Hingga kini, berkas pencalonan belum rampung

Hingga kini, berkas pencalonan belum rampung
A
A
A
Sindonews.com - Berkas pencalonan Hamengkubuwono (HB) X dan Pakualam (PA) IX untuk ditetapkan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY masih belum sempurna. Pansus Penetapan mencatat ada dua berkas yang harus mendapatkan perbaikan dan diserahkan paling lambat Kamis 13 September 2012.
Anggota Pansus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY Istianah ZA mengatakan, berkas pernyataan tidak pailit yang diserahkan Keraton dan Pura Pakualaman dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi (PT) DIY. Sementara di dalam UU Keistimewaan DIY, pernyataan tidak pailit tersebut seharusnya dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga Semarang.
Sedangkan sesuai pasal 18 (2) UU 13/2012 tentang Keistimewaan juga disebutkan bahwa surat pencalonan harus dilengkapi dengan meterai. "Materai harus ada, tetapi di suratnya tidak ada. Dua berkas tersebut harus diperbaiki," tandas mantan Wakil Ketua DPRD DIY 2004-2009 tersebut menjelaskan, Selasa (11/9/2012).
Proses verifikasi berkas oleh Pansus Penetapan rencananya akan berlangsung hingga Kamis (13/9/2012). Hal tersebutlah yang menurut Politikus PAN tersebut menjadikan deadline perbaikan berkas diberikan hingga Kamis mendatang. Kendati demikian, surat pemberitahuan kekurangan berkas tersebut baru akan dikirimkan pada Rabu (12/9/2012).
Semenjak penyerahan berkas oleh Keraton dan Pura Pakualaman, Pansus Penetapan langsung menindaklanjuti dengan verifikasi secara administratif. Hingga kemarin belum dapat dipastikan apakah kegiatan tersebut akan diikuti dengan verifikasi faktual.
"Verifikasinya administratif dulu. Kalau untuk faktual melihat kondisi dari fakta berkasnya," ujar Ketua Pansus Penetapan Yoeke Indra Agung Laksana.
Anggota Pansus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY Istianah ZA mengatakan, berkas pernyataan tidak pailit yang diserahkan Keraton dan Pura Pakualaman dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi (PT) DIY. Sementara di dalam UU Keistimewaan DIY, pernyataan tidak pailit tersebut seharusnya dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga Semarang.
Sedangkan sesuai pasal 18 (2) UU 13/2012 tentang Keistimewaan juga disebutkan bahwa surat pencalonan harus dilengkapi dengan meterai. "Materai harus ada, tetapi di suratnya tidak ada. Dua berkas tersebut harus diperbaiki," tandas mantan Wakil Ketua DPRD DIY 2004-2009 tersebut menjelaskan, Selasa (11/9/2012).
Proses verifikasi berkas oleh Pansus Penetapan rencananya akan berlangsung hingga Kamis (13/9/2012). Hal tersebutlah yang menurut Politikus PAN tersebut menjadikan deadline perbaikan berkas diberikan hingga Kamis mendatang. Kendati demikian, surat pemberitahuan kekurangan berkas tersebut baru akan dikirimkan pada Rabu (12/9/2012).
Semenjak penyerahan berkas oleh Keraton dan Pura Pakualaman, Pansus Penetapan langsung menindaklanjuti dengan verifikasi secara administratif. Hingga kemarin belum dapat dipastikan apakah kegiatan tersebut akan diikuti dengan verifikasi faktual.
"Verifikasinya administratif dulu. Kalau untuk faktual melihat kondisi dari fakta berkasnya," ujar Ketua Pansus Penetapan Yoeke Indra Agung Laksana.
(azh)