Dana Pilkada belum disetujui
Jum'at, 24 Agustus 2012 - 11:42 WIB
Dana Pilkada belum disetujui
A
A
A
Sindonews.com – Pelaksanaan putaran kedua Pilkada DKI Jakarta pada 20 September mendatang terancam kacau. Hingga saat ini, KPU DKI Jakarta belum mendapatkan solusi untuk menutupi kekurangan anggaran.
Sejatinya, KPU menginginkan sisa anggaran putaran pertama sebesar Rp20 miliar dialokasikan ke putaran kedua. Namun, hingga saat ini belum ada persetujuan dari Pemprov DKI Jakarta terkait usulan tersebut.
Anggota KPU DKI Jakarta Pokja Sosialisasi Sumarno mengatakan, penggunaan anggaran Rp258 miliar yang telah dihibahkan oleh Pemprov DKI Jakarta digunakan untuk dua putaran.
Dana tersebut dialokasikan untuk putaran pertama sebesar Rp199 miliar dan di putaran kedua 59 miliar. ”Dana itu telah disetujui dan telah dicairkan,” kata Sumarno kemarin.
Namun, untuk putaran pertama terdapat sisa anggaran sebesar Rp20 miliar. Pihaknya tengah mengajukan surat ke Pemprov DKI Jakarta untuk memindahkan alokasi sisa anggaran tersebut untuk putaran kedua.
KPU memprediksi kebutuhan anggaran di putaran kedua sebesar Rp80 miliar. ”Usulan kami belum disetujui. Bila disetujui, nantinya akan dikasih tahu ke DPRD DKI Jakarta,” ungkap Sumarno.
Dia mengungkapkan, kekurangan alokasi anggaran tersebut terjadi akibat adanya keperluan yang sebelumnya tidak terdapat di mata anggaran KPU DKI Jakarta, di antaranya membiayai sosialisasi pembuatan 15.059 tempat pemungutan suara (TPS) dan kebutuhan biaya operasional petugas kelompok panitia pemungutan suara (KPPS) pada hari pemilihan.
Khusus sosialisasi lebih difokuskan untuk meningkatkan minat dari pemilih datang ke TPS nantinya, baik pemilih pemula maupun pemilih yang tidak ikut menggunakan hak suaranya di putaran pertama lalu.
Bentuk sosialisasi ini dapat dilakukan dengan mengunjungi kampus dan sekolah di seluruh wilayah DKI Jakarta. Pencetakan alat peraga berupa brosur tentang profil kedua pasangan calon gubernur (cagub), informasi seputar Pilkada DKI 2012.
Brosur itu dicetak sebanyak 1,5 juta eksemplar, sesuai dengan total kepala keluarga (KK) yang terdaftar dalam DPT, serta membuat iklan di televisi.
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Ida Mahmuda mengatakan, pada putaran kedua ini legislatif tidak lagi melakukan pembahasan penyusunan anggaran baru. Pasalnya,keperluan biaya untuk pelaksanaan pilkada ini telah dianggarkan oleh DPRD DKI Jakarta sebesar Rp258 miliar.
”Dana sebanyak itu untuk pelaksanaan pilkada dua putaran. Jadi, tidak ada perubahan anggaran di putaran kedua pilkada ini,” tegas Ida. Anggota Fraksi PDI Perjuangan ini melanjutkan, KPU DKI Jakarta harus bisa memaksimalkan penggunaan anggaran ini.
Bila terjadi kekurangan, KPU harus melakukan manajemen pembiayaan lebih efisien. Anggota Komisi A Taufiqurrahman menambahkan, bila terjadi kelebihan penggunaan anggaran di putaran pertama dan di putaran kedua, KPU DKI Jakarta mengalami kekurangan dana, dapat diambilkan dari sisa tersebut.
”Dana itu telah dihibahkan tidak bisa dialihkan,” ungkap anggota Fraksi Partai Demokrat ini.
Pemantau Pilkada
Di bagian lain, Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jakarta mengeluhkan tindakan oknum anggota KPPS yang mengintimidasi relawan pemantau pada putaran pertama lalu. Direktur KIPP Jakarta Wahyu Dinata mengatakan, ada beberapa KPPS yang kurang suka atas kehadiran tim relawan pemantau di hari pemilihan, sehingga mengakibatkan kesalahpahaman dua belah pihak.
”Padahal, keberadaan pemantau ini mendapat perlindungan, sebagaimana yang diatur dalam undang-undang dan peraturan KPU. Dalam regulasi tersebut dijelaskan hak dan kewajiban dan aturan main lembaga pemantau,” kata Wahyu kemarin.
Dia mengungkapkan, oknum anggota KPPS itu kerap menghalangi relawan melakukan pemantauan keberlangsungan proses pemungutan suara di putaran pertama. Parahnya lagi, ada salah satu anggota KPPS di TPS melakukan intimidasi kepada salah satu pemantau.
Cara tersebut dianggap tidak mencerminkan sikap penyelenggara pilkada. ”Apalagi itu terjadi di DKI Jakarta. Padahal, pemahaman politik masyarakat di Ibu Kota ini cukup lebih maju ketimbang di daerah lain,”sindirnya.
Dia berharap KPU DKI Jakarta menindaklanjuti keluhan ini dengan memberikan pemahaman kepada jajarannya. Perlakuan tersebut telah dilaporkannya ke Panwaslu DKI Jakarta untuk ditindaklanjuti.
”Sampai saat ini belum jelas bentuk tindak lanjut yang dilakukan oleh panwaslu tentang intimidasi tersebut,” ujar Wahyu.
