak keluarga dan rekan-rekannya, maka akan lebih menguatkan.
Untuk diketahui, Onih ditangkap pada 29 September 2012 di rumahnya dan disangkakan pasal 336 KUHP dan pasal 27 ayat 4 Jo pasal 45 ayat 1 UU nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Pada 1 Oktober Onih resmi dipindahkan dari tahanan Polres Metro Tangerang Kota ke Lapas Wanita Tangerang sebagai tahanan titipan.
Berdasarkan catatan, kasus Onih berawal pada Juli 2012, di mana sekurangnya 2.000 buruh PT Panarub Dwikarya bergabung dengan Serikat Buruh Garmen Tekstil dan Sepatu Gabungan Serikat Buruh Independen (SBGTS-GSBI) PT Panarub Dwikarya, melakukan pemogokan menuntut uang rapelan upah minimum yang belum dibayarkan oleh pihak perusahaan selama tiga bulan.
Akibat pemogokan ini 1.300 buruh dianggap mengundurkan diri oleh pihak perusahaan secara sepihak.
Onih yang terlibat aktif dalam aksi pemogokan merasa kecewa dengan perbuatan perusahaan. Apalagi pada 2010, Onih sempat dikecewakan perusahaan saat dirinya tidak mendapatkan izin mengurus anaknya yang sedang sakit hingga anaknya meninggal dunia.
"Hingga saat ini, belum ada pihak keluarga yang mengajukan penangguhan penahanan. Kami ingin menyikapinya, tapi semuanya ada proses dan prosedur dalam kepolisian," kata Wakapolres Metro Tangerang Kota, AKBP Hudit, di Tangerang, Banten, Jumat (5/10/2012).
Kalaupun ada surat penangguhan penahanan hari ini, pihaknya tidak dapat serta merta mengabulkan permintaan tersebut. "Kita akan membuka peluang sebesar-besarnya, karena ada aturan yang harus dilalui," tegasnya.
Dengan adanya jaminan dari Ketua Komisi IX DPR RI, DPRD Provinsi Banten, DPRD Kota Tangerang, serta pihak keluarga dan rekan-rekannya, maka akan lebih menguatkan.
Untuk diketahui, Onih ditangkap pada 29 September 2012 di rumahnya dan disangkakan pasal 336 KUHP dan pasal 27 ayat 4 Jo pasal 45 ayat 1 UU nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Pada 1 Oktober Onih resmi dipindahkan dari tahanan Polres Metro Tangerang Kota ke Lapas Wanita Tangerang sebagai tahanan titipan.
Berdasarkan catatan, kasus Onih berawal pada Juli 2012, di mana sekurangnya 2.000 buruh PT Panarub Dwikarya bergabung dengan Serikat Buruh Garmen Tekstil dan Sepatu Gabungan Serikat Buruh Independen (SBGTS-GSBI) PT Panarub Dwikarya, melakukan pemogokan menuntut uang rapelan upah minimum yang belum dibayarkan oleh pihak perusahaan selama tiga bulan.
Akibat pemogokan ini 1.300 buruh dianggap mengundurkan diri oleh pihak perusahaan secara sepihak.
Onih yang terlibat aktif dalam aksi pemogokan merasa kecewa dengan perbuatan perusahaan. Apalagi pada 2010, Onih sempat dikecewakan perusahaan saat dirinya tidak mendapatkan izin mengurus anaknya yang sedang sakit hingga anaknya meninggal dunia.
(maf)
