Jokowi ingatkan netralitas PNS DKI
Selasa, 18 September 2012 - 13:25 WIB
Jokowi ingatkan netralitas PNS DKI
A
A
A
Sindonews.com - Calon Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengingatkan PNS Ibu Kota untuk menggunakan hak pilihnya sesuai hati nurani pada pemungutan suara Pilgub 20 September 2012.
Imbauan ini dikarenakan ada upaya pemenangan calon lainnya dengan menggunakan kekuatan birokrasi pemerintahan.
“Saya tidak khawatir (penggiringan suara PNS), tapi memang ada upaya untuk menggunakan birokrasi. Namun untuk membuktikannya sulit. Saya mengingatkan PNS harus netral, harus dengan kesadaran sendiri untuk memilih,” kata dia di Solo, Jawa Tengah, Selasa (18/9/2012).
Seperti halnya dengan PNS, Jokowi, demikian pria ini akrab disapa, mengingatkan lembaga penyelenggara Pemilu dan pengawas untuk menjunjung tinggi etika. Artinya, Panwaslu dan KPUD DKI Jakarta dituntut berbuat jujur dan adil.
Dalam masa tenang menjelang pemungutan suara Pilgub DKI putaran kedua, Jokowi berusaha keras untuk tidak melanggar ketentuan KPUD.
Ia mengaku telah menurunkan spanduk maupun media sosialisasi politik yang dipasang di luar ruang.
Namun berdasarkan informasi yang diterimanya, Jokowi mengindikasikan masih saja terjadi praktik kecurangan di lapangan.
“Kami menyiapkan 45 ribu saksi untuk disebar di 15 ribu TPS. Pengawasan di setiap TPS mutlak untuk Pilkada jujur dan bersih. Salah satunya mengamati DPT (Daftar Pemilih Tetap). Jangan sampai (dibiarkan) DPT hantu,” kata dia.
Imbauan ini dikarenakan ada upaya pemenangan calon lainnya dengan menggunakan kekuatan birokrasi pemerintahan.
“Saya tidak khawatir (penggiringan suara PNS), tapi memang ada upaya untuk menggunakan birokrasi. Namun untuk membuktikannya sulit. Saya mengingatkan PNS harus netral, harus dengan kesadaran sendiri untuk memilih,” kata dia di Solo, Jawa Tengah, Selasa (18/9/2012).
Seperti halnya dengan PNS, Jokowi, demikian pria ini akrab disapa, mengingatkan lembaga penyelenggara Pemilu dan pengawas untuk menjunjung tinggi etika. Artinya, Panwaslu dan KPUD DKI Jakarta dituntut berbuat jujur dan adil.
Dalam masa tenang menjelang pemungutan suara Pilgub DKI putaran kedua, Jokowi berusaha keras untuk tidak melanggar ketentuan KPUD.
Ia mengaku telah menurunkan spanduk maupun media sosialisasi politik yang dipasang di luar ruang.
Namun berdasarkan informasi yang diterimanya, Jokowi mengindikasikan masih saja terjadi praktik kecurangan di lapangan.
“Kami menyiapkan 45 ribu saksi untuk disebar di 15 ribu TPS. Pengawasan di setiap TPS mutlak untuk Pilkada jujur dan bersih. Salah satunya mengamati DPT (Daftar Pemilih Tetap). Jangan sampai (dibiarkan) DPT hantu,” kata dia.
(ysw)
