Golput berpotensi meningkat
Rabu, 29 Agustus 2012 - 06:59 WIB
Golput berpotensi meningkat
A
A
A
Sindonews.com - Jumlah warga yang tak menggunakan hak pilihnya alias golongan putih (golput) pada putaran kedua mendatang diprediksi meningkat.
Alasannya, sosialisasi dari KPU DKI Jakarta terkait pelaksanaan putaran kedua sangat minim. Dampaknya, banyak masyarakat yang tidak mengetahui detail informasi seputar putaran kedua.
Pada putaran pertama lalu, angka golput mencapai 37 persen, naik 2 persen dibanding Pilkada DKI Jakarta 2007.
Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi) Jeirry Sumampow menyayangkan minimnya sosialisasi dari KPU DKI Jakarta pada putaran kedua.
Berbeda dengan sosialisasi pada putaran pertama, pada sosialisasi pilkada putaran kedua tidak terlihat adanya spanduk dan baliho yang dibuat oleh KPU DKI Jakarta. Pada putaran pertama, spanduk sosialisasi berisi ajakan untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS). Pihaknya khawatir, minimnya sosialisasi akan meningkatkan jumlah golput.
Atas dasar itulah, pihaknya meminta KPU lebih masif melakukan sosialisasi dibandingkan tahap sebelumnya.
“Sosialisasi ini sangat diperlukan,agar masyarakat tetap mau datang dan menggunakan hak politiknya di putaran kedua nanti,” kata Jeiry Sumampow kemarin.
Dia melanjutkan, KPU harus melakukan penyadaran kepada masyarakat Ibu Kota bahwa proses pilkada belum selesai.
Masyarakat masih memiliki tanggung jawab untuk menentukan siapa pemimpin DKI selama 5 tahun mendatang.
“Masyarakat harus membuat pilihannya. Kendatipun hanya terdapat dua calon tersisa. Bagi pemilih yang dulunya tidak memilih kandidat pada putaran pertama ini, pun tetap memilih calon tersebut,” terangnya.
Di samping itu, KPU juga harus membuat metode sosialisasi khusus terhadap korban kebakaran. Sebab, jumlah pemilih di lokasi bekas kebakaran juga besar. Mereka saat ini masih mengalami keterpurukan akibat musibah yang dialami.
Satu sisi hak partisipasi mereka sangat menentukan nasib Jakarta mendatang. “KPU harus membuat sosialisasi khusus. Agar korban kebakaran ini tetap mau menggunakan hak pilih dan tidak terpuruk di dalam kedukaan,” tandasnya.
Sementara, Direktur Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jakarta Wahyu Dinata menambahkan,beberapa waktu lalu sejumlah pemantau pilkada telah menawarkan memberikan bantuan sosialisasi kepada KPU DKI Jakarta.
Mereka yang tergabung di dalam sosialisasi ini di antaranya, KIPP dan JPPR. “Dengan adanya tawaran itu, KPU DKI Jakarta pun sangat berterima kasih dan membantu untuk memberikan pemetaan partisipasi pemilih sampai level kelurahan dan visi misi kandidat,” ujarnya.
Berdasarkan pengalaman KIPP pada 10 kali diskusi, ternyata banyak masyarakat baru mengenal calon secara fisik. Sedangkan, pengetahuan mereka tentang visi-misi para kandidat sangat minim.
Oleh sebab itu, KIPP meminta KPU lebih proaktif menyosialisasikan. “Bukan sebatas tahapan (hari pemungutan suara), tapi juga melakukan pendidikan pemilih kepada masyarakat,” pintanya.
Anggota KPU DKI Jakarta Sumarno mengungkapkan, saat ini pihaknya memproduksi bahan sosialisasi cetak, seperti spanduk, baliho, serta bahan iklan di media massa. Proses produksi ini juga termasuk pencetakan brosur sebanyak 1,5 juta eksemplar.
Brosur itu berisikan profil visi-misi dan program kerja para kandidat. Alat peraga ini nantinya akan didistribusikan ke rumah-rumah, bersamaan dengan penyebaran undangan pemilihan.
“Semua alat peraga sosialisasi itu ditargetkan selesai produksi akhir pekan ini. Dan, di minggu mendatang atau awal September dipasang,” kata Sumarno.
Di samping sosialisasi dalam bentuk alat peraga, KPU juga melakukan sosialisasi dengan menjemput bola,salah satunya menyosialisasikan pilkada di sekolah-sekolah demi merangkul pemilih pemula. Saat ini, pihaknya tengah menunggu waktu konfirmasi dari pihak sekolah dan Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta.
