KPU enggan publikasikan pemilih di lokasi kebakaran
Jum'at, 31 Agustus 2012 - 05:24 WIB
KPU enggan publikasikan pemilih di lokasi kebakaran
A
A
A
Sindonews.com - Banyaknya lokasi kebakaran di wilayah DKI Jakarta dikhawatirkan memicu manipulasi data pemilih pada putaran kedua mendatang. Pasalnya, korban kebakaran tidak lagi memiliki kartu pemilih maupun kartu tanda penduduk (KTP).
Situasi ini dikhawatirkan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memanipulasi suara di lokasi kebakaran. Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi) Jeirry Sumampow mengatakan, lokasi kebakaran harus menjadi perhatian KPU DKI Jakarta. Pihaknya tidak ingin hak pilih korban kebakaran terbengkalai. Karena itulah, dalam pendataan pemilih di lokasi kebakaran, KPU harus memastikan pemilih berdasarkan alamat dan TPS-nya.
Selain itu, KPU juga harus membuat sosialisasi khusus, agar korban kebakaran ini tetap menggunakan hak pilihnya. "Jumlah pemilih di lokasi bekas kebakaran juga besar. Jangan sampai ada manipulasi,” kata Jeirry Sumampow di Jakarta, Kamis 30 Agustus 2012.
Menurut dia, saat ini korban kebakaran masih mengalami keterpurukan akibat musibah yang dialami. Satu sisi hak partisipasi mereka sangat menentukan nasib Jakarta mendatang.
“KPU harus membuat sosialisasi khusus, agar korban kebakaran ini tetap mau menggunakan hak pilih dan tidak terpuruk di dalam kedukaan,” tandasnya.
Sementara itu, anggota KPU DKI Jakarta Pokja Pendataan Pemilih Aminullah mengklaim pendataan terhadap korban kebakaran yang memiliki hak pilih telah dilakukan. Pendataan itu menurunkan tim panitia pemilihan suara (PPS) di tingkat kelurahan.
Setiap PPS memantau TPS-TPS yang pemilihnya menjadi korban kebakaran. Dari pendataan itu dipastikan mereka dapat menggunakan hak pilihnya di putaran kedua, 20 September 2012 nanti. Kendati telah menyelesaikan pendataan tersebut, Aminullah enggan menyebutkan berapa TPS yang pemilihnya menjadi korban kebakaran.
Begitu juga dengan jumlah pemilihnya di setiap TPS, Aminullah tak mau membeberkan. "Kami telah data. Jumlahnya tidak bisa kami sebutkan. Takutnya nanti dipelintir dan dipersoalkan pihak lain,” ungkap Aminullah.
Anggota KPU DKI Jakarta Pokja Sosialiasi Sumarno menambahkan, pada putaran kedua nanti KPU DKI akan mengirimkan undangan memilih kepada masyarakat.
Pendistribusian undangan ini melalui PPS atau kelompok panitia pemungutan suara (KPPS). Setiap petugas dipastikan memberikan undangan kepada pemilih. "Bila tidak ditemukan orangnya, undangannya itu ditahan sampai menemukan pemiliknya,” ujar Sumarno.
Koordinator Bidang Komunikasi dan Media Center Jokowi-Ahok, Budi Purnomo Kartoraharjo, mengatakan pihaknya belum memiliki jumlah pemilih menjadi korban kebakaran.
Pihaknya masih melakukan pengawasan di wilayah masing-masing. "Bila ada warga tidak mendapatkan undangan memilih di putaran kedua nanti, korwil kami akan melaporkan itu ke KPU,” ujarnya.
Sekretaris tim sukses Foke-Nara, Budi Siswanto, mengaku sudah menurunkan tim khusus untuk memantau pemilih menjadi korban kebakaran. Pelaksanaan pendataan itu juga masih berlangsung hingga sekarang. "Kita memfasilitasi warga yang tidak mendapatkan undangan nanti,” kata Budi.
Situasi ini dikhawatirkan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memanipulasi suara di lokasi kebakaran. Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi) Jeirry Sumampow mengatakan, lokasi kebakaran harus menjadi perhatian KPU DKI Jakarta. Pihaknya tidak ingin hak pilih korban kebakaran terbengkalai. Karena itulah, dalam pendataan pemilih di lokasi kebakaran, KPU harus memastikan pemilih berdasarkan alamat dan TPS-nya.
Selain itu, KPU juga harus membuat sosialisasi khusus, agar korban kebakaran ini tetap menggunakan hak pilihnya. "Jumlah pemilih di lokasi bekas kebakaran juga besar. Jangan sampai ada manipulasi,” kata Jeirry Sumampow di Jakarta, Kamis 30 Agustus 2012.
Menurut dia, saat ini korban kebakaran masih mengalami keterpurukan akibat musibah yang dialami. Satu sisi hak partisipasi mereka sangat menentukan nasib Jakarta mendatang.
“KPU harus membuat sosialisasi khusus, agar korban kebakaran ini tetap mau menggunakan hak pilih dan tidak terpuruk di dalam kedukaan,” tandasnya.
Sementara itu, anggota KPU DKI Jakarta Pokja Pendataan Pemilih Aminullah mengklaim pendataan terhadap korban kebakaran yang memiliki hak pilih telah dilakukan. Pendataan itu menurunkan tim panitia pemilihan suara (PPS) di tingkat kelurahan.
Setiap PPS memantau TPS-TPS yang pemilihnya menjadi korban kebakaran. Dari pendataan itu dipastikan mereka dapat menggunakan hak pilihnya di putaran kedua, 20 September 2012 nanti. Kendati telah menyelesaikan pendataan tersebut, Aminullah enggan menyebutkan berapa TPS yang pemilihnya menjadi korban kebakaran.
Begitu juga dengan jumlah pemilihnya di setiap TPS, Aminullah tak mau membeberkan. "Kami telah data. Jumlahnya tidak bisa kami sebutkan. Takutnya nanti dipelintir dan dipersoalkan pihak lain,” ungkap Aminullah.
Anggota KPU DKI Jakarta Pokja Sosialiasi Sumarno menambahkan, pada putaran kedua nanti KPU DKI akan mengirimkan undangan memilih kepada masyarakat.
Pendistribusian undangan ini melalui PPS atau kelompok panitia pemungutan suara (KPPS). Setiap petugas dipastikan memberikan undangan kepada pemilih. "Bila tidak ditemukan orangnya, undangannya itu ditahan sampai menemukan pemiliknya,” ujar Sumarno.
Koordinator Bidang Komunikasi dan Media Center Jokowi-Ahok, Budi Purnomo Kartoraharjo, mengatakan pihaknya belum memiliki jumlah pemilih menjadi korban kebakaran.
Pihaknya masih melakukan pengawasan di wilayah masing-masing. "Bila ada warga tidak mendapatkan undangan memilih di putaran kedua nanti, korwil kami akan melaporkan itu ke KPU,” ujarnya.
Sekretaris tim sukses Foke-Nara, Budi Siswanto, mengaku sudah menurunkan tim khusus untuk memantau pemilih menjadi korban kebakaran. Pelaksanaan pendataan itu juga masih berlangsung hingga sekarang. "Kita memfasilitasi warga yang tidak mendapatkan undangan nanti,” kata Budi.
(lil)