Anggota KPU DKI Jakarta Suhartono mengungkapkan, pada putaran kedua nanti jumlah lembaga pemantau tidak jauh berbeda dari putaran pertama. Umumnya keberadaan lembaga tersebut ikut memberikan dampak positif bagaimana pilkada bisa berlangsung dengan baik.
Sejatinya, KPU menginginkan sisa anggaran putaran pertama sebesar Rp20 miliar dialokasikan ke putaran kedua. Namun, hingga saat ini belum ada persetujuan dari Pemprov DKI Jakarta terkait usulan tersebut.
Anggota KPU DKI Jakarta Pokja Sosialisasi Sumarno mengatakan, penggunaan anggaran Rp258 miliar yang telah dihibahkan oleh Pemprov DKI Jakarta digunakan untuk dua putaran.
Dana tersebut dialokasikan untuk putaran pertama sebesar Rp199 miliar dan di putaran kedua 59 miliar. ”Dana itu telah disetujui dan telah dicairkan,” kata Sumarno kemarin.
Namun, untuk putaran pertama terdapat sisa anggaran sebesar Rp20 miliar. Pihaknya tengah mengajukan surat ke Pemprov DKI Jakarta untuk memindahkan alokasi sisa anggaran tersebut untuk putaran kedua.
KPU memprediksi kebutuhan anggaran di putaran kedua sebesar Rp80 miliar. ”Usulan kami belum disetujui. Bila disetujui, nantinya akan dikasih tahu ke DPRD DKI Jakarta,” ungkap Sumarno.
Dia mengungkapkan, kekurangan alokasi anggaran tersebut terjadi akibat adanya keperluan yang sebelumnya tidak terdapat di mata anggaran KPU DKI Jakarta, di antaranya membiayai sosialisasi pembuatan 15.059 tempat pemungutan suara (TPS) dan kebutuhan biaya operasional petugas kelompok panitia pemungutan suara (KPPS) pada hari pemilihan.
Khusus sosialisasi lebih difokuskan untuk meningkatkan minat dari pemilih datang ke TPS nantinya, baik pemilih pemula maupun pemilih yang tidak ikut menggunakan hak suaranya di putaran pertama lalu.
Bentuk sosialisasi ini dapat dilakukan dengan mengunjungi kampus dan sekolah di seluruh wilayah DKI Jakarta. Pencetakan alat peraga berupa brosur tentang profil kedua pasangan calon gubernur (cagub), informasi seputar Pilkada DKI 2012.
Brosur itu dicetak sebanyak 1,5 juta eksemplar, sesuai dengan total kepala keluarga (KK) yang terdaftar dalam DPT, serta membuat iklan di televisi.
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Ida Mahmuda mengatakan, pada putaran kedua ini legislatif tidak lagi melakukan pembahasan penyusunan anggaran baru. Pasalnya,keperluan biaya untuk pelaksanaan pilkada ini telah dianggarkan oleh DPRD DKI Jakarta sebesar Rp258 miliar.
”Dana sebanyak itu untuk pelaksanaan pilkada dua putaran. Jadi, tidak ada perubahan anggaran di putaran kedua pilkada ini,” tegas Ida. Anggota Fraksi PDI Perjuangan ini melanjutkan, KPU DKI Jakarta harus bisa memaksimalkan penggunaan anggaran ini.
Bila terjadi kekurangan, KPU harus melakukan manajemen pembiayaan lebih efisien. Anggota Komisi A Taufiqurrahman menambahkan, bila terjadi kelebihan penggunaan anggaran di putaran pertama dan di putaran kedua, KPU DKI Jakarta mengalami kekurangan dana, dapat diambilkan dari sisa tersebut.
”Dana itu telah dihibahkan tidak bisa dialihkan,” ungkap anggota Fraksi Partai Demokrat ini.
Pemantau Pilkada
Di bagian lain, Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jakarta mengeluhkan tindakan oknum anggota KPPS yang mengintimidasi relawan pemantau pada putaran pertama lalu. Direktur KIPP Jakarta Wahyu Dinata mengatakan, ada beberapa KPPS yang kurang suka atas kehadiran tim relawan pemantau di hari pemilihan, sehingga mengakibatkan kesalahpahaman dua belah pihak.
”Padahal, keberadaan pemantau ini mendapat perlindungan, sebagaimana yang diatur dalam undang-undang dan peraturan KPU. Dalam regulasi tersebut dijelaskan hak dan kewajiban dan aturan main lembaga pemantau,” kata Wahyu kemarin.
Dia mengungkapkan, oknum anggota KPPS itu kerap menghalangi relawan melakukan pemantauan keberlangsungan proses pemungutan suara di putaran pertama. Parahnya lagi, ada salah satu anggota KPPS di TPS melakukan intimidasi kepada salah satu pemantau.
Cara tersebut dianggap tidak mencerminkan sikap penyelenggara pilkada. ”Apalagi itu terjadi di DKI Jakarta. Padahal, pemahaman politik masyarakat di Ibu Kota ini cukup lebih maju ketimbang di daerah lain,”sindirnya.
Dia berharap KPU DKI Jakarta menindaklanjuti keluhan ini dengan memberikan pemahaman kepada jajarannya. Perlakuan tersebut telah dilaporkannya ke Panwaslu DKI Jakarta untuk ditindaklanjuti.
”Sampai saat ini belum jelas bentuk tindak lanjut yang dilakukan oleh panwaslu tentang intimidasi tersebut,” ujar Wahyu.
Anggota KPU DKI Jakarta Suhartono mengungkapkan, pada putaran kedua nanti jumlah lembaga pemantau tidak jauh berbeda dari putaran pertama. Umumnya keberadaan lembaga tersebut ikut memberikan dampak positif bagaimana pilkada bisa berlangsung dengan baik.
(hyk)
