Panwaslu diminta lebih aktif mencegah pelanggaran
Senin, 27 Agustus 2012 - 17:16 WIB
Panwaslu diminta lebih aktif mencegah pelanggaran
A
A
A
Sindonews.com - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) DKI Jakarta diminta untuk lebih aktif mencegah, dan menindak setiap pelanggaran pemilu yang terjadi menjelang pemungutan suara Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta pada putaran kedua 20 September 2012 mendatang.
Koordinator Kajian Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia Girindra Sandino mengatakan, situasi politik semakin memanas menjelang pelaksanaan Pilgub DKI Jakarta putaran kedua. Hal itu terlihat dari banyaknya aksi-aksi yang menyudutkan salah satu kandidat yang lolos ke putaran kedua.
"Seluruh jajaran Panwaslu pro aktif mencegah, dan menindak setiap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi menjelang pemungutan suara 20 September 2012 mendatang," kata Girindra melalui siaran persnya yang diterima Sindonews, Jakarta, Senin (27/8/2012).
Dia mengungkapkan, Polri juga seharusnya tidak segan-segan melakukan langkah hukum terhadap segala bentuk tindak pidana, seperti mobilisasi kebencian sosial. Selain itu, KPU DKI Jakarta harus mulai secara ekstensif melakukan sosialisasi Pilgub secara damai, dan demokratik.
"Langkah-langkah itu juga harus didukung dengan tim sukses para kandidat yang menerapkan pola pemenangan secara elegan, dengan lebih mengedepankan gagasan konstruktif membangun Jakarta," ujarnya.
Kemudian, para kandidat juga menurutnya, harus secara terbuka, dan aktif mengedepankan konsepsi yang jelas, serta rinci mengenai pembangunan Jakarta ke depan. "Jangan hanya tebar pesona, tapi kering gagasan konkret," ungkapnya.
Koordinator Kajian Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia Girindra Sandino mengatakan, situasi politik semakin memanas menjelang pelaksanaan Pilgub DKI Jakarta putaran kedua. Hal itu terlihat dari banyaknya aksi-aksi yang menyudutkan salah satu kandidat yang lolos ke putaran kedua.
"Seluruh jajaran Panwaslu pro aktif mencegah, dan menindak setiap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi menjelang pemungutan suara 20 September 2012 mendatang," kata Girindra melalui siaran persnya yang diterima Sindonews, Jakarta, Senin (27/8/2012).
Dia mengungkapkan, Polri juga seharusnya tidak segan-segan melakukan langkah hukum terhadap segala bentuk tindak pidana, seperti mobilisasi kebencian sosial. Selain itu, KPU DKI Jakarta harus mulai secara ekstensif melakukan sosialisasi Pilgub secara damai, dan demokratik.
"Langkah-langkah itu juga harus didukung dengan tim sukses para kandidat yang menerapkan pola pemenangan secara elegan, dengan lebih mengedepankan gagasan konstruktif membangun Jakarta," ujarnya.
Kemudian, para kandidat juga menurutnya, harus secara terbuka, dan aktif mengedepankan konsepsi yang jelas, serta rinci mengenai pembangunan Jakarta ke depan. "Jangan hanya tebar pesona, tapi kering gagasan konkret," ungkapnya.
(lil)
