Penggunan SARA bisa hambat kepemimpinan di Jakarta
Kamis, 06 September 2012 - 06:01 WIB
Penggunan SARA bisa hambat kepemimpinan di Jakarta
A
A
A
Sindonews.com - Penggunaan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta, bisa berdampak pada kepemimpinan para kandidat saat terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.
Pakar pendidikan Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Djaali mengatakan, enggan digunakannya isu SARA dalam Pilgub DKI Jakarta, maka akan muncul pihak-pihak yang dilukai. Dari situ lah, kemudian dikhawatirkan akan muncul aksi balas dendam.
"Bahaya dari isu SARA adalah adanya pihak yang merasa dilukai. Itu nantinya bisa menghambat kepemimpinan yang bersangkutan (yang memunculkan isu SARA) ke depan," katanya kepada Sindonews.
Dia mengungkapkan, seharusnya Pilgub DKI Jakarta dijadikan sebagai ajang untuk mencari cagub-cawagub DKI Jakarta yang bisa mewakili seluruh kelompok, bukan hanya sebagian atau mayoritas kelompok yang ada di Jakarta.
Untuk itulah menurutnya, diperlukan etika berpolitik yang tinggi dengan tidak terus menerus memunculkan isu yang bisa memecah belah masyarakat. "Kadang isu SARA ini yang memunculkannya adalah tim sukses si calon, sehingga perlu kearifan dalam berpolitik," ujarnya.
Selain itu, sikap masyarakat yang apatis kepada proses demokrasi di daerah juga menjadi penyebab lain para kandidat menggunakan uang untuk menggaransi langkahnya dalam pemilu kepala daerah.
"Sebagian masyarakat kita kalau menghadapi pilkada atau pemilu, yang dipikirkan dari seorang calon pemimpin hanya uang, bukan pemikiran atau programnya," jelasnya.
Pakar pendidikan Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Djaali mengatakan, enggan digunakannya isu SARA dalam Pilgub DKI Jakarta, maka akan muncul pihak-pihak yang dilukai. Dari situ lah, kemudian dikhawatirkan akan muncul aksi balas dendam.
"Bahaya dari isu SARA adalah adanya pihak yang merasa dilukai. Itu nantinya bisa menghambat kepemimpinan yang bersangkutan (yang memunculkan isu SARA) ke depan," katanya kepada Sindonews.
Dia mengungkapkan, seharusnya Pilgub DKI Jakarta dijadikan sebagai ajang untuk mencari cagub-cawagub DKI Jakarta yang bisa mewakili seluruh kelompok, bukan hanya sebagian atau mayoritas kelompok yang ada di Jakarta.
Untuk itulah menurutnya, diperlukan etika berpolitik yang tinggi dengan tidak terus menerus memunculkan isu yang bisa memecah belah masyarakat. "Kadang isu SARA ini yang memunculkannya adalah tim sukses si calon, sehingga perlu kearifan dalam berpolitik," ujarnya.
Selain itu, sikap masyarakat yang apatis kepada proses demokrasi di daerah juga menjadi penyebab lain para kandidat menggunakan uang untuk menggaransi langkahnya dalam pemilu kepala daerah.
"Sebagian masyarakat kita kalau menghadapi pilkada atau pemilu, yang dipikirkan dari seorang calon pemimpin hanya uang, bukan pemikiran atau programnya," jelasnya.
(lil)
