Pemkab Bulukumba didesak bayar TPP PNS
Sabtu, 22 September 2012 - 17:03 WIB
Pemkab Bulukumba didesak bayar TPP PNS
A
A
A
Sindonews.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba mendesak kepada Pemkab Bulukumba segera membayarkan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) yang masih menunggak.
Permintaan pembayaran TPP tersebut karena DPRD bersama Pemkab sudah menyepakati dan dialokasikan dalam APBD 2011 lalu, selama 12 bulan. Hanya saja, realisasi lapangan eksekutif cukup membayarkan delapan bulan, sisanya belum sampai sekarang.
Sekretaris Komisi B DPRD Bulukumba Zulkifli Saiyye mengungkapkan, penghentian pemberian tunjangan ke PNS tidak seharusnya terjadi. Menurut dia, karena sudah dialokasikan dalam APBD selama 12 bulan. “Saya kurang tahu kenapa dihentikan di tengah jalan. Ini perlu penjelasan dari eksekutif,” ungkap Zulkifli menjelaskan, Sabtu (22/9/2012).
Bahkan, Zulkifli menjelaskan, dihentikanya pembayaran TPP ini, maka sisa anggaran empat bulan itu dikemanakan. Alasanya, karena sudah dibahas dalam APBD pokok yang jumlahnya mencapai Rp40 miliar lebih yang diperuntukan bagi pegawai sekitar 8.000 orang.
“Kami harap tunggakan ini dibayarkan. Sebab, sudah masuk dalam agenda APBD. Apalagi, pegawai juga sudah melaksanakan kewajibanya, sekarang giliran pemerintah memenuhi kewajibanya dengan membayar TPP,” ujar Zulkifli.
Dijelaskan, alasan karena pendapatan asli daerah (PAD) tidak mencapai target sehingga dihentikan tidak ada hubunganya. “Kalau memang PAD minim, kenapa bukan sisa anggaran 2011 sebesar Rp35 miliar dialihkan ke pembayaran TPP saja,” kata legislator asal Partai PBB Bulukumba ini.
Zulkifli menyebutkan, perlunya TPP pegawai dibayarkan karena merupakan janji politik bupati terpilih Zainuddin Hasan sebelum Pilkada 2010 lalu kepada PNS. Sehingga alasan penghentian harus jelas supaya tidak menjadi polemik. “Harus dibayarkan karena sudah menjadi janji politik bupati,” terangnya.
Dia mengemukakan, pembayaran tunjangan dihentikan karena kemampuan anggaran daerah tidak cukup lagi, seharusnya ada solusi lain demi menutupi jika memang PAD tak tercapai target. “Kami tidak menerima TPP dihentikan. Pemkab harus membayarkan yang menunggak,” tandasnya.
Terpisah, Kepala Sub Bagian Pemberitaan dan Peliputan Humas Pemkab Bulukumba Asrul Sani mengungkapkan, bahwa permintaan dewan agar sisa anggaran dialihkan ke TPP. Menurut dia, sudah ada prosuder yakni sisa anggaran dialihkan pembayaran utang Pemkab.
“Silpa itu akan digunakan membayar utang pemerintah ke rekanan khususnya program yang menyeberang tahun berikutnya. Jadi, bukan dalam bentuk pembayaran berupa TPP,” ujar Asrul, kepada SINDO.
Dia menjelaskan, penghentian TPP ditengah jalan karena PAD diharapkan bisa menutupi tunjangan pegawai tidak mencapai target. Akibatnya, TPP harus dihentikan dan sudah dibuatkan Peraturan Daerah (Perda) untuk tidak lagi dibayarkan.
“Kita juga sudah sampaikan ke PNS bahwa dihentikan karena keuangan daerah tidak cukup lagi,” tandasnya.
Permintaan pembayaran TPP tersebut karena DPRD bersama Pemkab sudah menyepakati dan dialokasikan dalam APBD 2011 lalu, selama 12 bulan. Hanya saja, realisasi lapangan eksekutif cukup membayarkan delapan bulan, sisanya belum sampai sekarang.
Sekretaris Komisi B DPRD Bulukumba Zulkifli Saiyye mengungkapkan, penghentian pemberian tunjangan ke PNS tidak seharusnya terjadi. Menurut dia, karena sudah dialokasikan dalam APBD selama 12 bulan. “Saya kurang tahu kenapa dihentikan di tengah jalan. Ini perlu penjelasan dari eksekutif,” ungkap Zulkifli menjelaskan, Sabtu (22/9/2012).
Bahkan, Zulkifli menjelaskan, dihentikanya pembayaran TPP ini, maka sisa anggaran empat bulan itu dikemanakan. Alasanya, karena sudah dibahas dalam APBD pokok yang jumlahnya mencapai Rp40 miliar lebih yang diperuntukan bagi pegawai sekitar 8.000 orang.
“Kami harap tunggakan ini dibayarkan. Sebab, sudah masuk dalam agenda APBD. Apalagi, pegawai juga sudah melaksanakan kewajibanya, sekarang giliran pemerintah memenuhi kewajibanya dengan membayar TPP,” ujar Zulkifli.
Dijelaskan, alasan karena pendapatan asli daerah (PAD) tidak mencapai target sehingga dihentikan tidak ada hubunganya. “Kalau memang PAD minim, kenapa bukan sisa anggaran 2011 sebesar Rp35 miliar dialihkan ke pembayaran TPP saja,” kata legislator asal Partai PBB Bulukumba ini.
Zulkifli menyebutkan, perlunya TPP pegawai dibayarkan karena merupakan janji politik bupati terpilih Zainuddin Hasan sebelum Pilkada 2010 lalu kepada PNS. Sehingga alasan penghentian harus jelas supaya tidak menjadi polemik. “Harus dibayarkan karena sudah menjadi janji politik bupati,” terangnya.
Dia mengemukakan, pembayaran tunjangan dihentikan karena kemampuan anggaran daerah tidak cukup lagi, seharusnya ada solusi lain demi menutupi jika memang PAD tak tercapai target. “Kami tidak menerima TPP dihentikan. Pemkab harus membayarkan yang menunggak,” tandasnya.
Terpisah, Kepala Sub Bagian Pemberitaan dan Peliputan Humas Pemkab Bulukumba Asrul Sani mengungkapkan, bahwa permintaan dewan agar sisa anggaran dialihkan ke TPP. Menurut dia, sudah ada prosuder yakni sisa anggaran dialihkan pembayaran utang Pemkab.
“Silpa itu akan digunakan membayar utang pemerintah ke rekanan khususnya program yang menyeberang tahun berikutnya. Jadi, bukan dalam bentuk pembayaran berupa TPP,” ujar Asrul, kepada SINDO.
Dia menjelaskan, penghentian TPP ditengah jalan karena PAD diharapkan bisa menutupi tunjangan pegawai tidak mencapai target. Akibatnya, TPP harus dihentikan dan sudah dibuatkan Peraturan Daerah (Perda) untuk tidak lagi dibayarkan.
“Kita juga sudah sampaikan ke PNS bahwa dihentikan karena keuangan daerah tidak cukup lagi,” tandasnya.
(azh)
