Panwaslu pakai sistem online
Senin, 03 September 2012 - 08:52 WIB
Panwaslu pakai sistem online
A
A
A
Sindonews.com - Tidak ingin kecolongan pada putaran kedua, Panwaslu DKI Jakarta akan melakukan pengawasan penghitungan suara dengan sistem online. Sistem yang diberi nama penghitungan Tabulasi Suara Panwaslu Elektronik (e-TSP) tersebut diluncurkan.
Ketua Panwaslu DKI Jakarta Ramdansyah mengatakan, melalui program e-TSP ini, pihaknya ingin mendapatkan data autentik dari masyarakat. Dengan cara memotret formulir C2 dan kemudian langsung mengirimkan ke situs resmi FedJakarta, Panwaslu akan mendapatkan bukti konkret dari masyarakat yang dapat digunakan dalam penghitungan suara.
"Kita ingin mempunyai data dari masyarakat. Formulir C2 Plano itu domain masyarakat dalam pemilu. Pada saat dilakukan pemungutan suara di TPS, nanti akan muncul C2 Plano. Kita ingin masyarakat melindungi haknya, jangan sampai hilang ya itu dengan cara memotret C2 Plano, kemudian mengirimkannya kepada lembaga kita sehingga dapat menjadi bukti autentik,” kata Ramdansyah di Jakarta, Minggu 2 September 2012.
Dia menyebutkan, program e-TSP tersebut juga berfungsi meminimalisasi terjadi potensi jual beli suara dan kesalahan dalam penghitungan. Ramdansyah mengklaim metode ini sebenarnya sudah dilakukan sejak Pemilu 2009 dan pada putaran pertama, namun masih dalam bentuk offline.
"Sebelumnya sudah ada C2 Plano yang dipotret relawan kita yang berjumlah 801 petugas di PPL. Tapi kalau mengandalkan itu, hasilnya masih akan rendah. Sekarang dengan C2 Plano dipotret oleh masyarakat sendiri, rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU DKI Jakarta, dapat kami perkuat. Data rekapitulasi ini nanti kita bandingkan, kita sandingkan, tapi kita tidak serta merta mendahului penghitungan data yang dilakukan oleh KPU Jakarta,” ungkapnya.
Ramdansyah menyebutkan, pihaknya meluncurkan e-TSP tidak untuk menyaingi data KPU DKI Jakarta. Keberadaan sistem milik Panwaslu tersebut hanya sebagai koreksi sehingga bisa menelusuri data-data yang salah. "Kita tidak mau balap-balapan dengan data KPU. Kita hanya mengekor data KPU. Kalaupun ada yang salah, kita bisa mengoreksi atau menelusuri juga di mana data yang salah,' beber Ramdansyah.
Data C1 yang diserahkan oleh KPPS kepada PPL sebanyak 15.059. Ketika masyarakat mengirim data, langsung di-input sehingga melalui foto C2 Plano didapat data otentik. "Kita tidak ingin hanya pasrah diri, ketika KPU melakukan rekapitulasi di tingkat PPS hingga provinsi,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Ketua Umum Forum e-Demokrasi Jakarta Radhar Tribaskoro menyebutkan, program e-TSP ini menjadi cara yang cukup penting digunakan pada putaran kedua. Salah satunya untuk meminimalisasi terjadi politik uang.
"Pertama, kita ingin membangkitkan lagi semangat kerelawanan rakyat untuk membangun negeri. Kedua, kita ingin mengikis politik uang, terutama di proses pemilu karena ini akarnya. Kalau dari pemilu melahirkan pemimpin yang kotor, nanti akan ada kebijakan-kebijakan yang tidak bersih. Ketiga, kita ingin meningkatkan kemampuan panwas untuk bisa menyeimbangkan kemampuan check dan balance-nya dengan KPU,” sebut Radhar.
Dia menambahkan, pihaknya menyadari kekuatan Panwaslu dengan KPU DKI Jakarta tidak dalam posisi yang sama. Tetapi, melalui e-TSP ini, Panwaslu dapat memberikan kemampuan yang sebanding dalam penyuguhan data. "Ini ada dua lembaga yang saling check and balance sebetulnya, tapi power-nya tidak sama. Kekuatan KPUD itu bisa sampai TPS. Tapi Panwaslu tidak sehingga di dalam proses penghitungan suara yang sebelumnya, Panwaslu tidak dapat memberikan kemampuan yang sebanding dalam hal penyuguhan data. Lewat e-TSP ini akan ada data penyeimbang yang diberikan oleh Panwaslu dalam penghitungan,” ungkapnya.
Sementara itu, untuk mengawasi pelaksanaan putaran kedua, Panwaslu merekrut 801 relawan. Anggota Panwaslu DKI Jakarta Abdul Rahman Umar mengatakan, tujuan perekrutan relawan ini untuk membantu kinerja petugas pengawas lapangan (PPL) di setiap kelurahan. Selama ini setiap PPL bertugas untuk satu kelurahan. Pada hari pemungutan PPL akan dibantu oleh tiga relawan. Dalam perekrutan tenaga relawan ini, Panwaslu DKI Jakarta kembali mengajukan anggaran ke Pemprov DKI Jakarta.
Anggaran ini untuk biaya pengganti transportasi dan konsumsi setiap relawan selama bertugas. Besaran dana untuk setiap relawan ini relatif sama dibandingkan putaran pertama. Hanya, waktu kerja mereka dikurangkan dari lima hari menjadi tiga hari sehingga kebutuhan anggaran untuk relawan ini dibutuhkan Rp91.314.000. "Honor mereka relatif sama. Anggaran ini akan diajukan ke Pemprov DKI Jakarta,” kata Abdul Rahman.
