145 unit rumah dinas guru rusak
Selasa, 11 September 2012 - 21:10 WIB
145 unit rumah dinas guru rusak
A
A
A
Sindonews.com - Dinas Pendidikan Banyuasin menyatakan kondisi rumah dinas guru (RDG) terutama pada jenjang pendidikan dasar (SD) di Banyuasin sudah banyak rusak. Sebagai perbandingan, dari tidak lebih dari 200 rumah dinas ada di sekolah negeri di Banyuasin, sebanyak 145 dalam kondisi rusak sehingga tidak dapat dihuni.
Atas kondisi ini, Komisi IV DPRD Banyuasin menilai kondisi rumah dinas yang sudah banyak rusak juga mengakibatkan banyak guru, terutama di sekolah perairan Banyuasin memilih tidak menetap di sekitar lokasi sekolah. Akibatnya, para guru harus menempuh lokasi sekolah yang jauh dan akhirnya mempengaruhi jam belajar di sekolah.
“Komisi IV banyak terima laporan keluhan, sebagian besar guru di perairan memilih untuk tidak menetap lokasi sekolah. Penyebabnya, karena kondisi rumah sekolah dinas guru sudah banyak tidak bisa dihuni,” ungkap anggota Komisi IV DPRD Banguasin Irian Setiawan.
Sehingga, dikatakan dia, para guru di perairan lebih memilih menetap di lokasi yang jauh dari lokasi sekolah. Padahal, di perairan Banyuasin, sarana transportasi juga tidak cukup mendukung mobiltas para guru. “Kondisi ini yang mempengaruhi proses pembelajaran tidak efektif di perairan,” katanya.
Karena itu, Pemkab juga harus singkronkan kesejahteraan para guru dengan membangun dan merehab rumah dinas guru, terutama bagi kepala sekolahnya. Pengalamannya, para guru harus menempuh jarak sekolah yang jauh dengan beban biaya transportasi yang tinggi.
Dikonfirmasikan, Kepala Dinas Pendidikan, Darul Qut’ni mengatakan kondisi rumah dinas guru memang sudah banyak yang rusak. Kondisi bangunan rumah dinas guru yang tersebar di Banyuasin, rata-rata dibangun sebelum tahun 1980. Selama ini pun, Dinas Pendidikan Banyuasin hanya beberapa kali melakukan proses rahab. Namun, belum mampu mengcover kebutuhan perbaikan rumah dinas guru.
“Tercatat ada mencapai 145 rumah dinas yang rusak dan tentu tidak mampu dihuni. Kebanyakan berada di kawasan perairan Banyuasin,” katanya.
Guna pembangunan, diakui Darul, pihaknya masih terkendala akan anggaran dan skala pembangunan sarana dan prasarana pendidikan Sekolah Dasar (SD) di Banyuasin. Disdik Banyuasin sedang mengupayakan proses pembangunan ruang kepala sekolah di puluhan SD di Banyuasin. Saat ini, dalam petunjuk teknis bantuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, proses pembangunan lebih diarahkan pada kebutuhan pembangunan perpusatakaan dan ruang kepala sekolah.
“Anggarannya belum ada untuk itu. bantuan yang disalurkan melalui Kementrian malah pada proses pembangunan dan rehab ruang kepala sekolah,” ungkap dia.
Akan tetapi, guna mensiasati kebutuhan biaya operasional bagi guru di Perairan, Disdik memiliki anggaran tambahan biaya transportasi. Setiap bulannya, guru berstatus pegawai negeri mendapatkan bantuan Rp250.000 per bulan.
Atas kondisi ini, Komisi IV DPRD Banyuasin menilai kondisi rumah dinas yang sudah banyak rusak juga mengakibatkan banyak guru, terutama di sekolah perairan Banyuasin memilih tidak menetap di sekitar lokasi sekolah. Akibatnya, para guru harus menempuh lokasi sekolah yang jauh dan akhirnya mempengaruhi jam belajar di sekolah.
“Komisi IV banyak terima laporan keluhan, sebagian besar guru di perairan memilih untuk tidak menetap lokasi sekolah. Penyebabnya, karena kondisi rumah sekolah dinas guru sudah banyak tidak bisa dihuni,” ungkap anggota Komisi IV DPRD Banguasin Irian Setiawan.
Sehingga, dikatakan dia, para guru di perairan lebih memilih menetap di lokasi yang jauh dari lokasi sekolah. Padahal, di perairan Banyuasin, sarana transportasi juga tidak cukup mendukung mobiltas para guru. “Kondisi ini yang mempengaruhi proses pembelajaran tidak efektif di perairan,” katanya.
Karena itu, Pemkab juga harus singkronkan kesejahteraan para guru dengan membangun dan merehab rumah dinas guru, terutama bagi kepala sekolahnya. Pengalamannya, para guru harus menempuh jarak sekolah yang jauh dengan beban biaya transportasi yang tinggi.
Dikonfirmasikan, Kepala Dinas Pendidikan, Darul Qut’ni mengatakan kondisi rumah dinas guru memang sudah banyak yang rusak. Kondisi bangunan rumah dinas guru yang tersebar di Banyuasin, rata-rata dibangun sebelum tahun 1980. Selama ini pun, Dinas Pendidikan Banyuasin hanya beberapa kali melakukan proses rahab. Namun, belum mampu mengcover kebutuhan perbaikan rumah dinas guru.
“Tercatat ada mencapai 145 rumah dinas yang rusak dan tentu tidak mampu dihuni. Kebanyakan berada di kawasan perairan Banyuasin,” katanya.
Guna pembangunan, diakui Darul, pihaknya masih terkendala akan anggaran dan skala pembangunan sarana dan prasarana pendidikan Sekolah Dasar (SD) di Banyuasin. Disdik Banyuasin sedang mengupayakan proses pembangunan ruang kepala sekolah di puluhan SD di Banyuasin. Saat ini, dalam petunjuk teknis bantuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, proses pembangunan lebih diarahkan pada kebutuhan pembangunan perpusatakaan dan ruang kepala sekolah.
“Anggarannya belum ada untuk itu. bantuan yang disalurkan melalui Kementrian malah pada proses pembangunan dan rehab ruang kepala sekolah,” ungkap dia.
Akan tetapi, guna mensiasati kebutuhan biaya operasional bagi guru di Perairan, Disdik memiliki anggaran tambahan biaya transportasi. Setiap bulannya, guru berstatus pegawai negeri mendapatkan bantuan Rp250.000 per bulan.
(azh)
