BNPB alokasikan Rp5,8 M untuk relokasi warga
Kamis, 30 Agustus 2012 - 12:45 WIB
BNPB alokasikan Rp5,8 M untuk relokasi warga
A
A
A
Sindonews.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengalokasikan anggaran sebesar Rp5,8 miliar untuk membantu proses relokasi 235 Kepala Keluarga (KK) Kampung Boy, Batu Gajah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, yang menjadi korban banjir dan longsor beberapa waktu lalu.
"BNPB telah menyalurkan anggaran sebesar Rp5,8 miliar ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku untuk membantu proses relokasi warga Batu Gajah," kata Asisten II Bidang Pembangunan dan Perencanaan Pemkot Ambon, Piet Saimima, kepada wartawan di Balai Kota Ambon, Kamis (30/8/2012).
Menurutnya, berdasarkan penelitian dan rekomendasi tim Geotekonologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Bandung, kawasan Batu Gajah Atas tersebut tidak layak dihuni sehingga harus segera direlokasi ke lokasi baru.
"Rekomendasi LIPI menjadi prioritas utama Pemkot untuk segera merelokasi warga. Dalam waktu dekat tim relokasi akan dilakukan pemetaan lokasi," katanya.
Saimima mengatakan, tim koordinasi Pemkot Ambon dan LIPI sementara melakukan pemetaan lokasi baru guna proses relokasi.
"Setelah pemetaan kami akan menyurati Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu untuk mengalihkan dana ke rekening Pemkot," ujarnya.
Anggaran pembangunan, sebesar Rp59 juta per unit rumah, menggunakan dana sharing BNPB, Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera), Kementerian Sosial (Kemensos) dan bantuan APBD Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemkot Ambon.
"BNPB membantu Rp25 juta per unit rumah, sedangkan sisanya Rp34 juta akan menggunakan dana sharing," katanya.
Dia mengatakan, tahap awal pihaknya akan menyediakan lahan seluas 11 hektare di enam lokasi. Yakni di Desa Tawiri, Hative Besar Kecamatan Teluk Ambon, Desa Passo dan Halong Kecamatan Baguala dan Desa Nusaniwe dan Amahusu Kecamatan Nusaniwe.
"Penetapan lokasi berdasarkan persetujuan enam raja atau kepala desa di Ambon sebagai tanggung jawab bersama warga kota," katanya.
Saimima mengakui, proses relokasi merupakan tugas bersama untuk melindung warga guna mengantisipasi timbulnya korban jiwa akibat bencana alam.
"Dalam waktu dekat kita segera melakukan proses relokasi guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Proses relokasi kita tidak bekerja sendiri tetapi kita berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Maluku dan pemerintah pusat," ujarnya.
"BNPB telah menyalurkan anggaran sebesar Rp5,8 miliar ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku untuk membantu proses relokasi warga Batu Gajah," kata Asisten II Bidang Pembangunan dan Perencanaan Pemkot Ambon, Piet Saimima, kepada wartawan di Balai Kota Ambon, Kamis (30/8/2012).
Menurutnya, berdasarkan penelitian dan rekomendasi tim Geotekonologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Bandung, kawasan Batu Gajah Atas tersebut tidak layak dihuni sehingga harus segera direlokasi ke lokasi baru.
"Rekomendasi LIPI menjadi prioritas utama Pemkot untuk segera merelokasi warga. Dalam waktu dekat tim relokasi akan dilakukan pemetaan lokasi," katanya.
Saimima mengatakan, tim koordinasi Pemkot Ambon dan LIPI sementara melakukan pemetaan lokasi baru guna proses relokasi.
"Setelah pemetaan kami akan menyurati Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu untuk mengalihkan dana ke rekening Pemkot," ujarnya.
Anggaran pembangunan, sebesar Rp59 juta per unit rumah, menggunakan dana sharing BNPB, Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera), Kementerian Sosial (Kemensos) dan bantuan APBD Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemkot Ambon.
"BNPB membantu Rp25 juta per unit rumah, sedangkan sisanya Rp34 juta akan menggunakan dana sharing," katanya.
Dia mengatakan, tahap awal pihaknya akan menyediakan lahan seluas 11 hektare di enam lokasi. Yakni di Desa Tawiri, Hative Besar Kecamatan Teluk Ambon, Desa Passo dan Halong Kecamatan Baguala dan Desa Nusaniwe dan Amahusu Kecamatan Nusaniwe.
"Penetapan lokasi berdasarkan persetujuan enam raja atau kepala desa di Ambon sebagai tanggung jawab bersama warga kota," katanya.
Saimima mengakui, proses relokasi merupakan tugas bersama untuk melindung warga guna mengantisipasi timbulnya korban jiwa akibat bencana alam.
"Dalam waktu dekat kita segera melakukan proses relokasi guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Proses relokasi kita tidak bekerja sendiri tetapi kita berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Maluku dan pemerintah pusat," ujarnya.
(azh)
