Pascalebaran, Depok operasi Yustisi
Kamis, 23 Agustus 2012 - 12:15 WIB
Pascalebaran, Depok operasi Yustisi
A
A
A
Sindonews.com - Pascalebaran diperkirakan banyak warga baru tinggal di wilayah Kota Depok. Karena itu, Pemerintah Kota Depok menggelar operasi Yustisi.
Pemkot Depokpun memerintahkan ketua RT dan RW untuk berkeliling rumah kontrakan mengecek warga pendatang. Terlebih, selama ini Depok dijadikan tempat singgah sementara dan bukan domisili tetap.
Wakil Wali Kota Depok Idris Abdul Somad mengatakan, operasi yustisi memprioritaskan tempat kos dan rumah kontrakan. Menurutnya banyak warga yang tinggal di Depok, namun belum memiliki KTP Depok.
“Operasi Yustisi akan ditertibkan prioritas kontrakan, kami sudah sosialisasi ke RT RW, kalau ada warga yang baru tolong didata,” ujarnya kepada wartawan di Balaikota, Kamis (23/08/12).
Idris menambahkan secara umum daerah sasaran warga pendatang di Depok yakni wilayah perkotaan, bukan pinggiran wilayah Depok. Umumnya mereka yang datang karena telah dijanjikan oleh kerabat untuk memperoleh kerja.
“Jadi banyak yang tinggal di perkotaan seperti Beji, Margonda, Cinere, umumnya mereka yang sudah berhasil di Depok membawa saudaranya dari kampung untuk bekerja di Depok,” katanya.
Namun Idris menegaskan warga yang datang ke Depok harus memiliki keahlian dan sudah memperoleh lowongan pekerjaan. “Kalau sudah jelas ada lowongan silahkan datang toh kami tak bisa menolak,” paparnya.
Sebelumnya Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail mengatakan pihaknya akan merazia KTP warga di setiap kelurahan. Sebab angka migrasi di Depok cenderung tinggi yakni dari 1,3 juta penduduk ke angka 1,8 juta penduduk.
Bukan karena angka kelahiran, namun karena banyak warga pendatang yang tinggal di Depok.
Pemkot Depokpun memerintahkan ketua RT dan RW untuk berkeliling rumah kontrakan mengecek warga pendatang. Terlebih, selama ini Depok dijadikan tempat singgah sementara dan bukan domisili tetap.
Wakil Wali Kota Depok Idris Abdul Somad mengatakan, operasi yustisi memprioritaskan tempat kos dan rumah kontrakan. Menurutnya banyak warga yang tinggal di Depok, namun belum memiliki KTP Depok.
“Operasi Yustisi akan ditertibkan prioritas kontrakan, kami sudah sosialisasi ke RT RW, kalau ada warga yang baru tolong didata,” ujarnya kepada wartawan di Balaikota, Kamis (23/08/12).
Idris menambahkan secara umum daerah sasaran warga pendatang di Depok yakni wilayah perkotaan, bukan pinggiran wilayah Depok. Umumnya mereka yang datang karena telah dijanjikan oleh kerabat untuk memperoleh kerja.
“Jadi banyak yang tinggal di perkotaan seperti Beji, Margonda, Cinere, umumnya mereka yang sudah berhasil di Depok membawa saudaranya dari kampung untuk bekerja di Depok,” katanya.
Namun Idris menegaskan warga yang datang ke Depok harus memiliki keahlian dan sudah memperoleh lowongan pekerjaan. “Kalau sudah jelas ada lowongan silahkan datang toh kami tak bisa menolak,” paparnya.
Sebelumnya Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail mengatakan pihaknya akan merazia KTP warga di setiap kelurahan. Sebab angka migrasi di Depok cenderung tinggi yakni dari 1,3 juta penduduk ke angka 1,8 juta penduduk.
Bukan karena angka kelahiran, namun karena banyak warga pendatang yang tinggal di Depok.
(lns)
