Jokowi-Ahok jangan takut dikeroyok DPRD
Jum'at, 21 September 2012 - 14:35 WIB
Jokowi-Ahok jangan takut dikeroyok DPRD
A
A
A
Sindonews.com – Pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama (Jokowi-Ahok) dinilai tetap akan kuat menjalankan pemerintahan DKI Jakarta, meski hanya didukung oleh dua partai politik (parpol). Pasangan tersebut dianggap memiliki daya tawar yang kuat dengan DPRD DKI Jakarta, karena didukung oleh mayoritas warga Jakarta.
Peneliti Kajian Budaya Universitas Indonesia (UI) Devie Rahmawati mengatakan, pasangan Jokowi-Ahok tak perlu khawatir dengan kepungan parpol di DPRD, selama pasangan itu menawarkan kebijakan dan program populis, dan pro rakyat.
"Track recordnya cukup percaya diri, dukungan partai ternyata tak mampu kalahkan aliansi rakyat. Dengan kemampuannya yang real, mereka tak bisa dicegah oleh parlemen (DPRD) jika mengajukan anggaran dengan inovasi, dan program kreatif yang sederhana. Seperti di Solo yang merapihkan pedagang," katanya di Depok, Jawa Barat, Jumat (21/9/2012).
Dia mengungkapkan, Jokowi-Ahok bisa langsung menggandeng investor dari pihak swasta jika DPRD menolak pengajuan anggaran mereka. "Anggaran bukan masalah, kalau ditolak mereka bisa menggandeng industri. Misalnya, membangun shelter atau program sosial lainnya. Uang tak masalah, jangan khawatir akan dikepung DPRD," ujarnya.
Selain itu, dia juga meminta agar Jokowi-Ahok memprioritaskan program 100 hari kerjanya dengan program yang rasional, dan memprioritaskan program yang langsung menyentuh rakyat.
Terkait reformasi birokrasi, Devie mengatakan, pasangan Jokowi-Ahok harus mampu mengajak seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memulai dari nol.
"Bukan masalah pejabat itu korupsi atau tak korupsi, kalau untuk sekedar menghabisi orang-orang yang berpotensi menyalahgunakan uang negara di masa dulu, lima tahun enggak akan cukup," tandasnya.
Peneliti Kajian Budaya Universitas Indonesia (UI) Devie Rahmawati mengatakan, pasangan Jokowi-Ahok tak perlu khawatir dengan kepungan parpol di DPRD, selama pasangan itu menawarkan kebijakan dan program populis, dan pro rakyat.
"Track recordnya cukup percaya diri, dukungan partai ternyata tak mampu kalahkan aliansi rakyat. Dengan kemampuannya yang real, mereka tak bisa dicegah oleh parlemen (DPRD) jika mengajukan anggaran dengan inovasi, dan program kreatif yang sederhana. Seperti di Solo yang merapihkan pedagang," katanya di Depok, Jawa Barat, Jumat (21/9/2012).
Dia mengungkapkan, Jokowi-Ahok bisa langsung menggandeng investor dari pihak swasta jika DPRD menolak pengajuan anggaran mereka. "Anggaran bukan masalah, kalau ditolak mereka bisa menggandeng industri. Misalnya, membangun shelter atau program sosial lainnya. Uang tak masalah, jangan khawatir akan dikepung DPRD," ujarnya.
Selain itu, dia juga meminta agar Jokowi-Ahok memprioritaskan program 100 hari kerjanya dengan program yang rasional, dan memprioritaskan program yang langsung menyentuh rakyat.
Terkait reformasi birokrasi, Devie mengatakan, pasangan Jokowi-Ahok harus mampu mengajak seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memulai dari nol.
"Bukan masalah pejabat itu korupsi atau tak korupsi, kalau untuk sekedar menghabisi orang-orang yang berpotensi menyalahgunakan uang negara di masa dulu, lima tahun enggak akan cukup," tandasnya.
(lil)
