Foke janji atasi urbanisasi
Sabtu, 18 Agustus 2012 - 10:25 WIB
Foke janji atasi urbanisasi
A
A
A
Sindonews.com - Pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (Foke-Nara) dan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama (Jokowi-Ahok) sama-sama bertekad menekan angka urbanisasi ke Ibu Kota.
Langkah ini dilakukan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk di Jakarta. Terlebih, jumlah penduduk di Ibu Kota sudah nyaris melebihi batas normal. Pada siang hari, jumlah penduduk Ibu Kota mencapai 12,1 juta jiwa (9,6 juta penduduk DKI Jakarta dan 2,5 juta warga komuter).
Padahal, daya tampung DKI Jakarta dalam Perda RTRW 2030 maksimal 12,5 juta jiwa. Jika laju pertumbuhan tak terkendali, tidak perlu menunggu 19 tahun lagi jumlah penduduk sudah melebihi batas normal.
Cagub incumbent Fauzi Bowo (Foke) akan membuat sinergi dengan pemerintah daerah asal penduduk urban melalui program peningkatan sumber daya manusia (SDM). Harapannya, warga yang sudah memiliki kemampuan (skill) tidak bermigrasi ke Ibu Kota.
Foke menegaskan, sebenarnya Jakarta bukanlah kota tertutup bagi masyarakat pendatang. Hanya, pendatang itu harus memenuhi persyaratan administrasi kependudukan dan memiliki keterampilan.
"Bila itu dilakukan, kehadiran pendatang baru tidak menjadi masalah di Jakarta. Persyaratan kependudukan itu yakni Surat Keterangan Domisili Sementara (SKDS) untuk masa berlaku 1 tahun. Atau langsung membawa surat pindah menjadi warga DKI," kata Foke kemarin.
Selain itu, pihaknya akan melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah asal penduduk urban untuk menyosialisasikan berbagai persyaratan tersebut. Termasuk pelatihan bagi warga.
Melalui kerja sama itu, pemerintah asal membuat upaya peningkatan pembangunan di daerahnya. Sehingga,perantau di Jakarta bisa betah di kampung halamannya. "Pendekatan ini telah berhasil dengan positif. Buktinya jumlah pendatang baru semakin menurun setiap tahun," ujarnya Fauzi Bowo.
Sementara, Ahok berpendapat, untuk mengurangi tingkat urbanisasi yang terjadi setiap tahun, pihaknya akan menghilangkan kawasan kumuh. Di dalam kota disediakan rumah murah sebagai permukiman. Dengan adanya rumah murah tersebut, pendatang baru tidak lagi menggelandang di tengah kota, tapi menginap di rumah saudaranya. Begitu juga dengan pendatang baru itu sendiri.
Bila mereka tidak memiliki keterampilan untuk bekerja, otomatis diminta kembali ke kampung. "Warga Jakarta itu akan mau membawa saudaranya ke Jakarta bila yakin ada pekerjaan didapatkan. Bila tidak, warga Jakarta tidak akan membawa kerabat ke Ibu Kota," ujar cawagub nomor urut 3 ini.
Dari data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta, pada 2010 pendatang baru mencapai 59.215 orang. Sementara pada 2011 jumlah pendatang di Jakarta turun menjadi 51.875 orang.
Diperkirakan, pada tahun ini jumlah pendatang hanya 46.155 orang. Penurunan jumlah pendatang ini disebabkan terjadinya relokasi kawasan industri ke luar Jakarta. Seperti Cikarang, Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Kawasan industri itu menyerap tenaga kerja yang berasal dari luar Jakarta.
Langkah ini dilakukan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk di Jakarta. Terlebih, jumlah penduduk di Ibu Kota sudah nyaris melebihi batas normal. Pada siang hari, jumlah penduduk Ibu Kota mencapai 12,1 juta jiwa (9,6 juta penduduk DKI Jakarta dan 2,5 juta warga komuter).
Padahal, daya tampung DKI Jakarta dalam Perda RTRW 2030 maksimal 12,5 juta jiwa. Jika laju pertumbuhan tak terkendali, tidak perlu menunggu 19 tahun lagi jumlah penduduk sudah melebihi batas normal.
Cagub incumbent Fauzi Bowo (Foke) akan membuat sinergi dengan pemerintah daerah asal penduduk urban melalui program peningkatan sumber daya manusia (SDM). Harapannya, warga yang sudah memiliki kemampuan (skill) tidak bermigrasi ke Ibu Kota.
Foke menegaskan, sebenarnya Jakarta bukanlah kota tertutup bagi masyarakat pendatang. Hanya, pendatang itu harus memenuhi persyaratan administrasi kependudukan dan memiliki keterampilan.
"Bila itu dilakukan, kehadiran pendatang baru tidak menjadi masalah di Jakarta. Persyaratan kependudukan itu yakni Surat Keterangan Domisili Sementara (SKDS) untuk masa berlaku 1 tahun. Atau langsung membawa surat pindah menjadi warga DKI," kata Foke kemarin.
Selain itu, pihaknya akan melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah asal penduduk urban untuk menyosialisasikan berbagai persyaratan tersebut. Termasuk pelatihan bagi warga.
Melalui kerja sama itu, pemerintah asal membuat upaya peningkatan pembangunan di daerahnya. Sehingga,perantau di Jakarta bisa betah di kampung halamannya. "Pendekatan ini telah berhasil dengan positif. Buktinya jumlah pendatang baru semakin menurun setiap tahun," ujarnya Fauzi Bowo.
Sementara, Ahok berpendapat, untuk mengurangi tingkat urbanisasi yang terjadi setiap tahun, pihaknya akan menghilangkan kawasan kumuh. Di dalam kota disediakan rumah murah sebagai permukiman. Dengan adanya rumah murah tersebut, pendatang baru tidak lagi menggelandang di tengah kota, tapi menginap di rumah saudaranya. Begitu juga dengan pendatang baru itu sendiri.
Bila mereka tidak memiliki keterampilan untuk bekerja, otomatis diminta kembali ke kampung. "Warga Jakarta itu akan mau membawa saudaranya ke Jakarta bila yakin ada pekerjaan didapatkan. Bila tidak, warga Jakarta tidak akan membawa kerabat ke Ibu Kota," ujar cawagub nomor urut 3 ini.
Dari data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta, pada 2010 pendatang baru mencapai 59.215 orang. Sementara pada 2011 jumlah pendatang di Jakarta turun menjadi 51.875 orang.
Diperkirakan, pada tahun ini jumlah pendatang hanya 46.155 orang. Penurunan jumlah pendatang ini disebabkan terjadinya relokasi kawasan industri ke luar Jakarta. Seperti Cikarang, Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Kawasan industri itu menyerap tenaga kerja yang berasal dari luar Jakarta.
(san)
