Panwaslu tidak resposive laporan Jokowi-Ahok
Minggu, 09 September 2012 - 15:54 WIB
Panwaslu tidak resposive laporan Jokowi-Ahok
A
A
A
Sindonews.com - Koordinator Tim Advokasi Jakarta Baru Habiburokhman yang juga bagian dari tim sukses Jokowi-Ahok mempertanyakan laporan kubu Foke-Nara terkait penayangan iklan Prabowo Subianto yang begitu cepat direspon dengan memanggil para pihak terkait dan bahkan menyetop tayangan iklan tersebut sebelum adanya keputusan dari Panwaslu.
"Sementara di sisi lain laporan kami mengenai spanduk Foke-Nara yang mencantumkan logo pemerintah DKI tetap dibiarkan dan hingga kini para pihak yang terlibat belum dipanggil," kata Habib, Minggu (9/9/2012).
Lebih lanjut, Habib mengatakan jika dilihat posisi kasusnya, kedua laporan tersebut sangat mirip karena kapasistas Prabowo dalam iklan tersebut adalah sebagai ketua APPSI, sementara posisi Nachrowi Ramli dalam spanduk tersebut disebutkan sebagai Ketua Bamus Betawi.
"Bahkan laporan kami sebenarnya lebih kuat karena selain ada dugaan kampanye di luar jadwal juga ada dugaan penggunaan anggaran negara untuk kampanye mereka. Karena itu seharusnya Panwaslu berlaku adil dengan mencopot spanduk-spanduk tersebut," katanya.
Selain itu, Habib juga mengkritik sikap Panwaslu bersikap pasif dengan menunggu laporan resmi. Seharusnyan Panwaslu bertindak responsive terhadap informasi yang ada di masyarakat.
"Kasus warga yang disumpah untuk memilih Foke agar mendapatkan Jamkesda yang diberitakan media massa seharusnya segera diusut, karena merupakan pelanggaran Undang-Undang yang sangat serius," paparnya.
"Sementara di sisi lain laporan kami mengenai spanduk Foke-Nara yang mencantumkan logo pemerintah DKI tetap dibiarkan dan hingga kini para pihak yang terlibat belum dipanggil," kata Habib, Minggu (9/9/2012).
Lebih lanjut, Habib mengatakan jika dilihat posisi kasusnya, kedua laporan tersebut sangat mirip karena kapasistas Prabowo dalam iklan tersebut adalah sebagai ketua APPSI, sementara posisi Nachrowi Ramli dalam spanduk tersebut disebutkan sebagai Ketua Bamus Betawi.
"Bahkan laporan kami sebenarnya lebih kuat karena selain ada dugaan kampanye di luar jadwal juga ada dugaan penggunaan anggaran negara untuk kampanye mereka. Karena itu seharusnya Panwaslu berlaku adil dengan mencopot spanduk-spanduk tersebut," katanya.
Selain itu, Habib juga mengkritik sikap Panwaslu bersikap pasif dengan menunggu laporan resmi. Seharusnyan Panwaslu bertindak responsive terhadap informasi yang ada di masyarakat.
"Kasus warga yang disumpah untuk memilih Foke agar mendapatkan Jamkesda yang diberitakan media massa seharusnya segera diusut, karena merupakan pelanggaran Undang-Undang yang sangat serius," paparnya.
(mhd)
