Ribuan siswa Tulungagung dikutip biaya cabup
Ribuan siswa Tulungagung dikutip biaya cabup
A
A
A
Sindonews.com - DPRD Kabupaten Tulungagung, Jawa Tengah menyelidiki dugaan adanya penarikan dana ke siswa sebesar Rp5.000-Rp10.000 per siswa. Uang itu kabarnya untuk kebutuhan biaya pencalonan salah seorang kepala daerah (bupati). Mengetahui kasus ini, DPRD Tulungagung langsung berupaya melakukan penelusuran.
“Kita akan panggil dinas pendidikan untuk meminta klarifikasi mengenai kabar ini. “Jika benar, tentu semua itu menyalahi ketentuan yang berlaku. Karenanya akan kita usut hingga tuntas,“ ujar Ketua Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kabupaten Tulungagung Suwito kepada wartawan, Senin (3/9/2012).
Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung Isman, membenarkan dirinya juga mendapat tembusan surat tersebut. Namun ia telah melimpahkan penanganan ke Komisi A. “Sebab masalah ini menjadi domain komisi A,“ ujarnya.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Sekolah SMK 01 Rofiq Suyudi yang disebut dalam selebaran sebagai salah satu koordinator penggalangan dana membantah semuanya.
Menurutnya, ia tidak pernah tahu soal pencalonan Kepala Dinas Pendidikan dalam pemilukada. “Saya tidak paham dunia politik. Tidak benar itu semua. Saya tidak pernah melakukan itu,“ ujarnya.
Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung Bambang Setyo Sukardjono belum bisa dihubungi. Beberap kali dikontak ke ponselnya tidak diangkat.
Kabar adanya pungutan liar tersebut tersebar melalui selebaran pemberitahuan yang ditembuskan mulai Bupati Tulungagung, Ketua DPRD, Kepolisian, Kejaksaan hingga Inspektorat.
Dalam selebaran yang terdiri dari dua lembar berkas itu disebutkan, bahwa penarikan dana diinstruksikan langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung Bambang Setyo Sukardjono. Seperti diketahui, Bambang merupakan salah satu bakal calon bupati yang siap bertarung pada pemilukada 31 Januari 2013 mendatang.
Penanggung jawab selebaran liar itu beratas nama Forum Kepala Sekolah (FKS). Ditulis bahwa setiap siswa SMP-SMA dan SMK di Kabupaten Tulungagung diwajibkan menyumbang Rp5.000-Rp10.000.
Sebagian dana yang dihimpun oleh masing-masing kordinator kepala sekolah SMP, SMA dan SMK yang sudah ditunjuk itu digunakan untuk kegiatan open house Bambang Setyo Sukardjono. Faktanya, pada lebaran hari ketiga Bambang memang menggelar open house di kediamanya di Kota Tulungagung.
Masih keterangan di selebaran. Selain memungut siswa, dinas pendidikan juga mematok biaya sebesar Rp 80 juta hingga Rp 150 juta untuk untuk pegawai dinas pendidikan yang ingin menjadi kepala sekolah. Pungutan tersebut rencananya juga akan digunakan sebagai biaya pemilukada mendatang.
“Kita akan panggil dinas pendidikan untuk meminta klarifikasi mengenai kabar ini. “Jika benar, tentu semua itu menyalahi ketentuan yang berlaku. Karenanya akan kita usut hingga tuntas,“ ujar Ketua Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kabupaten Tulungagung Suwito kepada wartawan, Senin (3/9/2012).
Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung Isman, membenarkan dirinya juga mendapat tembusan surat tersebut. Namun ia telah melimpahkan penanganan ke Komisi A. “Sebab masalah ini menjadi domain komisi A,“ ujarnya.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Sekolah SMK 01 Rofiq Suyudi yang disebut dalam selebaran sebagai salah satu koordinator penggalangan dana membantah semuanya.
Menurutnya, ia tidak pernah tahu soal pencalonan Kepala Dinas Pendidikan dalam pemilukada. “Saya tidak paham dunia politik. Tidak benar itu semua. Saya tidak pernah melakukan itu,“ ujarnya.
Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung Bambang Setyo Sukardjono belum bisa dihubungi. Beberap kali dikontak ke ponselnya tidak diangkat.
Kabar adanya pungutan liar tersebut tersebar melalui selebaran pemberitahuan yang ditembuskan mulai Bupati Tulungagung, Ketua DPRD, Kepolisian, Kejaksaan hingga Inspektorat.
Dalam selebaran yang terdiri dari dua lembar berkas itu disebutkan, bahwa penarikan dana diinstruksikan langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung Bambang Setyo Sukardjono. Seperti diketahui, Bambang merupakan salah satu bakal calon bupati yang siap bertarung pada pemilukada 31 Januari 2013 mendatang.
Penanggung jawab selebaran liar itu beratas nama Forum Kepala Sekolah (FKS). Ditulis bahwa setiap siswa SMP-SMA dan SMK di Kabupaten Tulungagung diwajibkan menyumbang Rp5.000-Rp10.000.
Sebagian dana yang dihimpun oleh masing-masing kordinator kepala sekolah SMP, SMA dan SMK yang sudah ditunjuk itu digunakan untuk kegiatan open house Bambang Setyo Sukardjono. Faktanya, pada lebaran hari ketiga Bambang memang menggelar open house di kediamanya di Kota Tulungagung.
Masih keterangan di selebaran. Selain memungut siswa, dinas pendidikan juga mematok biaya sebesar Rp 80 juta hingga Rp 150 juta untuk untuk pegawai dinas pendidikan yang ingin menjadi kepala sekolah. Pungutan tersebut rencananya juga akan digunakan sebagai biaya pemilukada mendatang.
(ysw)
Explore More