Alasannya, sosialisasi dari KPU DKI Jakarta terkait pelaksanaan putaran kedua sangat minim. Dampaknya, banyak masyarakat yang tidak mengetahui detail informasi seputar putaran kedua.
Pada putaran pertama lalu, angka golput mencapai 37 persen, naik 2 persen dibanding Pilkada DKI Jakarta 2007.
Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi) Jeirry Sumampow menyayangkan minimnya sosialisasi dari KPU DKI Jakarta pada putaran kedua.
Berbeda dengan sosialisasi pada putaran pertama, pada sosialisasi pilkada putaran kedua tidak terlihat adanya spanduk dan baliho yang dibuat oleh KPU DKI Jakarta. Pada putaran pertama, spanduk sosialisasi berisi ajakan untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS). Pihaknya khawatir, minimnya sosialisasi akan meningkatkan jumlah golput.
Atas dasar itulah, pihaknya meminta KPU lebih masif melakukan sosialisasi dibandingkan tahap sebelumnya.
“Sosialisasi ini sangat diperlukan,agar masyarakat tetap mau datang dan menggunakan hak politiknya di putaran kedua nanti,” kata Jeiry Sumampow kemarin.
Dia melanjutkan, KPU harus melakukan penyadaran kepada masyarakat Ibu Kota bahwa proses pilkada belum selesai.
Masyarakat masih memiliki tanggung jawab untuk menentukan siapa pemimpin DKI selama 5 tahun mendatang.
“Masyarakat harus membuat pilihannya. Kendatipun hanya terdapat dua calon tersisa. Bagi pemilih yang dulunya tidak memilih kandidat pada putaran pertama ini, pun tetap memilih calon tersebut,” terangnya.
Di samping itu, KPU juga harus membuat metode sosialisasi khusus terhadap korban kebakaran. Sebab, jumlah pemilih di lokasi bekas kebakaran juga besar. Mereka saat ini masih mengalami keterpurukan akibat musibah yang dialami.
Satu sisi hak partisipasi mereka sangat menentukan nasib Jakarta mendatang. “KPU harus membuat sosialisasi khusus. Agar korban kebakaran ini tetap mau menggunakan hak pilih dan tidak terpuruk di dalam kedukaan,” tandasnya.
Sementara, Direktur Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jakarta Wahyu Dinata menambahkan,beberapa waktu lalu sejumlah pemantau pilkada telah menawarkan memberikan bantuan sosialisasi kepada KPU DKI Jakarta.
Mereka yang tergabung di dalam sosialisasi ini di antaranya, KIPP dan JPPR. “Dengan adanya tawaran itu, KPU DKI Jakarta pun sangat berterima kasih dan membantu untuk memberikan pemetaan partisipasi pemilih sampai level kelurahan dan visi misi kandidat,” ujarnya.
Berdasarkan pengalaman KIPP pada 10 kali diskusi, ternyata banyak masyarakat baru mengenal calon secara fisik. Sedangkan, pengetahuan mereka tentang visi-misi para kandidat sangat minim.
Oleh sebab itu, KIPP meminta KPU lebih proaktif menyosialisasikan. “Bukan sebatas tahapan (hari pemungutan suara), tapi juga melakukan pendidikan pemilih kepada masyarakat,” pintanya.
Anggota KPU DKI Jakarta Sumarno mengungkapkan, saat ini pihaknya memproduksi bahan sosialisasi cetak, seperti spanduk, baliho, serta bahan iklan di media massa. Proses produksi ini juga termasuk pencetakan brosur sebanyak 1,5 juta eksemplar.
Brosur itu berisikan profil visi-misi dan program kerja para kandidat. Alat peraga ini nantinya akan didistribusikan ke rumah-rumah, bersamaan dengan penyebaran undangan pemilihan.
“Semua alat peraga sosialisasi itu ditargetkan selesai produksi akhir pekan ini. Dan, di minggu mendatang atau awal September dipasang,” kata Sumarno.
Di samping sosialisasi dalam bentuk alat peraga, KPU juga melakukan sosialisasi dengan menjemput bola,salah satunya menyosialisasikan pilkada di sekolah-sekolah demi merangkul pemilih pemula. Saat ini, pihaknya tengah menunggu waktu konfirmasi dari pihak sekolah dan Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta.
(lns)