Ketua Panwaslu DKI Jakarta Ramdansyah mengatakan, melalui program e-TSP ini, pihaknya ingin mendapatkan data autentik dari masyarakat. Dengan cara memotret formulir C2 dan kemudian langsung mengirimkan ke situs resmi FedJakarta, Panwaslu akan mendapatkan bukti konkret dari masyarakat yang dapat digunakan dalam penghitungan suara.
"Kita ingin mempunyai data dari masyarakat. Formulir C2 Plano itu domain masyarakat dalam pemilu. Pada saat dilakukan pemungutan suara di TPS, nanti akan muncul C2 Plano. Kita ingin masyarakat melindungi haknya, jangan sampai hilang ya itu dengan cara memotret C2 Plano, kemudian mengirimkannya kepada lembaga kita sehingga dapat menjadi bukti autentik,” kata Ramdansyah di Jakarta, Minggu 2 September 2012.
Dia menyebutkan, program e-TSP tersebut juga berfungsi meminimalisasi terjadi potensi jual beli suara dan kesalahan dalam penghitungan. Ramdansyah mengklaim metode ini sebenarnya sudah dilakukan sejak Pemilu 2009 dan pada putaran pertama, namun masih dalam bentuk offline.
"Sebelumnya sudah ada C2 Plano yang dipotret relawan kita yang berjumlah 801 petugas di PPL. Tapi kalau mengandalkan itu, hasilnya masih akan rendah. Sekarang dengan C2 Plano dipotret oleh masyarakat sendiri, rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU DKI Jakarta, dapat kami perkuat. Data rekapitulasi ini nanti kita bandingkan, kita sandingkan, tapi kita tidak serta merta mendahului penghitungan data yang dilakukan oleh KPU Jakarta,” ungkapnya.
Ramdansyah menyebutkan, pihaknya meluncurkan e-TSP tidak untuk menyaingi data KPU DKI Jakarta. Keberadaan sistem milik Panwaslu tersebut hanya sebagai koreksi sehingga bisa menelusuri data-data yang salah. "Kita tidak mau balap-balapan dengan data KPU. Kita hanya mengekor data KPU. Kalaupun ada yang salah, kita bisa mengoreksi atau menelusuri juga di mana data yang salah,' beber Ramdansyah.
Data C1 yang diserahkan oleh KPPS kepada PPL sebanyak 15.059. Ketika masyarakat mengirim data, langsung di-input sehingga melalui foto C2 Plano didapat data otentik. "Kita tidak ingin hanya pasrah diri, ketika KPU melakukan rekapitulasi di tingkat PPS hingga provinsi,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Ketua Umum Forum e-Demokrasi Jakarta Radhar Tribaskoro menyebutkan, program e-TSP ini menjadi cara yang cukup penting digunakan pada putaran kedua. Salah satunya untuk meminimalisasi terjadi politik uang.
"Pertama, kita ingin membangkitkan lagi semangat kerelawanan rakyat untuk membangun negeri. Kedua, kita ingin mengikis politik uang, terutama di proses pemilu karena ini akarnya. Kalau dari pemilu melahirkan pemimpin yang kotor, nanti akan ada kebijakan-kebijakan yang tidak bersih. Ketiga, kita ingin meningkatkan kemampuan panwas untuk bisa menyeimbangkan kemampuan check dan balance-nya dengan KPU,” sebut Radhar.
Dia menambahkan, pihaknya menyadari kekuatan Panwaslu dengan KPU DKI Jakarta tidak dalam posisi yang sama. Tetapi, melalui e-TSP ini, Panwaslu dapat memberikan kemampuan yang sebanding dalam penyuguhan data. "Ini ada dua lembaga yang saling check and balance sebetulnya, tapi power-nya tidak sama. Kekuatan KPUD itu bisa sampai TPS. Tapi Panwaslu tidak sehingga di dalam proses penghitungan suara yang sebelumnya, Panwaslu tidak dapat memberikan kemampuan yang sebanding dalam hal penyuguhan data. Lewat e-TSP ini akan ada data penyeimbang yang diberikan oleh Panwaslu dalam penghitungan,” ungkapnya.
Sementara itu, untuk mengawasi pelaksanaan putaran kedua, Panwaslu merekrut 801 relawan. Anggota Panwaslu DKI Jakarta Abdul Rahman Umar mengatakan, tujuan perekrutan relawan ini untuk membantu kinerja petugas pengawas lapangan (PPL) di setiap kelurahan. Selama ini setiap PPL bertugas untuk satu kelurahan. Pada hari pemungutan PPL akan dibantu oleh tiga relawan. Dalam perekrutan tenaga relawan ini, Panwaslu DKI Jakarta kembali mengajukan anggaran ke Pemprov DKI Jakarta.
Anggaran ini untuk biaya pengganti transportasi dan konsumsi setiap relawan selama bertugas. Besaran dana untuk setiap relawan ini relatif sama dibandingkan putaran pertama. Hanya, waktu kerja mereka dikurangkan dari lima hari menjadi tiga hari sehingga kebutuhan anggaran untuk relawan ini dibutuhkan Rp91.314.000. "Honor mereka relatif sama. Anggaran ini akan diajukan ke Pemprov DKI Jakarta,” kata Abdul Rahman.
(lil)
