Di negara lain Kepala Intelijen sudah dipecat
Selasa, 28 Agustus 2012 - 13:53 WIB
Di negara lain Kepala Intelijen sudah dipecat
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin kembali melontarkan kritiknya terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyatakan intelijennya gagal dalam mendeteksi kekerasan yang menimpa Muslim Syiah, di Sampang, Madura.
Menurut Din, BIN dalam mendeteksi bentrok Muslim Sunni dan Syiah di Sampang, tidak perlu diumbar kepada publik. Seharusnya hal itu bisa dievaluasi dan ditindak secara internal.
"Kelemahan intelijen seharusnya jangan diucapkan. Beliau (SBY) kan pemimpin negara tertinggi yang seharusnya bisa melakukan konsolidasi intelijennya. Dalam manajemen kenegaraan, kalau ada hal-hal seperti ini di negara lain itu sudah dipecat pada level yang harus bertanggung jawab," ujar Din, ditemui usai silaturahmi Idul Fitri di Unisba, Bandung, Selasa (28/8/2012).
Ditambahkan Din, pihaknya tidak pernah berpikir Presiden akan menyalahkan anak buahnya sendiri, tanpa melakukan tindakan perbaikan ke dalam.
"Saya enggak habis pikir ada penyalahan terhadap instansi dan aparat negara sendiri. Saya ingin berpesan kepada SBY jangan mengumbar pernyataan itu kepada publik. Lebih bagus lakukan ke dalam. Kritik, evaluasi dan tindakan ke dalam," tambahnya.
Kegagalan institusi negara, seharusnya segera diatasi dengan bertindak cepat. Namun SBY justru memilih rapat kabinet dan konfrensi pers untuk menyalahkankan kegagalan anak buahnya.
Langkah SBY, lanjutnya, adalah mengevaluasi aparatnya kenapa sampai kasus Sampang terulang lagi? Kenapa intelijennya bisa kecolongan? Apa yang harus dilkukan seandainya intelijennya kecolongan?
"Apa tindakan Presiden? Jangan informasi itu disebar kepada pers hanya untuk pencitraan dan bagi saya, terkesan ingin lari dari tanggung jawab sementara ini kesalahan anak buahnya," ungkapnya.
Kasus Sampang, sambung Din, sebenarnya sudah terjadi sejak 2006 lalu dan terjadi lagi pada Desember 2011, lalu kembali terjadi lagi pada Minggu 26 Agustus lalu. "Ini tragis, (sekaligus) ironis. Apalagi terjadi dalam suasana Idul Fitri yang seharusnya dikedepankan silaturahim," sesalnya.
Din mengaku sangat menyedihkan, peristiwa terhadap muslim Syiah itu terus terulang hingga menimbulkan korban jiwa. Dalam peristiwa ini, negara yang seharusnya menjadi pelindung kembali menunjukkan ketidakhadirannya.
"Negara selama ini sering dikritik, tapi rupanya tidak pernah didengar dan diperhatikan," terangnya.
Menurutnya, negara tidak boleh kalah kalau hal ini terus terjadi. Ketidakhadiran negara, terutama terlihat bahwa tidak ada upaya penegakan hukum.
"Di dalam merajut harmoni sosial, rekonsiliasi sosial, biasanya tidak dilakukan oleh pemerintah," tukasnya.
Menurut Din, BIN dalam mendeteksi bentrok Muslim Sunni dan Syiah di Sampang, tidak perlu diumbar kepada publik. Seharusnya hal itu bisa dievaluasi dan ditindak secara internal.
"Kelemahan intelijen seharusnya jangan diucapkan. Beliau (SBY) kan pemimpin negara tertinggi yang seharusnya bisa melakukan konsolidasi intelijennya. Dalam manajemen kenegaraan, kalau ada hal-hal seperti ini di negara lain itu sudah dipecat pada level yang harus bertanggung jawab," ujar Din, ditemui usai silaturahmi Idul Fitri di Unisba, Bandung, Selasa (28/8/2012).
Ditambahkan Din, pihaknya tidak pernah berpikir Presiden akan menyalahkan anak buahnya sendiri, tanpa melakukan tindakan perbaikan ke dalam.
"Saya enggak habis pikir ada penyalahan terhadap instansi dan aparat negara sendiri. Saya ingin berpesan kepada SBY jangan mengumbar pernyataan itu kepada publik. Lebih bagus lakukan ke dalam. Kritik, evaluasi dan tindakan ke dalam," tambahnya.
Kegagalan institusi negara, seharusnya segera diatasi dengan bertindak cepat. Namun SBY justru memilih rapat kabinet dan konfrensi pers untuk menyalahkankan kegagalan anak buahnya.
Langkah SBY, lanjutnya, adalah mengevaluasi aparatnya kenapa sampai kasus Sampang terulang lagi? Kenapa intelijennya bisa kecolongan? Apa yang harus dilkukan seandainya intelijennya kecolongan?
"Apa tindakan Presiden? Jangan informasi itu disebar kepada pers hanya untuk pencitraan dan bagi saya, terkesan ingin lari dari tanggung jawab sementara ini kesalahan anak buahnya," ungkapnya.
Kasus Sampang, sambung Din, sebenarnya sudah terjadi sejak 2006 lalu dan terjadi lagi pada Desember 2011, lalu kembali terjadi lagi pada Minggu 26 Agustus lalu. "Ini tragis, (sekaligus) ironis. Apalagi terjadi dalam suasana Idul Fitri yang seharusnya dikedepankan silaturahim," sesalnya.
Din mengaku sangat menyedihkan, peristiwa terhadap muslim Syiah itu terus terulang hingga menimbulkan korban jiwa. Dalam peristiwa ini, negara yang seharusnya menjadi pelindung kembali menunjukkan ketidakhadirannya.
"Negara selama ini sering dikritik, tapi rupanya tidak pernah didengar dan diperhatikan," terangnya.
Menurutnya, negara tidak boleh kalah kalau hal ini terus terjadi. Ketidakhadiran negara, terutama terlihat bahwa tidak ada upaya penegakan hukum.
"Di dalam merajut harmoni sosial, rekonsiliasi sosial, biasanya tidak dilakukan oleh pemerintah," tukasnya.
(san)