37 desa di Blitar Selatan terancam kekeringan
A
A
A
Sindonews.com - Sebanyak 37 desa yang berada di tujuh kecamatan Kabupaten Blitar terdeteksi sebagai wilayah rawan kekeringan. Musim kemarau yang tak kunjung berakhir akan mengancam sebagian besar warga sulit menikmati air bersih. Sebab secara topografi, wilayah selatan Kabupaten Blitar tersebut berupa pegunungan tandus dengan hutan yang telah gundul akibat pembalakan liar.
“Itu yang membuat tujuh kecamatan itu menjadi langganan kekeringan setiap tahunya, “ujar Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blitar Edy Mulyono kepada wartawan, Minggu 2 Sepember 2012.
Tujuh kecamatan tersebut diantaranya Kecamatan Wates, Binangun, Bakung, Panggungrejo, Wonotirto dan Kademangan. Pada musim kemarau ini, sumber air yang berjumlah sedikit, dan biasanya dinikmati secara kolektif oleh sebagian besar warga, mulai tidak mengeluarkan air. Warga dengan ekonomi berkecukupan biasanya memiliki solusi membeli dari truk tangki milik orang luar desa yang mondar mandir menjajakan air.
Sebab seperti diketahui, meski tidak sedikit yang menggantungkan hidup sebagai petani huma di tanah yang gersang, wilayah Blitar selatan menjadi kantong buruh migran yang mengadu nasib ke luar negeri. Kendati demikian secara strata ekonomi sosial, wilayah selatan Kabupaten Blitar tetap terlabeli dengan istilah minus.
Tidak heran untuk warga yang tidak mampu, biasanya nekat “berburu” sumber air yang masih lancar. Mata air tersebut biasanya berada di wilayah yang jauh dari permukiman penduduk.
“Tentunya keadaan seperti ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kekeringan termasuk bencana alam, “terangnya. Secara tekhnis, BPBD telah berkoordinasi dengan pemerintahan desa setempat dan kecamatan. Dari komunikasi yang dilakukan Pemkab Blitar tengah menginvenatrisir berapa banyak kebutuhan bantuan air bersih yang perlu diberikan kepada warga.
“Selain itu, karena ini musim kemarau, kami meminta warga yang bertempat tinggal disana untuk menghindari tindakan yang bisa memicu terjadinya kebakaran. Sebab, di sejumlah tempat di luar daerah, kebakaran, khususnya hutan telah mulai terjadi,“ pungkasnya.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar Abdul Munib meminta penanganan penanggulangan bencana kekeringan segera dilaksanakan. Sebab, untuk semua kegiatan antisipasi bencana, pemkab telah mengalokasikan anggaran.
“Harapanya jangan sampai masyarakat terlanda musibah yang berkepanjangan,“ pungkasnya.
“Itu yang membuat tujuh kecamatan itu menjadi langganan kekeringan setiap tahunya, “ujar Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blitar Edy Mulyono kepada wartawan, Minggu 2 Sepember 2012.
Tujuh kecamatan tersebut diantaranya Kecamatan Wates, Binangun, Bakung, Panggungrejo, Wonotirto dan Kademangan. Pada musim kemarau ini, sumber air yang berjumlah sedikit, dan biasanya dinikmati secara kolektif oleh sebagian besar warga, mulai tidak mengeluarkan air. Warga dengan ekonomi berkecukupan biasanya memiliki solusi membeli dari truk tangki milik orang luar desa yang mondar mandir menjajakan air.
Sebab seperti diketahui, meski tidak sedikit yang menggantungkan hidup sebagai petani huma di tanah yang gersang, wilayah Blitar selatan menjadi kantong buruh migran yang mengadu nasib ke luar negeri. Kendati demikian secara strata ekonomi sosial, wilayah selatan Kabupaten Blitar tetap terlabeli dengan istilah minus.
Tidak heran untuk warga yang tidak mampu, biasanya nekat “berburu” sumber air yang masih lancar. Mata air tersebut biasanya berada di wilayah yang jauh dari permukiman penduduk.
“Tentunya keadaan seperti ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kekeringan termasuk bencana alam, “terangnya. Secara tekhnis, BPBD telah berkoordinasi dengan pemerintahan desa setempat dan kecamatan. Dari komunikasi yang dilakukan Pemkab Blitar tengah menginvenatrisir berapa banyak kebutuhan bantuan air bersih yang perlu diberikan kepada warga.
“Selain itu, karena ini musim kemarau, kami meminta warga yang bertempat tinggal disana untuk menghindari tindakan yang bisa memicu terjadinya kebakaran. Sebab, di sejumlah tempat di luar daerah, kebakaran, khususnya hutan telah mulai terjadi,“ pungkasnya.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar Abdul Munib meminta penanganan penanggulangan bencana kekeringan segera dilaksanakan. Sebab, untuk semua kegiatan antisipasi bencana, pemkab telah mengalokasikan anggaran.
“Harapanya jangan sampai masyarakat terlanda musibah yang berkepanjangan,“ pungkasnya.
(azh)